Premium Boleh Saja Dihapus, Tapi Pemerintah Harus Turunkan Harga Pertalite
Dokumentasi - Aktivitas pelayanan penjualan BBM di salah satu SPBU Pertamina. (ANTARA/Humas Pertamina)
MerahPutih.com - Pemerintah berencana menghapus bahan bakar minyak bersubsidi jenis Premium. Rencana itu bakal dijalankan kendati kondisi ekonomi Indonesia masih belum pulih akibat COVID-19.
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menilai rencana kebijakan pemerintah yang akan menghapus bahan bakar minyak (BBM) jenis premium harus diikuti dengan menurunkan harga BBM jenis Pertalite.
Baca Juga
Masyarakat Diminta Tidak Panik, Pertamina Produksi 1 Juta Barel BBM Per Hari
Hal ini perlu dilakukan sebagai bukti alasan pemerintah menghapus premium benar-benar karena faktor lingkungan dan bukan karena faktor komersil.
"Harusnya keinginan pemerintah memperbaiki lingkungan tidak serta merta menghapus kewajiban menyediakan BBM murah bagi rakyat," ujar Mulyanto kepada wartawan, Rabu (29/12).
Mulyanto juga meminta pemerintah mengubah cara pandang penyediaan BBM bagi rakyat. Ia menuturkan, BBM jangan sekedar dipandang sebagai komoditas komersil yang dijual dengan harga pasar.
Pemerintah punya tanggung jawab melayani rakyat untuk mendapatkan bahan bakar minyak yang terjangkau dalam rangka menyejahterakan mereka. Dan mewujudkan kesejahteraan rakyat adalah amanat konstitusi bagi pemerintah.
"Jadi silakan saja Pemerintah menggunakan BBM jenis apapun yang lebih baik bagi lingkungan, asalkan harganya terjangkau bagi rakyat," tegasnya.
Baca Juga
Hadapi Libur Nataru, Pertamina Tambah Stok BBM di Yogyakarta Sebanyak 10 Persen
Politisi PKS dari Dapil Banten III ini berpandangan, sejatinya masyarakat bukannya tidak ingin menggunakan BBM bersih. Namun di tengah kondisi ekonomi yang masih lemah akibat pandemi, mereka lebih memilih BBM murah yang terjangkau.
Ia berharap Pemerintah jangan sekedar beralasan untuk memenuhi standar global mengurangi emisi karbon, tanpa memperhatikan kemampuan masyarakat. Jangan sampai untuk menjaga agenda global masyarakat yang dikorbankan.
"Pemerintah harusnya dapat menyelaraskan antara kepentingan global dengan kepentingan masyarakat," jelas dia.
Untuk mengatasi masalah tersebut, ia meminta pemerintah fokus memperbaiki sektor hulu dan membangun kilang-kilang minyak.
"Sehingga impor BBM dapat dikurangi dan mampu menyediakan BBM terjangkau untuk kesejahteraan rakyat," tutup Mulyanto. (Knu)
Baca Juga
Libur Nataru, Kebutuhan BBM di Jateng dan DIY Diprediksi Naik 10 Persen
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
Nilai TKA Matematika dan Bahasa Inggris Rendah, DPR Minta Evaluasi Total
Minta Program MBG Disetop Selama Libur Sekolah, Fokus ke Ibu Hamil Saja
Dukung Langkah KBRI Laporkan Bonnie Blue, DPR: Melecehkan Simbol Negara Khususnya Merah Putih Tidak Bisa Ditoleransi
Tragedi Berdarah Tol Krapyak: 16 Nyawa Melayang, DPR Semprot Kemenhub Agar Bus 'Zombie' Tak Gentayangan Saat Nataru
Sesalkan OTT Jaksa, Komisi III DPR Minta Akar Masalah Penegakan Hukum Diusut
DPR Desak Pengumuman UMP 2026 Transparan Agar Tak Ada Dusta
Negara Diminta 'Jemput Bola' Urus Sertifikat Korban Bencana Sumatera, Jangan Tunggu Rakyat Mengemis
DPR Warning Kementerian HAM: Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Jangan Cuma Jadi Pajangan, Implementasi Harus Se-Progresif Dialognya
Sindir Kinerja Kemenkes, Komisi IX DPR Sebut Pemulihan RS Pasca Banjir Sumatra Terlalu Santai
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua