Eddy Flo
MerahPutih.Com - Praktisi hukum Suparji Ahmad mengkhawatirkan, posisi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tengah digodok oleh Presiden jadi ajang Presiden Joko Widodo 'memuaskan' pendukungnya.
Suparji melihat, indikasi bagi-bagi jabatan orang dekat Presiden Jokowi di internal Dewan Pengawas sangatlah kuat.
Baca Juga:
KPK Berhak OTT dan Penindakan Meski Dewan Pengawas Belum Terbentuk
"Memuaskan pendukung dan pertimbangan mengakomodiasi menjadi salah satu faktor," kata Suparji kepada merahputih.com di Jakarta, Selasa (12/11).
Suparji melanjutkan, dalam Undang-Undang KPK yang baru, Presiden diberikan kewenangan penuh untuk memilih siapa Dewan Pengawas. Tak ada pihak lain yang bisa menggangu.
"Tak ada keharusan uji publik dan pansel. Sehingga jadi kewenangan penuh presiden," jelas praktisi hukum dari Universitas Al Azhar ini.
Suparji mendesak, masyarakat harus tetap mengkritisi sosok Dewan Pengawas sehingga jangan memunculkan sosok yang menghambat pemberantasan korupsi.
"Publik harus mencari tau apakah melalui sekneg atau jubir presiden tentang perkembangan itu. Penggiat antikorupsi concren bahwa soal UU ini," terang Suparji.
Baca Juga:
Untuk Pertama Kalinya, Presiden Tunjuk Langsung Dewan Pengawas KPK
Dewan Pengawas KPK kedepan juga mesti harus berkualitas baik.
"Yang dipilih presiden harus selesai dirinya. Jangan gunakan untuk mencari sensasi dan mencari pemasukan. Memiliki kualitas dan ada keinginan mengabdi negara. Tak berafilisasi dengan parpol LSM atau ormas bahkan jangan dipegang oleh pengusaha," inbuh Suparji.
"Hanya dengan begitu pemberantasan korupsi jadi maksimal," tutup Suparji.(Knu)
Baca Juga:
Jokowi Masih Rahasiakan Seleksi Nama-Nama Dewan Pengawas KPK
