Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Pemerintah Rahasiakan Langkah Aparat Jika Terjadi Kerusuhan Saat HUT OPM

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Rabu, 06 November 2019
Pemerintah Rahasiakan Langkah Aparat Jika Terjadi Kerusuhan Saat HUT OPM

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD (Antara/Zuhdiar Laeis)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Pemerintah meminta semua pihak mewaspadai propaganda politik yang mungkin dimunculkan untuk membuat kekisruhan di Papua pada peringatan ulang tahun Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada 1 Desember 2019.

Aparat keamanan sudah menyiapkan strategi jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada peringatan HUT OPM tersebut.

Baca Juga

Seluruh Sekolah Libur Sepekan Buntut Demo Rusuh di Jayapura

Pemerintah tidak membeberkan secara jelas langkah-langkah yang dilakukan oleh aparat untuk mengantisipasi terjadinya kerusuhan.

"Tentu rahasia yah, kalau langkah per langkah diberikan ke pers kan tidak boleh," ujar Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, Selasa (5/11)

Aktivis OPM kibarkan bendera Bintang Kejora di depan Istana Negara. Foto: MP/Kanu

Adanya penolakan dari Majelis Rakyat Papua (MRP) terkait pemekaran di Papua, kata dia, yang minta pemekaran itu rakyat Papua sendiri ketika bertemu Presiden Jokowi beberapa waktu lalu.

"Bahwa ada yang tidak setuju yah biasa saja, yah pasti ada yang tidak setuju nanti kita lihat saja," jelas dia.

Baca Juga

Pemerintah Dinilai tak Serius Terkait Pengibaran Bendera Bintang Kejora di Depan Istana Negara

"Kan sekarang belum dimekarkan tapi nampaknya upaya pemekaran itu tepat gitu yah, kalau ada setuju tidak setuju itu biasa," ujarnya. (*)

#OPM #Mahfud MD
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
OPM Klaim Tembak Mati 3 Warga Yahukimo Intel TNI, KemenHAM Minta Semua Kubu Tahan Diri
KemenHAM mengecam penembakan tiga warga sipil di Yahukimo yang dituduh intel TNI oleh TPNPB-OPM. Dorong deeskalasi konflik dan perlindungan HAM.
Wisnu Cipto - Jumat, 24 Juli 2026
OPM Klaim Tembak Mati 3 Warga Yahukimo Intel TNI, KemenHAM Minta Semua Kubu Tahan Diri
Indonesia
KPK Buka Suara soal Usulan Mahfud MD Ambil Alih Kasus Febrie Adriansyah, Masih Pantau Penyidikan
KPK buka suara soal usulan Mahfud MD ambil alih kasus Febrie Adriansyah. KPK masih memantau penyidikan.
Soffi Amira - Senin, 13 Juli 2026
KPK Buka Suara soal Usulan Mahfud MD Ambil Alih Kasus Febrie Adriansyah, Masih Pantau Penyidikan
Indonesia
Aparat Hukum Diduga Korupsi, Mahfud Dorong Pembenahan Menyeluruh Sistem Hukum
Aada produk hukum yang baik dan ada pula yang buruk, bergantung pada apakah proses pembentukannya mengikuti prinsip-prinsip pembentukan hukum yang benar.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 13 Juli 2026
Aparat Hukum Diduga Korupsi, Mahfud Dorong Pembenahan Menyeluruh Sistem Hukum
Indonesia
8 Anggota OPM Berikrar Kembali ke NKRI, TNI : jangan Bangun Masa Depan Papua dengan Permusuhan
Menunjukkan komitmen dari masyarakat untuk menjaga kedamaian dan mendukung pembangunan daerah.
Dwi Astarini - Kamis, 11 Juni 2026
8 Anggota OPM Berikrar Kembali ke NKRI, TNI : jangan Bangun Masa Depan Papua dengan Permusuhan
Indonesia
TNI Bantah Terlibat Insiden Penembakan Anak di Jigiunggi Papua
TNI bantah terlibat penembakan anak di Kampung Jigiunggi, Papua.
Wisnu Cipto - Senin, 20 April 2026
TNI Bantah Terlibat Insiden Penembakan Anak di Jigiunggi Papua
Indonesia
Bupati Tulungagung Kena OTT KPK, Mahfud MD Soroti Mark Up Anggaran
Mahfud MD menyoroti persoalan klasik yang menghantui birokrasi Indonesia, yakni kebocoran anggaran.
Frengky Aruan - Minggu, 12 April 2026
Bupati Tulungagung Kena OTT KPK, Mahfud MD Soroti Mark Up Anggaran
Indonesia
3 Warga Papua Diduga Anggota OPM Terlibat Penembakan Pembagian BLT Ucapkan Janji Setia NKRI
Dalam pernyataan ikrarnya, ketiganya dengan tegas menyatakan akan selalu setia kepada NKRI, menolak segala bentuk gerakan separatis
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 30 Maret 2026
3 Warga Papua Diduga Anggota OPM Terlibat Penembakan Pembagian BLT Ucapkan Janji Setia NKRI
Indonesia
Mahfud MD Dorong RUU Pemilu Rampung 2027, Puan: tak Perlu Terburu-buru
Proses legislasi perlu dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan berbagai masukan dari publik.
Dwi Astarini - Kamis, 12 Maret 2026
Mahfud MD Dorong RUU Pemilu Rampung 2027, Puan: tak Perlu Terburu-buru
Indonesia
Mahfud MD Bela Pandji Pragiwaksono: Tidak Bisa Dijerat KUHP Baru
Mahfud MD menilai materi stand-up comedy Pandji Pragiwaksono dalam 'Mens Rea' tidak dapat dihukum dengan KUHP baru karena tidak berlaku surut.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 09 Januari 2026
Mahfud MD Bela Pandji Pragiwaksono: Tidak Bisa Dijerat KUHP Baru
Indonesia
Perkap Polri 10/2025 Dikritik Mahfud MD, Dinilai Langgar Putusan MK
Mahfud MD menilai Perkap Polri Nomor 10 Tahun 2025 tidak memiliki dasar hukum dan bertentangan dengan UU Polri serta Putusan MK.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 13 Desember 2025
Perkap Polri 10/2025 Dikritik Mahfud MD, Dinilai Langgar Putusan MK
Bagikan