PPATK Beberkan Modus Baru Politik Uang di Pemilu 2019

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 05 April 2019
PPATK Beberkan Modus Baru Politik Uang di Pemilu 2019

Ilustrasi uang rupiah. (Foto: istimewa)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membeberkan modus baru politik uang dalam Pemilu 2019.

Deputi Pemberantasan PPATK Irjen Firman Santyabudi mengatakan, calon tersebut tidak menyerahkan uang tunai melainkan memberikannya dalam bentuk jaminan asuransi kecelakaan.

Ilustrasi caleg
Ilustrasi caleg

"Kalau kasus, sudah ada, lewat asuransi kecelakaan, itu modus. Kita tinggal menunggu feedback dari Bawaslu. Tapi artinya itu sudah bagian dari modus, artinya cukuplah itu untuk orang tertarik, oke lah aku pilih dia," ucapnya dalam salah satu acara diskusi di Jakarta, Jumat (5/4)

Firman mengatakan, calon pemilih itu tidak hanya dikasih uang, tapi mereka diberi jaminan. Itu sama saja memberikan janji yang bernilai.

BACA JUGA

KPU Larang Menteri Nonton Debat Capres Terakhir

Mereka yang Membelot dari Jokowi ke Prabowo

KPK Lelang Dua Mobil Suzuki APV Milik Zumi Zola, Berminat?

"Gampangnya saja deh, saya kasih e-money saya, terus itu bisa belanja di (menyebut nama supermarket), di mana-mana, umpamanya," kata pria yang juga putera Wapres keenam Try Sutrisno ini.

Menurut Firman, para caleg telah menyimpan dana kampanye secara tunai dari tiga tahun yang lalu atau sejak 2016.

"Ada kecendurungan memang para caleg menarik dana tunai dua hingga tiga tahun yang lalu, mereka bisa simpan uang itu di safe house," ujar Firman.

Ia menjelaskan, modus penarikan dana tunai tiga tahun sebelum pelaksanaan pemilu dilakukan para caleg agar tidak terjerat pelanggaran oleh PPATK.

Dana Kampanye
Ilustrasi

Firman meminta integritas dari para peserta caleg maupun paslon capres-cawapres yang sudah memberikan rekening dana kampanye sebagai bentuk transparansi pemilu.

"Kita akan melihat terus dan menelusuri transaksi dana tunai dari bank-bank. Kita kerja sama juga dengan forum perbankan, para caleg harus terbuka dengan dana kampanyenya," pungkas dia. (Knu)

#PPATK #Pemilu 2019
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Polisi Minta PPATK Telusuri Aliran Dana ke Para Pelaku Kerusuhan Demo Jakarta
Polda Metro Jaya mengungkap aksi kericuhan yang terjadi saat aksi demo di kawasan MPR/DPR beberapa waktu lalu sudah direncanakan secara matang.
Wisnu Cipto - Jumat, 05 September 2025
Polisi Minta PPATK Telusuri Aliran Dana ke Para Pelaku Kerusuhan Demo Jakarta
Indonesia
DPR Ternyata Soroti PPATK Blokir Rekening Masyarakat hingga Royalti Hak Cipta Lagu
DPR RI menyoroti pemblokiran rekening yang dilakukan PPATK hingga royalti hak cipta lagu. Hal itu menjadi perhatian besar terkait kelangsungan masyarakat.
Soffi Amira - Jumat, 15 Agustus 2025
DPR Ternyata Soroti PPATK Blokir Rekening Masyarakat hingga Royalti Hak Cipta Lagu
Indonesia
PPATK Tegaskan Cuma Blokir Rekening e-Wallet Terindikasi Judol, Tahun Ini Ada Rp 1,6 T
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana memastikan pemblokiran yang berlaku untuk e-wallet aktif maupun dormant, berbeda dengan penanganan rekening nganggur di bank konvensional.
Wisnu Cipto - Kamis, 14 Agustus 2025
PPATK Tegaskan Cuma Blokir Rekening e-Wallet Terindikasi Judol, Tahun Ini Ada Rp 1,6 T
Indonesia
Langkah PPATK Dikhawatirkan Bikin Warga Berbondong-bondong Tarik Uang dari Bank
Andi menilai narasi tersebut tidak logis, karena rekening yang dipakai untuk judi online justru selalu aktif
Angga Yudha Pratama - Rabu, 13 Agustus 2025
Langkah PPATK Dikhawatirkan Bikin Warga Berbondong-bondong Tarik Uang dari Bank
Indonesia
Awas Penipuan! DPR Ungkap Biaya Pembukaan Blokir Rekening PPATK Itu Palsu
Misbakhun menegaskan bahwa proses pembukaan blokir rekening tidak dikenakan biaya sepeser pun. Menurutnya, pemblokiran rekening, terutama yang tidak aktif (dormant), adalah langkah pemerintah untuk mencegah penyalahgunaan seperti judi online dan penipuan.
Angga Yudha Pratama - Senin, 11 Agustus 2025
Awas Penipuan! DPR Ungkap Biaya Pembukaan Blokir Rekening PPATK Itu Palsu
Indonesia
Rekening Ketua MUI Cholil Nafis Diblokir PPATK: Kebijakan yang Tak Bijak
"Sedikit sih gak banyak, paling Rp 200-300 juta untuk jaga-jaga yayasan," kata Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah KH Cholil Nafis
Frengky Aruan - Senin, 11 Agustus 2025
Rekening Ketua MUI Cholil Nafis Diblokir PPATK: Kebijakan yang Tak Bijak
Indonesia
PPATK Temukan Rekening Bank Dijual Bebas di Marketplace, Diduga untuk Cuci Uang
Tren mengkhawatirkan di dunia digital praktik jual-beli rekening marak di marketplace.
Wisnu Cipto - Jumat, 08 Agustus 2025
PPATK Temukan Rekening Bank Dijual Bebas di Marketplace, Diduga untuk Cuci Uang
Indonesia
Modus Transaksi Judol Penerima Bansos Terbanyak Pakai Aplikasi Dana, Sisanya BCA dan 3 Bank BUMN
132.557 rekening penerima bansos teridentifikasi melakukan transaksi judol.
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Agustus 2025
Modus Transaksi Judol Penerima Bansos Terbanyak Pakai Aplikasi Dana, Sisanya BCA dan 3 Bank BUMN
Indonesia
Pegang data PPATK, Mensos Coret 228 Ribu Nama Penerima Bansos Pemilik Rekening Anomali
PPATK menemukan profil rekening, identitas pekerjaan, hingga aktivitas mencurigakan dan saldo besar yang tak sesuai kategori penerima bansos.
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Agustus 2025
Pegang data PPATK, Mensos Coret 228 Ribu Nama Penerima Bansos Pemilik Rekening Anomali
Indonesia
Banyak Penerima Bansos Punya Saldo Bank Rp 50 Juta Lebih, Validasi Data Kemensos Dipertanyakan
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan 56 rekening penerima bansos yang disalurkan Kementerian Sosial (Kemensos) memiliki saldo di atas Rp 50 juta.
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Agustus 2025
Banyak Penerima Bansos Punya Saldo Bank Rp 50 Juta Lebih, Validasi Data Kemensos Dipertanyakan
Bagikan