Polri Pilih Jalan Dialog Jelang HUT OPM

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 11 November 2019
Polri Pilih Jalan Dialog Jelang HUT OPM

Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw. ANTARA FOTO/Evarukdijati.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Polri akan melakukan dialog dengan tokoh agama dan tokoh adat menjelang hari ulang tahun (HUT) Organisasi Papua Merdeka (OPM), pada 1 Desember 2019.

Polri tidak merancang pengamanan khusus di Papua jelang HUT Organisasi Papua Merdeka (OPM) 1 Desember. Polri akan mengedepankan upaya dialog dengan tokoh masyarakat.

Baca Juga:

HUT OPM Tak Bahayakan Negara, Internet Tidak Akan Dibatasi

"Kita akan lakukan upaya kepolisian terbatas yaitu dialog dengan tokoh masyarakat, agama, untuk menciptakan kondisi yang kondusif," kata Kadiv Humas Polri Irjen (Pol) M Iqbal, di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (11/11).

Aktivis OPM kibarkan bendera Bintang Kejora di depan Istana Negara. Foto: MP/Kanu
Aktivis OPM kibarkan bendera Bintang Kejora di depan Istana Negara. Foto: MP/Kanu

Dialog dengan masyarakat saat ini sangat penting untuk meredam aksi berujung pelanggaran hukum. Imbauan kepada warga juga terus dilakukan agar situasi Papua tetap kondusif.

"Bahwa setiap perayaan HUT itu, kami imbau tidak memobilisasi massa dan tidak melakukan pelanggaran apa pun," tambah dia.

Polri tidak menyiapkan rencana atau skema pengamanan khusus di Papua. Polri percaya masyarakat Papua dapat menjaga situasi keamanan tetap kondusif.

"Tidak ada pengamanan khusus," ucap dia.

Sementara, Kapolda Papua Irjen (Pol) Paulus Waterpauw pun memastikan tetap akan mendahulukan langkah antisipasi atau pre-emptive.

"Kekuatan pasukan tetap kami siapkan. Tapi utamakan langkah antisipasi dengan membangun komunikasi dengan semua pihak," kata Paulus.

Baca Juga:

Pemerintah Rahasiakan Langkah Aparat Jika Terjadi Kerusuhan Saat HUT OPM

Paulus mengatakan ada dua kelompok yang diantisipasi Polri menjelang HUT OPM ini adalah kelompok separatis politik dan kelompok bersenjata. Ia mengatakan, penanganan terhadap dua kelompok ini pun berbeda.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Mohammad Iqbal. (ANTARA/ Anita Permata Dewi)
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Mohammad Iqbal. (ANTARA/ Anita Permata Dewi)

Kepada kelompok separatis politik, Paulus memilih pendekatan dialog. "Ya dialog saja, apa mau mereka. Selain itu, kami juga lawan berita-berita bohong atau hoaks yang mereka sebarkan," ucap dia.

Sedangkan terhadap kelompok bersenjata OPM, Paulus memantau dan menempatkan sejumlah anggotanya di sejumlah titik yang telah dipetakan.

"Misalnya mereka sekarang mengarah dari beberapa wilayah, apakah ke Freeport, atau mana, kami pantau." (Knu)

Baca Juga:

