Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Premium Boleh Saja Dihapus, Tapi Pemerintah Harus Turunkan Harga Pertalite

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 30 Desember 2021
Premium Boleh Saja Dihapus, Tapi Pemerintah Harus Turunkan Harga Pertalite

Dokumentasi - Aktivitas pelayanan penjualan BBM di salah satu SPBU Pertamina. (ANTARA/Humas Pertamina)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah berencana menghapus bahan bakar minyak bersubsidi jenis Premium. Rencana itu bakal dijalankan kendati kondisi ekonomi Indonesia masih belum pulih akibat COVID-19.

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menilai rencana kebijakan pemerintah yang akan menghapus bahan bakar minyak (BBM) jenis premium harus diikuti dengan menurunkan harga BBM jenis Pertalite.

Baca Juga

Masyarakat Diminta Tidak Panik, Pertamina Produksi 1 Juta Barel BBM Per Hari

Hal ini perlu dilakukan sebagai bukti alasan pemerintah menghapus premium benar-benar karena faktor lingkungan dan bukan karena faktor komersil.

"Harusnya keinginan pemerintah memperbaiki lingkungan tidak serta merta menghapus kewajiban menyediakan BBM murah bagi rakyat," ujar Mulyanto kepada wartawan, Rabu (29/12).

Mulyanto juga meminta pemerintah mengubah cara pandang penyediaan BBM bagi rakyat. Ia menuturkan, BBM jangan sekedar dipandang sebagai komoditas komersil yang dijual dengan harga pasar.

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. ANTARQ/HO-Humas Fraksi PKS
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. ANTARQ/HO-Humas Fraksi PKS

Pemerintah punya tanggung jawab melayani rakyat untuk mendapatkan bahan bakar minyak yang terjangkau dalam rangka menyejahterakan mereka. Dan mewujudkan kesejahteraan rakyat adalah amanat konstitusi bagi pemerintah.

"Jadi silakan saja Pemerintah menggunakan BBM jenis apapun yang lebih baik bagi lingkungan, asalkan harganya terjangkau bagi rakyat," tegasnya.

Baca Juga

Hadapi Libur Nataru, Pertamina Tambah Stok BBM di Yogyakarta Sebanyak 10 Persen

Politisi PKS dari Dapil Banten III ini berpandangan, sejatinya masyarakat bukannya tidak ingin menggunakan BBM bersih. Namun di tengah kondisi ekonomi yang masih lemah akibat pandemi, mereka lebih memilih BBM murah yang terjangkau.

Ia berharap Pemerintah jangan sekedar beralasan untuk memenuhi standar global mengurangi emisi karbon, tanpa memperhatikan kemampuan masyarakat. Jangan sampai untuk menjaga agenda global masyarakat yang dikorbankan.

"Pemerintah harusnya dapat menyelaraskan antara kepentingan global dengan kepentingan masyarakat," jelas dia.

Untuk mengatasi masalah tersebut, ia meminta pemerintah fokus memperbaiki sektor hulu dan membangun kilang-kilang minyak.

"Sehingga impor BBM dapat dikurangi dan mampu menyediakan BBM terjangkau untuk kesejahteraan rakyat," tutup Mulyanto. (Knu)

Baca Juga

Libur Nataru, Kebutuhan BBM di Jateng dan DIY Diprediksi Naik 10 Persen

#DPR RI #BBM Bersubsidi #Pertalite #Komisi VII DPR
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Politik Berbiaya Tinggi Pemicu Kepala Daerah Korupsi
Maraknya kepala daerah tersangkut korupsi tidak terlepas dari tingginya biaya politik serta faktor karakter pribadi pemimpin.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Juli 2026
Politik Berbiaya Tinggi  Pemicu Kepala Daerah Korupsi
Indonesia
PT KAI Habiskan 119,44 Juta Liter BBM Bersubsidi, Mulai Beralih ke B50
KAI mulai menerapkan penggunaan biodiesel B50 secara bertahap pada armada diesel sejak 1 Juli 2026.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
PT KAI Habiskan 119,44 Juta Liter BBM Bersubsidi, Mulai Beralih ke B50
Indonesia
Menkes Kritik Mekanisme Blokir Anggaran Kemenkeu: jangan Dibilang Dikasi kalau tak Bisa Dipakai
Penyerapan anggaran Kemenkes rendah karena dipengaruhi pemblokiran anggaran senilai Rp 12,3 triliun.
Dwi Astarini - Selasa, 21 Juli 2026
Menkes Kritik Mekanisme Blokir Anggaran Kemenkeu: jangan Dibilang Dikasi kalau tak Bisa Dipakai
Indonesia
DPR Ingatkan Pelibatan TNI-Polri Awasi Wajib Pajak jangan Timbulkan Rasa Takut
Langkah yang ditempuh pemerintah tetap harus mengedepankan pendekatan persuasif, bukan menimbulkan kekhawatiran bagi para wajib pajak. 

Dwi Astarini - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ingatkan Pelibatan TNI-Polri Awasi Wajib Pajak jangan Timbulkan Rasa Takut
Indonesia
Ahmad Sahroni Sentil Hotman Paris: jangan Bawa-Bawa Nama Presiden Prabowo
Presiden Prabowo sejak awal berkomitmen penuh terhadap pemberantasan korupsi dan tidak seharusnya dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan.
Dwi Astarini - Senin, 20 Juli 2026
Ahmad Sahroni Sentil Hotman Paris: jangan Bawa-Bawa Nama Presiden Prabowo
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Diplomasi Selamatkan 2 WNI yang Disandera di Myanmar
Kementerian Luar Negeri mengungkap dua WNI berinisial AE dan S diduga disandera di Myanmar dengan tuntutan tebusan Rp 200 juta.
Frengky Aruan - Minggu, 19 Juli 2026
DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Diplomasi Selamatkan 2 WNI yang Disandera di Myanmar
Indonesia
DPR Bongkar Modus 'Ambil Jatah' BBM Subsidi, Pelaku Layak Dipidana
Modus tersebut dilakukan dengan menjaga setiap transaksi tetap di bawah batas harian 200 liter guna mengecoh deteksi otomatis.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Juli 2026
DPR Bongkar Modus 'Ambil Jatah' BBM Subsidi, Pelaku Layak Dipidana
Indonesia
PKB Minta Akses Aparat ke Data Warga dalam RUU Satu Data Diawasi Ketat, jangan Sampai Ganggu Privasi
Akses terhadap data warga seharusnya hanya dapat dilakukan melalui prosedur hukum yang jelas.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Juli 2026
PKB Minta Akses Aparat ke Data Warga dalam RUU Satu Data Diawasi Ketat, jangan Sampai Ganggu Privasi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pemerintah Bakal Hapus Pertalite
Unggahan berisi klaim “Pemerintah bakal hapus Pertalite” adalah konten palsu.
Frengky Aruan - Jumat, 17 Juli 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Pemerintah Bakal Hapus Pertalite
Indonesia
RUU Daerah Kepulauan, DPR Minta Pembangunan Infrastruktur tak sekadar Kejar Target
Tidak boleh hanya berorientasi pada pemenuhan target fisik di atas kertas, tapi harus terintegrasi langsung dengan ekosistem ekonomi masyarakat nelayan lokal.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Juli 2026
RUU Daerah Kepulauan, DPR Minta Pembangunan Infrastruktur tak sekadar Kejar Target
Bagikan