HUT OPM Tak Bahayakan Negara, Internet Tidak Akan Dibatasi

Merahputih.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate memastikan tak akan ada pembatasan internet saat peringatan HUT OPM 1 Desember mendatang. Pembatasan tidak bisa diterapkan apabila tidak ada situasi yang membahayakan kedaulatan negara.

“Tidak ada (pembatasan internet). Saya tidak bisa bicara kemungkinan. Dalam keadaan normal, tidak ada pembatasan,” kata Johnny kepada wartawan di Kemenko Polhukam Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (31/10).

Baca Juga:

Pemerintah Didesak Tetapkan OPM sebagai Organisasi Teroris

Saat kerusuhan terjadi pun, lanjut Johnny, jajarannya tak begitu saja langsung membatasi akses internet. Namun, menunggu penilaian aparat penegak hukum.

“Kami memonitor percakapannya. Bagaimana kualitas percakapan dan sampai di tingkat mana bahayanya. Dan kami informasikan ke instansi terkait untuk melakukan pencegahannya agar tidak ada sipil disorder,” imbuhnya.

Sekjen Partai NasDem itu menjelaskan, Kemenkominfo tetap melakukan pengawasan 7×24 jam hingga 1 Desember mendatang. Pengawasan ini bersifat tertutup guna menjaga kedaulatan dan kenyamanan masyarakat.

Selain melakukan pembatasan internet, Johnny menyampaikan jajarannya juga memiliki manajemen penanggulangan konten ketika potensi kerusuhan terjadi. Caranya yakni dengan melakukan literasi dengan lembaga maupun tokoh masyarakat.

“Itu literasi terkait pemanfaatan penggunaan media sosial. Kalau literasi pembinaan pendidikan,” pungkasnya.

Baca Juga:

Ini Istilah-Istilah yang Dipakai dalam Alat Komunikasi Handy Talky

Plate mencontohkan, pemerintah akan melakukan pemblokiran apabila ada ketidakpatuhan masyarakat seperti penggunaan internet untuk jual narkoba, pornografi, transaksi seksual, dan kriminal umum.

"Tapi pada saat di mana ada kekacauan masyarakat, sekali lagi yang namanya civil disorder itu, maka tentu di situ aparat yang hadir lebih dahulu. Kominfo punya juga menjaga civil rights," kata Plate.

"Dalam keadaan civil disorder, ada masyarakat yang ingin hak-haknya dijaga, tapi tugas negara juga untuk mencegah jangan sampai kekacauan masyarakat lebih rusak," kata Plate. (Knu)