Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan kembali menggelar sidang praperadilan yang diajukan Setya Novanto atas statusnya sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari ini, Kamis (7/12).
Kuasa hukum Setnov Ketut Mulya Arsana menyebut bahwa penetapan tersangka terhadap kliennya dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP oleh lembaga antirasuah tidak sah.
Menurut Ketut, penetapan tersangka yang dilakukan KPK terhadap Ketua Umum Partai Golkar itu tidak memiliki landasan hukum. Sebab, kata dia, penetapan kedua terhadap Setnov memiliki kesamaan objek dan subjek materi perkara.
"Yang dilakukan termohon terhadap diri pemohon adalah tidak sah," ujar Ketut.
Diketahui, status tersangka Setnov gugur setelah hakim tunggal Cepi Iskandar memenangkan gugatannya pada praperadilan jilid I pada 29 September 2017 lalu. Sedangkan, penetapan tersangka kedua Setnov seiring dengan telah diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) pada 31 Oktober 2017.
Namun, dalam proses sidang praperadilan jilid II ini, KPK lebih dulu melimpahkan berkas perkara Setnov terkait kasus e-KTP ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. KPK kini tengah menunggu penetapan majelis hakim dan jadwal persidangan.
Jika mengacu pada Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, yang menyatakan 'dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai maka permintaan tersebut gugur.'
Sedangkan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 102/PUU-XIII/2015 menyatakan, permintaan praperadilan dinyatakan gugur ketika sidang perdana pokok perkara terdakwa digelar di pengadilan. (Pon)
Baca juga berita terkait sidang praperadilan Setya Novanto dalam artikel: KPK Akan Hadiri Sidang Praperadilan Jilid II Setya Novanto
