Prabowo Pasang Target Ambisius 5,4 Persen, Puan Maharani Buka-bukaan Soal Langkah DPR Bahas APBN 2026
Angga Yudha Pratama - Kamis, 21 Agustus 2025
Gedung DPR RI. (Foto: MerahPutih.com/Dicke Prasetia)
Merahputih.com - Ketua DPR RI Puan Maharani mengaku siap membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2026.
Hal ini disampaikan Puan setelah pemerintah, melalui Menteri Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), menyerahkan catatan-catatan terkait rancangan tersebut.
"Kami akan membahas RAPBN Tahun 2026 yang akan dimulai raker (rapat kerja)-nya dan dibahas di semua komisi yang ada di DPR," kata Puan, Kamis (21/8).
Baca juga:
RAPBN 2026, Fraksi PKB: Target Belanja Negara Harus Dikawal untuk Rakyat
Puan juga menanggapi target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% yang diajukan pemerintah. Ia menyatakan bahwa DPR akan mencermati target tersebut dalam pembahasan di tingkat komisi.
Baca juga:
Raker Banggar DPR dengan Menkeu Bahas RUU Pertanggungjawaban APBN Tahun Anggaran 2024
Menurutnya, target 5,4% masih tergolong moderat dan realistis, tetapi pelaksanaannya harus disesuaikan dengan program dan kebijakan pemerintah ke depan.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% dan inflasi 2,5% untuk tahun 2026.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Ini nih Isi RUU Perampasan Aset yang Terdiri dari 8 Bab 62 Pasal
Dua Konsep RUU Perampasan Aset, Semua Penyitaaan Berbasis Putusan Pengadilan
Rehabilitasi Sawah Rusak Rp 5 Triliun, DPR Minta Pengawasan Ketat
Syarat dan Ketegori Aset Tersangka yang Bisa Dirampas dalam RUU Perampasan Aset
Gaji Hakim Ad Hoc Mau Disulap Setara Hakim Karier, DPR: Tunjangan Harus Naik, Kalau Perlu Seribu Persen
DPR Mulai Kejar Harta Haram Koruptor Lewat RUU Perampasan Aset
166 Sekolah Rakyat Sudah Berdiri, Legislator Ingatkan Prabowo Sumbawa Jangan Dianaktirikan
Baleg DPR Dorong Konsideran UU Pemerintahan Aceh tak Dihapus dalam Revisi
Baleg DPR Sepakat Masukkan MoU Helsinki dalam Konsideran Revisi UU Pemerintahan Aceh
DPR Ingatkan Kebijakan Strategis Pangan Hingga Industri Pemerintah Tak Boleh Tereduksi Kepentingan Kelompok