Pemerintah Waspadai Propaganda Politik Saat HUT OPM

#OPM #Papua #Polri
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
4 Sekolah Rakyat Bakal Dibangun di Papua
Pihaknya bakal terus mematangkan pelaksanaan Sekolah Rakyat sebagai salah satu program strategis nasional untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 09 Juni 2026
4 Sekolah Rakyat Bakal Dibangun di Papua
Indonesia
Dukung Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Pengalamannya Dibutuhkan
Polisi bukan hanya soal kekuatan fisik. Dalam banyak kasus, yang dibutuhkan ialah pengalaman, kebijaksanaan, kemampuan berkomunikasi, dan pemahaman terhadap karakter masyarakat.
Dwi Astarini - Selasa, 09 Juni 2026
Dukung Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Pengalamannya Dibutuhkan
Indonesia
UU Polri Baru Disepakati, Mensesneg Klaim Aturan Usia Pensiun Sesuai Kebutuhan Institusi
UU Polri terbaru juga memberi kewenangan kepada presiden memperpanjang masa dinas perwira tinggi bintang empat.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Juni 2026
UU Polri Baru Disepakati, Mensesneg Klaim Aturan Usia Pensiun Sesuai Kebutuhan Institusi
Indonesia
Soroti UU Polri, Pakar Hukum Tata Negara Nilai Usia Pensiun 60 Tahun Sudah Ideal
Pakar Hukum Tata Negara, Muhammad Rullyandi mengatakan, bahwa batas usia pensiun polri 60 tahun sudah tepat.
Soffi Amira - Selasa, 09 Juni 2026
Soroti UU Polri, Pakar Hukum Tata Negara Nilai Usia Pensiun 60 Tahun Sudah Ideal
Indonesia
UU Polri Disahkan, Wamenkum Beberkan Alasan Polisi Aktif Bisa Bertugas di Luar Struktur
Ketentuan tersebut dikembalikan pada amanat Pasal 30 ayat (4) UUD 1945. 

Dwi Astarini - Selasa, 09 Juni 2026
UU Polri Disahkan, Wamenkum Beberkan Alasan Polisi Aktif Bisa Bertugas di Luar Struktur
Indonesia
Batas Usia Pensiun Polri Resmi Berubah, DPR Sebut 60 Tahun Masih Prima
Usia pensiun Polri kini diperpanjang hingga 60 tahun. Komisi III DPR menegaskan, bahwa usia 60 tahun masih produktif.
Soffi Amira - Selasa, 09 Juni 2026
Batas Usia Pensiun Polri Resmi Berubah, DPR Sebut 60 Tahun Masih Prima
Indonesia
Usia Pensiun Anggota Polri Diperpanjang, Pengamat Sentil Profesionalisme dan Semangat Kerja
Perpanjangan usia pensiun dapat menjadi bentuk penghargaan sekaligus motivasi bagi anggota kepolisian yang selama ini mengabdikan diri kepada negara.
Dwi Astarini - Selasa, 09 Juni 2026
Usia Pensiun Anggota Polri Diperpanjang, Pengamat Sentil Profesionalisme dan Semangat Kerja
Indonesia
Istana Tegaskan Perpanjangan Batas Usia Pensiun Kapolri Sesuai Kebutuhan
Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej membacakan langsung draf perubahan pasal krusial mengenai masa pensiun jenderal polisi tersebut
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 Juni 2026
Istana Tegaskan Perpanjangan Batas Usia Pensiun Kapolri Sesuai Kebutuhan
Indonesia
UU Polri Disahkan, Kapolri Berpeluang Menjabat Lebih Lama Lewat Keputusan Presiden
DPR resmi mengesahkan UU Polri. Dalam aturan itu, masa jabatan Kapolri berpeluang diperpanjang sesuai keputusan presiden.
Soffi Amira - Selasa, 09 Juni 2026
UU Polri Disahkan, Kapolri Berpeluang Menjabat Lebih Lama Lewat Keputusan Presiden
Indonesia
Tanggapi Usulan Menteri HAM, Pengamat: Polri Belum Perlu Buka Jabatan Strategis untuk Kalangan Sipil
Pengamat Hukum Kepolisian Edi Hasibuan menilai usulan membuka jabatan strategis nonoperasional Polri bagi kalangan sipil dalam revisi UU Polri belum menjadi kebutuhan mendesak.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Juni 2026
Tanggapi Usulan Menteri HAM, Pengamat: Polri Belum Perlu Buka Jabatan Strategis untuk Kalangan Sipil
Bagikan