Polri dan Polisi Filipina Investigasi Dugaan Kepemilikan Senjata Api Ilegal Pilot Asal Papua

Mula AkmalMula Akmal - Rabu, 11 Januari 2023
Polri dan Polisi Filipina Investigasi Dugaan Kepemilikan Senjata Api Ilegal Pilot Asal Papua

Ilustrasi. (Foto: Pixabay)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com- Seorang pilot asal Papua, Anton Gobay baru-baru ini jadi sorotan karena ditangkap di Filipina karena membawa banyak senjata api ilegal.

Anton Gobay disinyalir masuk dalam kelompok yang pro Papua Merdeka. Mabes Polri pun langsung melakukan investigasi bersama Kepolisian Filipina untuk mengungkap sepak terjang Anton di jaringan senjata ilegal.

Baca Juga:

Mabes Polri Siap Back Up KPK dalam Kasus Lukas Enembe

Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo memastikan lembaganya sudah mengirimkan tim dari Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter), Badan Reserse Kriminal (Bareskrim), dan Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) ke Filipina.

"Mereka melakukan join investigasi untuk mendalami case tersebut,” jelas Dedi, Selasa (11/1).

Menurut Dedi, Anton dan pelaku lainnya, MT dan JDA asal Filipina, tidak dapat menunjukkan dokumen kepemilikan senjata api atau ilegal. Sehingga ditahan oleh polisi setempat guna proses lebih lanjut

Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan, mengatakan, Polri akan ikut serta membantu WNI apabila terbukti tidak bersalah. Meski demikian, korps Bhayangkara itu tetap menghormati proses hukum yang berjalan di Filipina.

Baca Juga:

Polri dan Dewan Pers Kerja Sama Awasi Berita Hoaks Jelang Pemilu 2024


“Sekali lagi kita menghargai proses hukum kepolisian Filipina. Divisi Hubinter akan berkoordinasi, dan nanti hasilnya akan kita sampaikan,” jelasnya.

Sekedar informasi, Anton Gobay diciduk di Provinsi Sarangani, Filipina. Dirinya ditangkap karena kedapatan membawa lusinan senjata api tanpa izin bersama dua rekannya yang berwarga negara Filipina.

Kepolisian Filipina menyita dari mereka 10 senapan serbu Colt AR-15, senapan Para 9mm, 20 magazen baja, dan 10 popor senapan yang bisa dilepas.

Sementara kiprah Anton Gobay sendiri diketahui pernah menjadi satu dari 13 tersangka yang terindikasi mengikuti rapat koordinasi pengesahan Tentara Pembebasan Negara Papua Barat pada tahun 2014 lalu.

13 tersangka pada saat itu diamankan aparat gabungan Polres Jayapura dan TNI seusai mengikuti acara pelantikan Panglima Organisasi Papua Merdeka (OPM) Komando Daerah Operasi Hans Rikard Joveni. Mereka adalah delegasi dari beberapa kabupaten, yakni Nabire, Paniai, dan Yalimo. (Knu)

Baca Juga:

Mabes Polri Pastikan Jayapura Kondusif Pasca-Penangkapan Lukas Enembe

#Polisi #Mabes Polri #Filipina #Senjata Api #Ilegal
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kapolri Ziarah ke Makam Gus Dur, Rangkaian Peringatan Hari Bhayangkara
Ziarah yang berlangsung pada Sabtu (20/6) menjadi momentum refleksi terhadap nilai-nilai pengabdian, toleransi, dan profesionalisme yang terus diupayakan dalam pelaksanaan tugas kepolisian.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Kapolri Ziarah ke Makam Gus Dur, Rangkaian Peringatan Hari Bhayangkara
Indonesia
Polisi Tangkap Pelaku Duel Maut di Jakarta Utara, Remaja Usia 14 Tahun Diamankan
Para orang tua agar meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas anak-anak mereka, termasuk penggunaan media sosial yang kerap menjadi pemicu terjadinya konflik di kalangan remaja.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 19 Juni 2026
Polisi Tangkap Pelaku Duel Maut di Jakarta Utara, Remaja Usia 14 Tahun Diamankan
Indonesia
Polri Butuh Anggaran Rp 184,1 Triliun, Rp 40 Triliun Buat Belanja Modal
Usulan penambahan anggaran itu adalah upaya berkelanjutan untuk mengakselerasi Polri menuju institusi yang semakin profesional menuntut kita memiliki kepekaan terhadap dinamika strategis.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 Juni 2026
Polri Butuh Anggaran Rp 184,1 Triliun, Rp 40 Triliun Buat Belanja Modal
Indonesia
Berantas Pungli Polisi di Jalan, DPR Usul Hidupkan Lagi Anggaran Dana Patroli
Polri menghidupkan kembali dana patroli dan Bhabinkamtibmas untuk mencegah pungli polisi di jalan.
Wisnu Cipto - Rabu, 17 Juni 2026
Berantas Pungli Polisi di Jalan, DPR Usul Hidupkan Lagi Anggaran Dana Patroli
Indonesia
Disrupsi Teknologi Jadi Bahan Ajar Para Sarjana, Magister, dan Doktor Ilmu Kepolisian
Gencarnya informasi tanpa terakurasi, dapat menimbulkan konflik di tengah masyarakat.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 Juni 2026
Disrupsi Teknologi Jadi Bahan Ajar Para Sarjana, Magister, dan Doktor Ilmu Kepolisian
Dunia
Beijing Tersinggung, Menhan Filipina dan Keluarganya Diblacklist Masuk China Termasuk Hong Kong
China melarang Gilberto Teodoro Jr, istri, dan anaknya memasuki wilayah China daratan, Hong Kong, maupun Makau.
Wisnu Cipto - Jumat, 12 Juni 2026
Beijing Tersinggung, Menhan Filipina dan Keluarganya Diblacklist Masuk China Termasuk Hong Kong
Indonesia
Politikus Gerindra KlaimPolri Aktif di Jabatan Sipil Sesuai Putusan MK
Pasal 28A dalam UU Polri yang baru merupakan tindak lanjut atas Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025 dan Putusan MK Nomor 223/PUU-XXIII/2025.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 10 Juni 2026
Politikus Gerindra KlaimPolri Aktif di Jabatan Sipil Sesuai Putusan MK
Indonesia
Anggota Polisi yang Bertugas di Jabatan Sipil, Kapolri: itu Ada Permintaan
Menepis anggapan Polri secara aktif menempatkan personelnya ke berbagai kementerian dan lembaga.
Dwi Astarini - Selasa, 09 Juni 2026
Anggota Polisi yang Bertugas di Jabatan Sipil, Kapolri: itu Ada Permintaan
Indonesia
Dukung Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Pengalamannya Dibutuhkan
Polisi bukan hanya soal kekuatan fisik. Dalam banyak kasus, yang dibutuhkan ialah pengalaman, kebijaksanaan, kemampuan berkomunikasi, dan pemahaman terhadap karakter masyarakat.
Dwi Astarini - Selasa, 09 Juni 2026
Dukung Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Pengalamannya Dibutuhkan
Indonesia
Tanggapi Usulan Menteri HAM, Pengamat: Polri Belum Perlu Buka Jabatan Strategis untuk Kalangan Sipil
Pengamat Hukum Kepolisian Edi Hasibuan menilai usulan membuka jabatan strategis nonoperasional Polri bagi kalangan sipil dalam revisi UU Polri belum menjadi kebutuhan mendesak.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Juni 2026
Tanggapi Usulan Menteri HAM, Pengamat: Polri Belum Perlu Buka Jabatan Strategis untuk Kalangan Sipil
Bagikan