‘PR’ untuk Polri Masuki Usia ke-79 Tahun, DPR: Wajib Jaga Kepercayaan Publik

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Senin, 30 Juni 2025
‘PR’ untuk Polri Masuki Usia ke-79 Tahun, DPR: Wajib Jaga Kepercayaan Publik

Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil. (Foto: Dok. Media PKS)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menyoroti sejumlah tantangan untuk Polri yang bakal memasuki usia ke-79.

Menurutnya, memasuki usia ke-79 Polri dihadapkan pada berbagai tantangan yang harus dijawab dengan kinerja yang semakin profesional dan akuntabel.

“Tantangan ke depan antara lain mewujudkan transparansi dan akuntabilitas, membangun kepercayaan publik,” jelas Nassir kepada wartawan di Jakarta, Senin (30/6).

Tak hanya itu, Nassir meminta Polri untuk lebih aktif ikut menjaga keamanan di level dalam dan luar negeri.

“Khususnya meningkatkan kemampuan keamanan dalam negeri, serta menjalin kerja sama lebih erat dengan kepolisian internasional," papar Nasir.

Baca juga:

Polri Diminta Berbenah Masuki Usia ke - 79 Tahun, DPR: Jangan Kebanyakan Kerja di Belakang Meja

Semua Serba Gratis saat Peringatan HUT ke-79 Polri, Makan hingga Khitanan Massal

HUT ke-79 Bhayangkara: Naik MRT, LRT, dan Transjakarta Cuma Bayar Rp 1

Nasir menekankan pentingnya Polri terus mengedepankan prinsip prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan (Presisi) dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.

"Polisi adalah masyarakat dan masyarakat adalah polisi. Karena itu, Polri harus hadir sebagai garda terdepan dalam melindungi masyarakat dari berbagai ancaman dan gangguan yang mengganggu keamanan dan ketertiban," jelas politikus PKS ini.

Politisi asal Aceh ini juga mendorong Polri agar terus menegakkan hukum secara kredibel dan berintegritas.

“Polri harus melakukan itu semua tentu saja berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, prinsip demokrasi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia,” tutup Nassir Djamil. (Knu)

#HUT Polri #HUT Bhayangkara #Komisi III DPR
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Komisi III DPR Setujui RKUHAP Dibawa ke Paripurna, Segera Disahkan Jadi UU
Komisi III DPR telah menyetujui RKUHAP dibawa ke Paripurna. RKUHAP akan segera disahkan jadi UU.
Soffi Amira - Kamis, 13 November 2025
Komisi III DPR Setujui RKUHAP Dibawa ke Paripurna, Segera Disahkan Jadi UU
Indonesia
MK Putuskan Larang Polisi di Jabatan Sipil, Nasir Djamil: Perlu Disikapi dengan Sinkronisasi Aturan
Penempatan anggota Polri di lembaga sipil sebenarnya tidak bertentangan dengan semangat kelembagaan yang diatur dalam undang-undang.
Dwi Astarini - Kamis, 13 November 2025
MK Putuskan Larang Polisi di Jabatan Sipil, Nasir  Djamil: Perlu Disikapi dengan Sinkronisasi Aturan
Indonesia
Ada Puluhan Poin Bermasalah, Komisi III DPR Bedah Lagi Draf RUU KUHAP
puluhan poin masalah itu tercatat setelah pihaknya menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan 93 pihak, baik perseorangan maupun lembaga.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 November 2025
Ada Puluhan Poin Bermasalah, Komisi III DPR Bedah Lagi Draf RUU KUHAP
Indonesia
Rumah Hakim yang Tangani Kasus Korupsi Proyek Jalan di Sumut Terbakar, DPR Minta Diusut Sampai Tuntas
Rumah hakim PN Medan yang menangani kasus korupsi proyek jalan di Sumut terbakar. Komisi III DPR pun meminta untuk diusut sampai tuntas.
Soffi Amira - Kamis, 06 November 2025
Rumah Hakim yang Tangani Kasus Korupsi Proyek Jalan di Sumut Terbakar, DPR Minta Diusut Sampai Tuntas
Indonesia
Ikhtiar Komisi III, Berharap Revisi KUHAP Tuntas Sebelum 1 Januari 2026
Selesai tidaknya pembahasan RKUHAP sebelum 1 Januari 2026 akan tergantung pada dinamika yang terjadi dalam setiap tahap pembahasan.
Wisnu Cipto - Kamis, 06 November 2025
Ikhtiar Komisi III, Berharap Revisi KUHAP Tuntas Sebelum 1 Januari 2026
Indonesia
Kecam Aksi Kekerasan Wakil Bupati Pidie Jaya terhadap Kepala SPPG, DPR Minta Pelaku Diproses Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mengecam tindakan kekerasan Wakil Bupati Pidie Jaya terhadap petugas gizi, dan mendesak polisi menindak tegas pelaku.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 31 Oktober 2025
Kecam Aksi Kekerasan Wakil Bupati Pidie Jaya terhadap Kepala SPPG, DPR Minta Pelaku Diproses Hukum
Indonesia
DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Tak Tergeser, KUHAP Jadi Fokus Awal Pembahasan
Penyelesaian RUU KUHAP menjadi langkah penting sebelum DPR melanjutkan pembahasan RUU Perampasan Aset.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 21 Oktober 2025
DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Tak Tergeser, KUHAP Jadi Fokus Awal Pembahasan
Indonesia
Teror Bom di Sekolah, DPR: Serangan terhadap Institusi Pendidikan dan Rasa Aman
Wakil Ketua Komisi III DPR RI meminta Polri memperkuat keamanan siber untuk menghadapi berbagai bentuk ancaman.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 10 Oktober 2025
Teror Bom di Sekolah, DPR: Serangan terhadap Institusi Pendidikan dan Rasa Aman
Indonesia
Saan Mustopa Pastikan Rusdi Masse masih Kader NasDem, tak Gabung ke PSI
Nama Rusdi tak tercantum dalam jajaran pengurus baru PSI yang dilantik Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep.
Dwi Astarini - Rabu, 01 Oktober 2025
Saan Mustopa Pastikan Rusdi Masse masih Kader NasDem, tak Gabung ke PSI
Indonesia
Driver Ojol Ramai-Ramai Datangi Polresta Surakarta, Ikut Servis Motor Gratis dalam Rangka HUT Ke-70 Lalu Lintas Bhayangkara
HUT ke-70 Lalu Lintas Bhayangkara ini bukan hanya seremoni, melainkan ajang refleksi untuk memastikan kebijakan yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Dwi Astarini - Rabu, 24 September 2025
Driver Ojol Ramai-Ramai Datangi Polresta Surakarta, Ikut Servis Motor Gratis dalam Rangka HUT Ke-70 Lalu Lintas Bhayangkara
Bagikan