Pemerintah Diminta Hati-Hati Soal Data Pribadi Saat Pembukaan 200 Juta Rekening Warga

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 15 September 2026
Pemerintah Diminta Hati-Hati Soal Data Pribadi Saat Pembukaan 200 Juta Rekening Warga

Seorang warga melakukan transaksi perbankan di mobil kas keliling Teras BRI di Lirung, Kepulauan Talaud, Sulut, Jumat (25/9). (Foto Antara/Wahyu Putro A)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah tengah menyiapkan mekanisme pembukaan rekening massal melalui PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI). Dalam skema yang disiapkan, sekitar 200 juta masyarakat Indonesia akan mendapatkan rekening yang dibukakan pemerintah. Masing-masing rekening disebut akan memperoleh dana awal sebesar Rp 50 ribu.

Anggota Komisi XI DPR RI Hasanuddin Wahid meminta pemerintah memastikan keamanan data pribadi masyarakat sebelum merealisasikan kebijakan pembukaan rekening secara massal.

Menurut Hasanuddin, jaminan perlindungan data menjadi salah satu hal krusial karena kebijakan tersebut akan melibatkan data dalam jumlah sangat besar. Ia mengaku telah menerima pertanyaan dari masyarakat mengenai kemungkinan data nasabah digunakan untuk kepentingan lain.

Beberapa ada yang menanyakan ke saya perihal data apabila sudah masuk ke situ (sistem) kemudian muncul iklan tawaran di ponsel mereka bagaimana? Nah pertanyaan itu harus dijawab oleh pemerintah,

kata Hasanuddin dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (15/9).

Baca juga:

Ternyata Menkeu Belum Hitung Anggaran Buat Pembukaan 200 Juta Rekening Warga Dengan Saldo Rp 50 Ribu

Ia menilai, masyarakat perlu memperoleh kepastian bahwa data yang diserahkan saat pembukaan rekening tidak disalahgunakan ataupun dimanfaatkan untuk kepentingan komersial tanpa persetujuan. Karena itu, meminta pemerintah memperjelas mekanisme perlindungan data sekaligus memberikan sosialisasi secara maksimal kepada masyarakat.

Pemerintah pastinya sudah punya pertimbangan soal rekening massal itu,

ujarnya.

Menurut dia, keterbukaan informasi mengenai tujuan dan mekanisme kebijakan tersebut penting agar masyarakat tidak merasa khawatir ketika data pribadinya masuk ke sistem perbankan.

DPR akan terus memantau pelaksanaan kebijakan tersebut, termasuk bagaimana pemerintah dan perbankan mengeksekusi pembukaan rekening secara massal.

Kebijakan ini baik tetapi harus ditanyakan kepada masyarakat agar merasa aman ketika data masuk ke perbankan. Kalau kami sepanjang itu mempunyai efek baik, khususnya kepada anak muda dan dunia keuangan okay saja,

tuturnya.

#Rekening Bank #Bank #DPR
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
RUU Perampasan Aset Sasar Investasi Bodong Untuk Pulihkan Kerugian Korban
Klausul itu, menjadi kunci utama agar hakim memiliki landasan hukum yang tegas dan imperatif untuk mendahulukan pemulihan hak korban di atas kepentingan kas negara.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Oktober 2026
RUU Perampasan Aset Sasar Investasi Bodong Untuk Pulihkan Kerugian Korban
Indonesia
Hashim Bantah Kabar Bakal Bagikan HP Gratis Buat Buka Rekening Masal
Sekitar 30 persen masyarakat Indonesia atau 60 juta orang dari total 200 juta penduduk dewasa berusia di atas 17 tahun belum memiliki rekening bank.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 29 Oktober 2026
Hashim Bantah Kabar Bakal Bagikan HP Gratis Buat Buka Rekening Masal
Berita Foto
Pelaku Usaha Ikuti Bank Saqu Solopreneur Society: The Founders Club 2026
Head of Product, Portfolio and Partnership Bank Saqu, Martina Setiadinata memberikan pemaparan di Jakarta, Rabu (20/10/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 28 Oktober 2026
Pelaku Usaha Ikuti Bank Saqu Solopreneur Society: The Founders Club 2026
Indonesia
DPR Belum Susun Draf RUU Perampasan Aset, Subtansi Baru Akan Dibahas Awal November
Sejauh ini sudah ada sebanyak 86 narasumber yang hadir menyampaikan masukan untuk RUU itu
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Oktober 2026
DPR Belum Susun Draf RUU Perampasan Aset, Subtansi Baru Akan Dibahas Awal November
Berita Foto
RDPU Komisi III dengan Mahasiswa dan Advokat Bahas RUU Perampasan Aset
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman (kanan) dan Anggota Komisi III DPR Soedeson Tandra memimpin RDPU di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (27/10/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 27 Oktober 2026
RDPU Komisi III dengan Mahasiswa dan Advokat Bahas RUU Perampasan Aset
Indonesia
Pemerintah Siapkan Rp 1,28 Triliun untuk Program Satu Orang Satu Rekening, Bakal Dapat Saldo?
Pemerintah menyiapkan anggaran Rp 1,28 triliun untuk program Satu Orang Satu Rekening. Simak target dan kriteria penerimanya.
Soffi Amira - Jumat, 23 Oktober 2026
Pemerintah Siapkan Rp 1,28 Triliun untuk Program Satu Orang Satu Rekening, Bakal Dapat Saldo?
Indonesia
Program Satu Orang Satu Rekening Diharapkan Dongkrak Inklusi Keuangan Indonesia
Program tersebut akan menyasar 25 juta warga berusia 17 tahun ke atas yang termasuk kelompok desil 1 hingga 4.
Dwi Astarini - Kamis, 22 Oktober 2026
Program Satu Orang Satu Rekening Diharapkan Dongkrak Inklusi Keuangan Indonesia
Berita Foto
Dua Tahun Prabowo-Gibran Kebijakan Ekonomi dan Kemandirian Nasional Jadi Sorotan DPR
Anggota DPR dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade dalam diskusi Dialektika Demokrasi, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 22 Oktober 2026
Dua Tahun Prabowo-Gibran Kebijakan Ekonomi dan Kemandirian Nasional Jadi Sorotan DPR
Indonesia
BPK Temukan Rekening Ganda di 75 SPPG, BGN Kembalikan Rp 160,37 Miliar ke Kas Negara
BGN mengembalikan Rp 160,37 miliar ke kas negara atas temuan BPK RI. Hal itu terkait penemuan rekening ganda di 75 SPPG.
Soffi Amira - Kamis, 22 Oktober 2026
BPK Temukan Rekening Ganda di 75 SPPG, BGN Kembalikan Rp 160,37 Miliar ke Kas Negara
Indonesia
Mitigasi Pemerintah Sebelum Kebakaran Lemah Dinilai Lemah
lemahnya mitigasi sebelum kebakaran turut memperparah situasi.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 15 Oktober 2026
Mitigasi Pemerintah Sebelum Kebakaran Lemah Dinilai Lemah
Bagikan