Prabowo Pasang Target Ambisius 5,4 Persen, Puan Maharani Buka-bukaan Soal Langkah DPR Bahas APBN 2026
Gedung DPR RI. (Foto: MerahPutih.com/Dicke Prasetia)
Merahputih.com - Ketua DPR RI Puan Maharani mengaku siap membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2026.
Hal ini disampaikan Puan setelah pemerintah, melalui Menteri Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), menyerahkan catatan-catatan terkait rancangan tersebut.
"Kami akan membahas RAPBN Tahun 2026 yang akan dimulai raker (rapat kerja)-nya dan dibahas di semua komisi yang ada di DPR," kata Puan, Kamis (21/8).
Baca juga:
RAPBN 2026, Fraksi PKB: Target Belanja Negara Harus Dikawal untuk Rakyat
Puan juga menanggapi target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% yang diajukan pemerintah. Ia menyatakan bahwa DPR akan mencermati target tersebut dalam pembahasan di tingkat komisi.
Baca juga:
Raker Banggar DPR dengan Menkeu Bahas RUU Pertanggungjawaban APBN Tahun Anggaran 2024
Menurutnya, target 5,4% masih tergolong moderat dan realistis, tetapi pelaksanaannya harus disesuaikan dengan program dan kebijakan pemerintah ke depan.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% dan inflasi 2,5% untuk tahun 2026.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
DPR Minta SPPG untuk Makan Bergizi Gratis Difungsikan untuk Suplai Makanan Korban Bencana di Sumatra
LMKN Dikritik Tak Punya Arah Jelas, DPR Pertanyakan Potensi Royalti Nasional dan Nilai yang Dilaporkan
DPR Desak Prabowo Tetapkan Status Bencana Nasional di Aceh, Total 46 Ribu Jiwa Terpaksa Mengungsi Massal
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
RUU Penyadapan dan Pengelolaan Air Minum Diusulkan Masuk Prolegnas Prioritas 2026
RUU Danantara Hingga Kejaksaan Lenyap dari Prolegnas Prioritas 2026, DPR Fokus Legislasi yang Realistis
MK Tolak Rakyat Berhentikan Anggota DPR yang Nyeleneh, PAW Tetap Jadi Monopoli Partai Politik
DPR Sebut Mengirim TNI ke Gaza Tanpa Jaminan Kesejahteraan Keluarga yang Ditinggalkan Merupakan Keputusan Zolim
DPR RI Khawatir Fatwa MUI Tentang Pajak Daerah Akan Membuat Fiskal Daerah Indonesia Runtuh
DPR Diminta Tak Tutup Mata Terhadap Dua Tersangka Dugaan Korupsi CSR BI-OJK, MKD Harus Bertindak Cepat