PPP Tidak Ingin Mengulang Sejarah Buruk
Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono. (Foto: MP/ Kanugrahan)
MerahPutih.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah melakukan pergantian ketua umum partai dari Suharso Monoarfa ke Muhammad Mardiono. Proses pergantian ini tengah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM.
Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono optimistis meraih suara maksimal pada Pemilu 2024.
Baca Juga:
Suharso Monoarfa: Jangan Seret Nama Jokowi di Konflik Internal PPP
"Kami bertekad akan bekerja keras agar partai warisan ulama ini tidak tenggelam sebab saat ini berada di ambang batas parlemen," kata Muhammad Mardiono di Jakarta, Rabu (8/9).
Ia meyakini, di bawah kepemimpinannya, PPP tidak ingin mengulang sejarah buruk. PPP mendapat suara kecil pada Pemilu 2019.
"Kami akan berusaha keras agar partai berlambang Kakbah ini tidak tenggelam di antara partai baru lainnya," katanya.
Ia mengatakan, PPP tidak sendirian, partai lain akan menghadapi agenda besar tahapan Pemilu 2024 yang waktunya kurang dari 500 hari.
"Ini pekerjaan besar, kewajiban konstitusi bagi PPP untuk ikut dalam penyelenggaraan pemilu,” jelasnya.
Mardiono dipilih sebagai Plt. Ketua Umum PPP menggantikan Suharso Monoarfa dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP pada tanggal 4—5 September 2022 di Banten.
Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menyatakan bahwa pergantian jabatan ketua umum dari Suharso Monoarfa kepada Muhammad Mardiono sebagai pelaksana tugas untuk menguatkan konsolidasi partai.
Pergantian itu, diklaim Arsul, merupakan reorganisasi dan revitalisasi fungsi jabatan kader partai maupun kader partai yang menjabat di eksternal. (Knu)
Baca Juga:
Plt Ketum PPP Mardiono Targetkan Partainya Bangkit dari Papan Bawah
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
RDP dengan DPR, Pakar Pemilu Sebut E-Voting Rawan Diretas
Kubu Pro Junta Militer Menang Pemilu, Kuasi 86 Persen Kursi Parlemen
Revisi UU Pemilu, NasDem Ingin Ambang Batas Parlemen Sampai 7 Persen
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Gerakan Rakyat Deklarasi Jadi Partai, Daftar Februari 2026
PDIP Gelar Rakarnas 10 -12 Januari, Ini Tema dan Agenda Yang Dibahas
Mayoritas Pemilih Partai Politik Tolak Pilkada Dipilih DPRD
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021