Polri Gelar Kursus Manajemen Pengamanan Stadion, Gandeng Ahli dari Inggris

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 26 Januari 2023
Polri Gelar Kursus Manajemen Pengamanan Stadion, Gandeng Ahli dari Inggris

Asisten Operasi (Asops) Kapolri Irjen Pol. Agung Setya Imam Effendi memberikan keterangan pers terkait pembukaan khursus manajemen pengamanan stadion, di Jakarta, Rabu (25/1). Foto: MP/Kanu

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tengah menggelar kursus atau pelatihan manajemen pengamanan stadion. Kursus ini diikuti 66 peserta dari aparat keamanan, penyelenggaraan pemangku kepentingan terkait sepakbola di Jakarta pada Rabu (25/2) hingga Kamis (2/2).

Asisten Operasi (Asops) Kapolri, Irjen Agung Setya Imam Effendi mengatakan, kursus ini digelar dalam rangka untuk menjawab dari berbagai pertanyaan publik terkait dengan bagaimana transformasi persepakbolaan Indonesia.

Baca Juga

Polri Gelar Kursus Manajemen Pengamanan Stadion

"Ini untuk meningkatkan kemampuan kami dan kompetensi kita terutama penyelenggara maupun nanti pelaksanaan di lapangan bisa kemudian memiliki kompetensi yang baik," kata Agung di Jakarta, Kamis (26/1).

Kursus yang diselenggarakan di Hotel Century menggandeng ahli dari Conventry University, Inggris.

Agung berharap transformasi pengetahuan dari tim pemateri bisa membawa pengetahuan dan skill tambahan bagi penyelenggara. Menurutnya, saat ini penyelenggaraan pengamaman dan keselamatan pertandingan menjadi hal yang sangat penting.

“Kami semua hadir di sini untuk sama-sama meningkatkan kapasitas manajemen pengamanan stadion dan pertandingan," tutur Jenderal bintang dua itu.

Dalam hal ini, mantan Kapolda Riau itu menambahkan, Polri sudah mulai menata penyelenggaraan pengamanan dan keselamatan pertandingan dengan mengeluarkan peraturan kepolisian nomor 10 tahun 2022 tentang Pengamanan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga.

"Yang pertama bahwa pertandingan yang baik sejatinya bisa dinikmati," ujarnya.

Kata Agung, Polri tidak bisa bekerja sendiri tetapi akan berkolaborasi dengan PSSI dan PT Liga Indonesia Baru yang mewadahi kompetisi liga 1, 2 dan 3.

Baca Juga

Ikutin Aturan FIFA, Polisi Kini Berada di Luar Stadion saat Pertandingan Sepak Bola

Selain itu, lanjut Agung, Polri juga berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) terkait dengan penyelenggaraan penataan stadion dalam konteks konstruksinya yang baik.

"Itu terkait bagaimana penyelenggaraan manajemen keselamatan dan keamanan menjadi kita utamakan ke depannya," ujarnya.

Dalam kursus ini, 66 orang menjadi peserta yang terdiri dari polisi, PSSI, perwakilan klub, Kemenkes dan stakeholders lainnya.

"Kita semua hadir di sini untuk sama-sama meningkatkan kapasitas manajemen pengamanan stadion dan pertandingan," jelas Agung.

Sementara itu, salah seorang pamateri Prof. John Cudihy mengatakan, kursus ini fokus untuk pembenahan sepakbola di Indonesia agar terasa aman.

Dengan begitu penyelenggara dapat mengetahui keamanan melalui pelatihan baik dalam pengamanan skala nasional maupun internasional.

"Khususnya bagi penonton pertandingan saat menyaksikan pertandingan agar dapat merasa aman dan nyaman," katanya.

Ia menuturkan, tim pemateri datang ke Indonesia untuk membantu Polri dan pihak keamanan, serta pihak penyelenggara untuk manajemen pengamanan menjadi lebih baik, sehingga dapat mengurangi resiko yang mengancam atau tidak diinginkan di lapangan.

"Suatu tantangan bagi kami dalam membantu proses pengelolaan pengamanan sepak bola di Indonesia agar dapat menjadi lebih baik ke depannya," katanya. (Knu)

Baca Juga

FIFA Minta Pagar Pembatas Tribun Stadion Manahan Dicopot

#Polri
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Yusril Ihza Mahendra menyebut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo mulai mengarah ke tindak pidana makar. Penyidik mendalami Pasal 191 dan 193 KUHP.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 09 November 2026
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Indonesia
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Penyadapan ilegal tersebut tidak hanya menjadi persoalan yang melibatkan pejabat negara.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Indonesia
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Pembentukan tim khusus merupakan bentuk keseriusan institusi dalam merespons dugaan tindak pidana tersebut.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Indonesia
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Mekanisme internal tersebut dilakukan secara berkesinambungan seiring dengan penanganan perkara pidana.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Indonesia
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Polri menetapkan mantan Kadiv TIK Irjen SU sebagai tersangka keempat kasus dugaan penyadapan ilegal Presiden. Ia diduga menyetujui penghapusan hasil sadapan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 November 2026
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Indonesia
Kasus Penyadapan Prabowo Seret 3 Eks Petinggi Polri, Mensesneg Ungkap Langkah Pemerintah
Mensesneg Prasetyo Hadi meminta masyarakat tidak khawatir terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo yang menyeret tiga tersangka.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 November 2026
Kasus Penyadapan Prabowo Seret 3 Eks Petinggi Polri, Mensesneg Ungkap Langkah Pemerintah
Indonesia
Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Polri Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Perkara yang sedang diproses Bareskrim Polri bersama Divisi Propam Polri tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas kepolisian dalam melayani masyarakat.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Polri Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Indonesia
Polri Tegaskan Kasus Penyadapan Presiden Prabowo Murni Ulah Oknum
Perkara dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik serta illegal access yang tengah diselidiki tidak berkaitan dengan kebijakan resmi Polri.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Polri Tegaskan Kasus Penyadapan Presiden Prabowo Murni Ulah Oknum
Indonesia
Tetapkan Oknum Jenderal Polisi jadi Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo, Polri: ini Upaya Bersih ke Dalam
Polri menegaskan penegakan hukum kasus itu sejalan dengan arahan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto yang ingin institusi Polri bersih.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Tetapkan Oknum Jenderal Polisi jadi Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo, Polri: ini Upaya Bersih ke Dalam
Indonesia
Polri Tetapkan 3 Tersangka Kasus Penyadapan Ilegal, Menko Yusril Minta Kasus Diusut Tuntas
Yusril Ihza Mahendra meminta masyarakat mempercayakan Polri menangani kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo yang telah menetapkan tiga tersangka.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 November 2026
Polri Tetapkan 3 Tersangka Kasus Penyadapan Ilegal, Menko Yusril Minta Kasus Diusut Tuntas
Bagikan