Presiden Jokowi Didesak Segera Lantik 5 Pimpinan Baru KPK

Andika PratamaAndika Pratama - Sabtu, 28 September 2019
Presiden Jokowi Didesak Segera Lantik 5 Pimpinan Baru KPK

Sekelompok massa yang mengatasnamakan diri Masyarakat Penegak Demokrasi (MPD) dan Srikandi Milenials menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (27/9)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sekelompok massa yang mengatasnamakan diri Masyarakat Penegak Demokrasi (MPD) dan Srikandi Milenials menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (27/9) kemarin.

Mereka mendesak presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera melantik lima Pimpinan KPK terpilih periode 2019-2023.

Baca Juga

Agus Rahardjo Minta Kerelaan Pegawai KPK Dipimpin Irjen Firli Cs

"Kami meminta Presiden segera melantik Pimpinan KPK periode 2019-2023 yang baru," kata Koordinator Aksi, Ali dalam orasinya, Jumat (27/9).

Sekelompok massa yang mengatasnamakan diri Masyarakat Penegak Demokrasi (MPD) dan Srikandi Milenials menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (27/9) kemarin. Foto: MP/Ponco
Sekelompok massa yang mengatasnamakan diri Masyarakat Penegak Demokrasi (MPD) dan Srikandi Milenials menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (27/9) kemarin. Foto: MP/Ponco

Dalam aksinya, mereka juga menyatakan dukungan terhadap hasil revisi UU Nomor 30/2002 tentang KPK. Selain itu, massa juga meminta tiga orang komisioner KPK yakni Ketua KPK Agus Rahardjo, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dan LaodeM Syarif untuk mundur dari jabatannya.

"Usir Agus, usir Saut, usir Laode," teriak massa.

Baca Juga

Nasib Kasus Novel Baswedan di Era Irjen Firli, Terjawab atau Makin Gelap?

Ali menyatakan, desakan yang digaungkan massa bukan tanpa alasan. Pasalnya, syarat menjadi pimpinan KPK yakni cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi dan reputasi baik telah hilang dari diri Agus, Saut, dan Laode.

Ali juga menuding ketiga komisioner aktif tersebut telah melakukan pembangkangan dengan tidak mundur dari jabatannya meski telah menyatakan mengembalikan mandat kepada Presiden Jokowi.

"Kami dari Masyarakat Penegak Demokrasi menyatakan bahwa kelakuan Bapak Agus Rahardjo, Bapak Laode M Syarif dan Bapak Saut Situmorang ini sebagai tindakan ngawur dan membangkang atas undang-undang," tegas Ali.

Baca Juga

Jejak Kontroversi Irjen Firli: Pergi Bikin Goro-Goro, Balik Lagi ke KPK Jadi Bos

Ia pun menilai, tindakan ketiga pimpinan melemahkan KPK lantaran setiap langkah pemberantasan korupsi yang dilakukan komisi antirasuah tidak memiliki kekuatan karena pemimpinnya telah mengembalikan mandat kepada presiden.

Sekelompok massa yang mengatasnamakan diri Masyarakat Penegak Demokrasi (MPD) dan Srikandi Milenials menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (27/9) kemarin. Foto: MP/Ponco
Sekelompok massa yang mengatasnamakan diri Masyarakat Penegak Demokrasi (MPD) dan Srikandi Milenials menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (27/9) kemarin. Foto: MP/Ponco

Selain beorasi, massa juga menggelar panggung rakyat di atas mobil komando. Panggung tersebut menyelingi aksi unjuk rasa dengan hiburan musik dangdut. (Pon)

