PPP Andalkan Wanita Persatuan Pembangunan Sebagai Ujung Tombak Pemenangan Pemilu

Mula AkmalMula Akmal - Rabu, 11 Januari 2023
PPP Andalkan Wanita Persatuan Pembangunan Sebagai Ujung Tombak Pemenangan Pemilu

Wanita Persatuan Pembangunan (WPP) bersama Ketum PPP Mardiono. (Foto: MP/Kanu)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sejumlah partai politik tengah memanaskan mesin untuk meraup suara tinggi di Pemilu 2024.

Salah satunya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang menargetkan suara dari kelompok wanita.

Baca Juga:

PPP akan Tentukan Capres Usai HUT PDIP

Ketua Umum Wanita Persatuan Pembangunan (WPP) terpilih Ema Umiyattul Chusnah menuturkan, pihaknya tengah memperkuat pengurus wilayah hingga penguatan caleg perempuan di Pemilu 2024.

Langkah ini dilakukan karena kelompok perempuan PPP bakal jadi ujung tombak meraup suara.

"Kami lakukan penguatan di struktur internal pengurus mulai dari wilayah, cabang dan ranting. Kami harus siapkan itu karena ini pasukan perempuan yang bakal mendongkrak suara PPP," kata Ema saat berbincang dengan Merahputih.com di kantor DPP PPP, Jakarta Pusat yang dikutip, Rabu (11/1).

Ema menyebut, target mereka kelak banyak kader wanita PPP duduk di parlemen.

"Jadi dari 19 kursi di parlemen sekarang, 40 persen kursi di parlemen kedepan ditargetkan kami raih. Nah Insyaallah, perempuan mampu mayoritas berada di 40 persen suara itu," kata Ema yang kini anggota Komisi IV DPR ini.

Bahkan, Ema sudah menargetkan sejumlah wilayah yang bakal jadi lumbung suara WPP.

"Seperti Jawa Timur, Tengah, Barat dan beberapa wilayah di luar Jawa. Kami harus optimis," ucap Ema.

Baca Juga:

PPP Soal Sandiaga: Tak Mengajak, tapi Terbuka

Sementara itu, Plt Ketum PPP Muhamad Mardiono, menyebut, peran wanita dalam menggerakkan mesin partai sangatlah penting.

Bahkan, PPP bakal memperbanyak saksi dari kalangan perempuan dalam penghitungan suara saat Pemilu 2024 nanti.

"Nanti saksi di lapangan bakal lebih banyak kaum ibu. Karena perempuan lebih teliti dan telaten ya. Lalu lebih disiplin juga," ucap Mardiono saat berbincang dengan Merahputih.com.

Selain itu, Mardiono juga menugaskan WPP untuk membuat program konkret bagi kelompok wanita di Indonesia. Seperti pelatihan-pelatihan dan sosialisasi program khususnya di Majelis Taklim.

"WPP ini bagian pelaksana di lapangan. Termasuk melakukan komunikasi di lapangan khususnya milenial perempuan. Jaringan itu sudah kami miliki, tinggal dilakukan di lapangan," sebut Mardiono yang memakai kemeja putih dipadu peci hitam ini.

Mardiono berharap WPP jadi ujung tombak memperkuat tim PPP di lapangan. Khususnya dalam memperoleh kepercayaan masyarakat meraih kursi di parlemen.

"Hasil dari karya ibu-ibu ini bisa dikapitaliasi untuk kemajuan perjuangan partai," tutup pria yang juga Utusan Khusus Presiden Bidang Kerjasama Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan ini. (Knu)

Baca Juga:

Sandiaga Uno Hadiri Harlah Ke-50 PPP di Yogyakarta Kenakan Sarung Hijau

#DPP PPP #Pemilu #Pemilu 2024
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Indonesia
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Apabila RUU Pemilu semakin cepat dibahas lantaran idealnya RUU tersebut sudah selesai pada 2 tahun dan 6 bulan masa pemerintahan saat ini.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Indonesia
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Meski tahapan untuk Pemilu 2029 semakin dekat, tahapan-tahapan itu masih bisa berjalan dengan menggunakan Undang-Undang Pemilu yang lama.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 April 2026
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Indonesia
Ketua DPR Ajak Ketum Partai Politik Bicarakan RUU Pemilu
Hal terpenting dalam proses revisi undang-undang krusial itu adalah memastikan pemilu berjalan sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 16 April 2026
Ketua DPR Ajak Ketum Partai Politik Bicarakan RUU Pemilu
Indonesia
Wakil Ketua Baleg DPR Dorong Revisi UU Pemilu Segera Dibahas
DPR tak boleh terus menunda pembahasan karena tahapan pemilu semakin dekat.
Dwi Astarini - Kamis, 16 April 2026
Wakil Ketua Baleg DPR Dorong Revisi UU Pemilu Segera Dibahas
Bagikan