Prabowo Pasang Target Ambisius 5,4 Persen, Puan Maharani Buka-bukaan Soal Langkah DPR Bahas APBN 2026

Gedung DPR RI. (Foto: MerahPutih.com/Dicke Prasetia)
Merahputih.com - Ketua DPR RI Puan Maharani mengaku siap membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2026.
Hal ini disampaikan Puan setelah pemerintah, melalui Menteri Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), menyerahkan catatan-catatan terkait rancangan tersebut.
"Kami akan membahas RAPBN Tahun 2026 yang akan dimulai raker (rapat kerja)-nya dan dibahas di semua komisi yang ada di DPR," kata Puan, Kamis (21/8).
Baca juga:
RAPBN 2026, Fraksi PKB: Target Belanja Negara Harus Dikawal untuk Rakyat
Puan juga menanggapi target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% yang diajukan pemerintah. Ia menyatakan bahwa DPR akan mencermati target tersebut dalam pembahasan di tingkat komisi.
Baca juga:
Raker Banggar DPR dengan Menkeu Bahas RUU Pertanggungjawaban APBN Tahun Anggaran 2024
Menurutnya, target 5,4% masih tergolong moderat dan realistis, tetapi pelaksanaannya harus disesuaikan dengan program dan kebijakan pemerintah ke depan.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% dan inflasi 2,5% untuk tahun 2026.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
DPR Desak Percepatan Program 3 Juta Rumah Sebagai Solusi Backlog dan Penggerak Ekonomi

Pengembangan Perkebunan-Holtikultura, DPR Ingatkan Kementan tak Abaikan Petani Kecil

DPR Siapkan Aplikasi Digital untuk Tingkatkan Transparansi Kegiatan Reses

Dasco Luruskan Isu Dana Reses DPR Naik Jadi Rp 756 Juta, Disebut cuma Penyesuaian

Prabowo Lantik Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua, DPR: Peningkatan SDM Jadi Prioritas

DPR Soroti Reklamasi Pulau Pari, Berpotensi Rusak Ekosistem Laut dan Ancam Kelestarian Lingkungan

Revisi UU Sisdiknas Kodifikasi Tiga UU, Posisi Pesantren Diperkuat dan Diakui Formal

Rencana APBN Dipakai untuk Bangun Ulang Ponpes Al Khoziny Berpotensi Picu Ketidakadilan dan Bikin Cemburu Kelompok Lain

Rencana Perbaikan Ponpes Al Khoziny Pakai APBN, DPR Minta Pemerintah Lakukan Peninjauan Ulang

Penghapusan Tunggakan BPJS Bakal Jadi 'Hadiah' Bagi Kelompok Rentan, Peserta Diharap Tetap Bayar Iuran