#Komisi Pemberantasan Korupsi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
KI Putuskan Hasil TWK KPK Harus Dibuka, KPK Ngaku Ingin Telaah Dulu
Tidak ada alasan bagi Presiden Prabowo Subianto untuk tidak mengembalikan status 57 orang korban TWK KPK.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 24 Februari 2026
KI Putuskan Hasil TWK KPK Harus Dibuka, KPK Ngaku Ingin Telaah Dulu
Indonesia
Bertemu Abraham Samad dan Mantan Kabareskrim, Presiden Prabowo Minta Masukan soal Pemberantasan Korupsi
Jubir Prabowo sekaligus Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkapkan pertemuan antara Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh itu untuk berdiskusi.
Dwi Astarini - Selasa, 03 Februari 2026
Bertemu Abraham Samad dan Mantan Kabareskrim, Presiden Prabowo Minta Masukan soal Pemberantasan Korupsi
Indonesia
Kabupaten Bekasi Ditetapkan Zona Merah KPK, Raih Skor MCSP Terendah Keempat Se-Jawa Barat
KPK memberikan perhatian khusus kepada Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dan jajarannya
Angga Yudha Pratama - Jumat, 21 November 2025
Kabupaten Bekasi Ditetapkan Zona Merah KPK, Raih Skor MCSP Terendah Keempat Se-Jawa Barat
Indonesia
KPK Dalami Peran Gubernur Kalbar Ria Norsan di Kasus Proyek Jalan Mempawah
Diketahui, kader Gerindra itu menjadi Bupati Mempawah selama dua periode 2009-2014 dan 2014-2018
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 23 Agustus 2025
KPK Dalami Peran Gubernur Kalbar Ria Norsan di Kasus Proyek Jalan Mempawah
Indonesia
Kolaborasi Bareng KPK Kampanyekan Antikorupsi, Rhoma Irama Doakan Pejabat tak Pakai Rompi Oranye
Kerja sama ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya mereka yang berpotensi terjerumus dalam tindak korupsi.
Dwi Astarini - Selasa, 29 April 2025
Kolaborasi Bareng KPK Kampanyekan Antikorupsi, Rhoma Irama Doakan Pejabat tak Pakai Rompi Oranye
Indonesia
KPK Usut Dugaan Korupsi di Kalbar, Penyidik Mulai Lakukan Penggeledahan
Tessa belum bisa menyampaikan informasi lengkap mengenai kasus tersebut
Angga Yudha Pratama - Minggu, 27 April 2025
KPK Usut Dugaan Korupsi di Kalbar, Penyidik Mulai Lakukan Penggeledahan
Indonesia
Unsur Masyarakat Harus Dominasi Pansel KPK
Komposisi panel yang terdiri atas lima orang dari unsur pemerintah dan empat orang dari unsur masyarakat menimbulkan pertanyaan terkait isu independensi KPK.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 12 Mei 2024
Unsur Masyarakat Harus Dominasi Pansel KPK
Indonesia
Otak Pungli di Rutan KPK Masih Bekerja Sebagai Staf di Setwan DKI
Hengki ini bertugas di Kemenkumham yang ditempatkan di rutan KPK
Angga Yudha Pratama - Senin, 26 Februari 2024
Otak Pungli di Rutan KPK Masih Bekerja Sebagai Staf di Setwan DKI
Indonesia
KPK Tahan Politikus PKB Terkait Kasus Korupsi di Kemenakertrans Era Cak Imin
Reyna ditahan terkait kasus dugaan korupsi sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) di Kemenakertrans tahun 2012.
Frengky Aruan - Kamis, 25 Januari 2024
KPK Tahan Politikus PKB Terkait Kasus Korupsi di Kemenakertrans Era Cak Imin
Indonesia
KPK Periksa Eks Mensos Juliari Batubara Terkait Kasus Bansos Beras
Pemeriksaan Eks Bendahara Umum PDI Perjuangan (PDIP) itu akan dilakukan di Lapas Kelas 1 Tangerang.
Andika Pratama - Senin, 18 Desember 2023
KPK Periksa Eks Mensos Juliari Batubara Terkait Kasus Bansos Beras
Bagikan