‘PR’ untuk Polri Masuki Usia ke-79 Tahun, DPR: Wajib Jaga Kepercayaan Publik

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Senin, 30 Juni 2025
‘PR’ untuk Polri Masuki Usia ke-79 Tahun, DPR: Wajib Jaga Kepercayaan Publik

Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil. (Foto: Dok. Media PKS)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menyoroti sejumlah tantangan untuk Polri yang bakal memasuki usia ke-79.

Menurutnya, memasuki usia ke-79 Polri dihadapkan pada berbagai tantangan yang harus dijawab dengan kinerja yang semakin profesional dan akuntabel.

“Tantangan ke depan antara lain mewujudkan transparansi dan akuntabilitas, membangun kepercayaan publik,” jelas Nassir kepada wartawan di Jakarta, Senin (30/6).

Tak hanya itu, Nassir meminta Polri untuk lebih aktif ikut menjaga keamanan di level dalam dan luar negeri.

“Khususnya meningkatkan kemampuan keamanan dalam negeri, serta menjalin kerja sama lebih erat dengan kepolisian internasional," papar Nasir.

Baca juga:

Polri Diminta Berbenah Masuki Usia ke - 79 Tahun, DPR: Jangan Kebanyakan Kerja di Belakang Meja

Semua Serba Gratis saat Peringatan HUT ke-79 Polri, Makan hingga Khitanan Massal

HUT ke-79 Bhayangkara: Naik MRT, LRT, dan Transjakarta Cuma Bayar Rp 1

Nasir menekankan pentingnya Polri terus mengedepankan prinsip prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan (Presisi) dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.

"Polisi adalah masyarakat dan masyarakat adalah polisi. Karena itu, Polri harus hadir sebagai garda terdepan dalam melindungi masyarakat dari berbagai ancaman dan gangguan yang mengganggu keamanan dan ketertiban," jelas politikus PKS ini.

Politisi asal Aceh ini juga mendorong Polri agar terus menegakkan hukum secara kredibel dan berintegritas.

“Polri harus melakukan itu semua tentu saja berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, prinsip demokrasi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia,” tutup Nassir Djamil. (Knu)

#HUT Polri #HUT Bhayangkara #Komisi III DPR
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
RUU Perampasan Aset Bukan untuk Tekan Lawan Politik, DPR: Sasar Kejahatan Terorganisasi
DPR RI menegaskan bahwa RUU Perampasan Aset bukan untuk menekan lawan politik. Masyarakat diminta untuk tak khawatir.
Soffi Amira - Selasa, 08 September 2026
RUU Perampasan Aset Bukan untuk Tekan Lawan Politik, DPR: Sasar Kejahatan Terorganisasi
Indonesia
Komisi III DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Disahkan 15 Desember 2026 meski Ada Penolakan
Pengesahan RUU Perampasan Aset belum tentu membuat kelompok yang selama ini kontra terhadap pemerintah berhenti menyampaikan tuntutan. 

Dwi Astarini - Senin, 07 September 2026
Komisi III DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Disahkan 15 Desember 2026 meski Ada Penolakan
Indonesia
Komisi III DPR Minta Rekening Koordinator AMPB Dibuka Hari Ini
Komisi III menilai rekening Supriyono sebaiknya dapat kembali digunakan. 

Dwi Astarini - Rabu, 26 Agustus 2026
Komisi III DPR Minta Rekening Koordinator AMPB Dibuka Hari Ini
Indonesia
DPR Targetkan RUU Perampasan Aset Disahkan Desember 2026, Cuma Punya Waktu 8 Minggu
Komisi III DPR kebut pembahasan RUU Perampasan Aset. RUU tersebut segera disahkan Desember 2026.
Soffi Amira - Rabu, 26 Agustus 2026
DPR Targetkan RUU Perampasan Aset Disahkan Desember 2026, Cuma Punya Waktu 8 Minggu
Indonesia
Komisi III Kebut RUU Perampasan Aset, Targetnya Diketok DPR Akhir 2026
RDPU RUU Perampasan Aset akan digelar intensif di Komisi III DPR 2-3 kali sepekan untuk mengejar target pengesahan Desembe2 2026
Wisnu Cipto - Selasa, 18 Agustus 2026
 Komisi III Kebut RUU Perampasan Aset, Targetnya Diketok DPR Akhir 2026
Indonesia
14 Calon Hakim Lolos Fit and Proper Test, Komisi III DPR Beri Persetujuan
Komisi III DPR menyetujui 11 calon hakim agung dan tiga hakim ad hoc MA setelah menjalani fit and proper test selama dua hari.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 13 Agustus 2026
14 Calon Hakim Lolos Fit and Proper Test, Komisi III DPR Beri Persetujuan
Indonesia
Pejabat Pajak Calonkan Diri Jadi Hakim Agung, Komisi III DPR Pertanyakan Motivasinya
Pejabat pajak, Hari Sih Advianto, mencalonkan diri menjadi Hakim Agung. Komisi III DPR pun merasa heran.
Soffi Amira - Kamis, 13 Agustus 2026
Pejabat Pajak Calonkan Diri Jadi Hakim Agung, Komisi III DPR Pertanyakan Motivasinya
Indonesia
Ratusan Senjata Ditemukan di Sekolah Jaksel, Komisi III DPR Minta Sistem Keamanan Dievaluasi
Komisi III DPR menyoroti temuan ratusan senjata di sekolah Jakarta Selatan. DPR meminta adanya evaluasi pengamanan.
Soffi Amira - Selasa, 11 Agustus 2026
Ratusan Senjata Ditemukan di Sekolah Jaksel, Komisi III DPR Minta Sistem Keamanan Dievaluasi
Indonesia
Belum Ada Surat dari Presiden Prabowo, DPR Jamin Posisi Kapolri Jenderal Sigit masih Aman
Informasi yang menyebut surpres pergantian Kapolri telah diterbitkan tidak benar.
Dwi Astarini - Rabu, 05 Agustus 2026
Belum Ada Surat dari Presiden Prabowo, DPR Jamin Posisi Kapolri Jenderal Sigit masih Aman
Indonesia
DPR Bantah Isu Surpres Pergantian Kapolri, Habiburokhman: Tidak Benar Ada Surat Presiden
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman memastikan tidak ada surat presiden terkait pergantian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 05 Agustus 2026
DPR Bantah Isu Surpres Pergantian Kapolri, Habiburokhman: Tidak Benar Ada Surat Presiden
Bagikan