Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menyampaikan respons tegas dan menohok terkait aksi protes yang dilayangkan pimpinan Organisasi Papua Merdeka (OPM) mengenai penggunaan alutsista udara dalam operasi keamanan di Papua.
Orang nomor satu di TNI tersebut menegaskan keberadaan kelompok bersenjata yang mengancam kedaulatan negara wajib ditindak secara terukur tanpa kompromi.
Baca juga:
Panglima TNI Senang 8 Senjata Disita Dari OPM, Termasuk SS1 V1
Sikap tanpa ragu ini disampaikan menanggapi keluhan pimpinan OPM Kodap III Ndugama-Derakma, Egianus Kogoya, yang keberatan atas operasi pesawat tempur Super Tucano di wilayah Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan.
OPM ini kan separatis harus ditumpas, tidak boleh ada separatis di negara kita,
kata Pangliman TNI Agus Subiyanto
Pendekatan Humanis Di Tengah Konflik
Namun, Agus menekankan penanganan konflik di tanah Papua terus dilakukan lewat kombinasi operasi keamanan yang presisi serta pendekatan teritorial demi menjaga keselamatan publik.
Panglima TNI menjelaskan penuntasan masalah stabilitas di Papua tidak bisa hanya dibebankan kepada matra militer semata, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas lembaga.
Jadi memang saya sudah bilang dari awal dulu ya, bahwa penyelesaian Papua itu harus kolaborasi, tidak hanya TNI, kalau konotasinya hanya TNI, nanti kekerasan,
Pangliman TNI Agus Subiyanto
Baca juga:
4 Anggota OPM Tewas Dalam Kontak Senjata di Intan Jaya Papua Tengah
Operasi Militer dan Pembangunan di Papua
Agus memastikan penegakan hukum terhadap kelompok bersenjata dipastikan tetap berjalan selaras dengan percepatan pembangunan infrastruktur di kawasan rawan konflik.
Guna mengimbangi langkah penegakan hukum, TNI juga masif menerjunkan prajurit untuk menjalankan program teritorial yang menyentuh langsung kebutuhan dasar warga lokal.
Misalnya, TNI ikut membantut pembangunan gereja, penyediaan sumur bor untuk air bersih, perbaikan sekolah, pelayanan kesehatan, hingga penugasan prajurit untuk mengajar di daerah terpencil.
"Jadi kita ke sana membantu percepatan pembangunan atau kesejahteraan masyarakat yang ada di sana, mempercepat pembangunan," tandas jenderal bintang empat itu. (*)
