Kekerasan KKB Terus Berulang, DPR Desak Pemerintah Gerak Cepat

Yusuf AbdillahYusuf Abdillah - Minggu, 20 September 2026
Kekerasan KKB Terus Berulang, DPR Desak Pemerintah Gerak Cepat

Ilustrasi Kelompok Separatis Papua/ dok Pusat Studi Ketahanan Nasional

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi XIII DPR RI, Fauqi Hapidekso, mendesak pemerintah untuk memperkuat perlindungan terhadap warga sipil di Papua menyusul eskalasi kekerasan bersenjata yang kembali merenggut nyawa.

Desakan ini disampaikan menyusul tewasnya seorang sopir travel asal Toraja, Aris Sanda, yang ditembak setelah disandera saat membawa logistik di jalur Wamena-Mbua, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Jenazah korban ditemukan di dalam kendaraan yang dibakar di sekitar Danau Habema.

Baca juga:

Penculikan Warga Oleh KKB Papua, 7 Korban masih Dicari

Selain itu, ia juga menyoroti nasib tujuh perempuan yang masih dilaporkan dalam kondisi penyanderaan oleh kelompok bersenjata di Distrik Jila, Kabupaten Mimika, setelah sebelumnya sembilan perempuan diculik sejak 17 Agustus 2026.

Dalam perkembangannya, satu korban berhasil dievakuasi selamat dan satu lainnya ditemukan meninggal dunia.

Fauqi menegaskan, rangkaian peristiwa tersebut menuntut negara untuk menempatkan keselamatan warga sipil sebagai prioritas utama dan tidak boleh dipandang sebelah mata.

Keselamatan warga sipil harus menjadi prioritas. Jangan sampai masyarakat yang tidak terlibat dalam konflik justru menjadi korban. Mereka memiliki hak untuk hidup aman, bekerja, bepergian dan menjalani kehidupan sehari-hari tanpa rasa takut,

ujar Fauqi di Jakarta, Minggu (20/8).

Persoalan Kemanusiaan yang Mendesak

Baca juga:

Penyanderaan KKB Papua, 1 Korban Ditemukan Meninggal dengan Tubuh Kurus

Menurutnya, kasus ini bukan sekadar persoalan keamanan, melainkan persoalan kemanusiaan yang mendesak. Ia meminta aparat dan pemerintah bergerak cepat melancarkan upaya penyelamatan secara terukur dengan perhitungan matang guna menghindari jatuhnya korban susulan.

Ia juga menekankan pentingnya transparansi informasi bagi pihak keluarga korban agar tidak dibiarkan dalam ketidakpastian. Negara, lanjutnya, wajib menjamin perlindungan hak hidup setiap warga negara tanpa terkecuali, termasuk mereka yang tinggal dan mencari nafkah di wilayah berisiko tinggi.

“Di mana pun mereka berada, mereka adalah warga negara yang hak hidup dan keselamatannya harus dilindungi. Tidak boleh ada warga yang merasa bahwa ketika mereka berada di wilayah tertentu, nyawa mereka menjadi tidak berharga,” pungkasnya. (Pon)

#Papua #Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) #DPR
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Klaus Thymann Petakan Gletser Terakhir Papua yang di Ambang Kepunahan
Melalui ekspedisi Project Pressure, ia berupaya mendokumentasikan sisa-sisa gletser tropis Papua yang terus menyusut akibat perubahan iklim.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Klaus Thymann Petakan Gletser Terakhir Papua yang di Ambang Kepunahan
Indonesia
RUU Perampasan Aset Sasar Investasi Bodong Untuk Pulihkan Kerugian Korban
Klausul itu, menjadi kunci utama agar hakim memiliki landasan hukum yang tegas dan imperatif untuk mendahulukan pemulihan hak korban di atas kepentingan kas negara.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Oktober 2026
RUU Perampasan Aset Sasar Investasi Bodong Untuk Pulihkan Kerugian Korban
Indonesia
Karhutla di Papua Selatan Mulai Berkurang Berkat Modifikasi Cuaca
Upaya OMC memicu hujan di wilayah utara dan tengah Merauke, bagian selatan Boven Digoel, serta bagian selatan Mappi.
Dwi Astarini - Kamis, 29 Oktober 2026
Karhutla di Papua Selatan Mulai Berkurang Berkat Modifikasi Cuaca
Indonesia
Marinir Satgas Pengamanan Perbatasan RI-PNG Sita Senjata Diduga Milik KKB Yahukimo
Prajurit menemukan beberapa senapan angin tanpa laras, selongsong amunisi kaliber 5,56 milimeter dan 9 milimeter, gelang bermotif Bintang Kejora, kamera, dan telepon genggam rusak
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 29 Oktober 2026
Marinir Satgas Pengamanan Perbatasan RI-PNG Sita Senjata Diduga Milik KKB Yahukimo
Indonesia
DPR Belum Susun Draf RUU Perampasan Aset, Subtansi Baru Akan Dibahas Awal November
Sejauh ini sudah ada sebanyak 86 narasumber yang hadir menyampaikan masukan untuk RUU itu
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Oktober 2026
DPR Belum Susun Draf RUU Perampasan Aset, Subtansi Baru Akan Dibahas Awal November
Berita Foto
RDPU Komisi III dengan Mahasiswa dan Advokat Bahas RUU Perampasan Aset
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman (kanan) dan Anggota Komisi III DPR Soedeson Tandra memimpin RDPU di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (27/10/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 27 Oktober 2026
RDPU Komisi III dengan Mahasiswa dan Advokat Bahas RUU Perampasan Aset
Berita Foto
Dua Tahun Prabowo-Gibran Kebijakan Ekonomi dan Kemandirian Nasional Jadi Sorotan DPR
Anggota DPR dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade dalam diskusi Dialektika Demokrasi, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 22 Oktober 2026
Dua Tahun Prabowo-Gibran Kebijakan Ekonomi dan Kemandirian Nasional Jadi Sorotan DPR
Indonesia
Mitigasi Pemerintah Sebelum Kebakaran Lemah Dinilai Lemah
lemahnya mitigasi sebelum kebakaran turut memperparah situasi.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 15 Oktober 2026
Mitigasi Pemerintah Sebelum Kebakaran Lemah Dinilai Lemah
Indonesia
Cabut Izin Perusahaan Tak Cukup, DPR Desak Pembakar Hutan Dihukum Berat
Penegakan hukum menyasar pihak yang bertanggung jawab agar praktik pembakaran hutan tidak terus berulang.
Yusuf Abdillah - Rabu, 14 Oktober 2026
Cabut Izin Perusahaan Tak Cukup, DPR Desak Pembakar Hutan Dihukum Berat
Indonesia
DPR Sentil Pejabat Daerah Lalai Tangani Karhutla
Gubernur, bupati, kepolisian daerah, dan jajaran TNI di wilayah terdampak untuk meningkatkan sinergi dalam upaya pemadaman.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Oktober 2026
DPR Sentil Pejabat Daerah Lalai Tangani Karhutla
Bagikan