Politisi PKS Nilai Pemindahan Ibu Kota Tidak Tepat

MerahPutih.com - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menilai rencana pemindahan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan adalah langkah kurang tepat, karena melihat situasi ekonomi, sosial, dan politik saat ini.

"Tujuan pemindahan untuk pemerataan kurang tepat, untuk situasi ekonomi, sosial, dan politik saat ini. Karena pemerataan pembangunan harusnya membuat pusat-pusat ekonomi dan industri di daerah-daerah, bukannya memindahkan ibu kota," ucap Mardani di Jakarta, Sabtu (17/8)

Baca Juga: Ketua MPR Ingatkan Jokowi Terkait Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan

Wakil Ketua Komisi II DPR menilai perlu juga melihat keuangan negara, hutang, pengangguran, kemiskinan, beban ekonomi rakyat dan masalah-masalah lain. Menurut Mardani yang merupakan Ketua DPP PKS itu pemindahan ibu kota di kabupaten saja butuh dana banyak, apalagi ibukota negara.

"Ada hal menarik dari pidato Presiden Jokowi yang kembali menyinggung mengenai ide pemindahan ibu kota. Saya melihat ide tersebut punya tujuan baik, namun banyak catatan dan harus dikaji dengan perhitungan yang sangat serius," katanya dilansir Antara.

Mardani menilai ide pemindahan ibu kota merupakan masalah yang sangat serius dan berdampak luas, sehingga memerlukan kajian yang matang, cermat dan holistik.

Baca Juga: Soal Pemindahan Ibu Kota, Fahri Hamzah Singgung Peran Bung Karno

Dia mengusulkan kajian pemindahan ibu kota ini harus cermat dan terpadu seperti fungsi-fungsi kenegaraan dan pemerintahan yang dijalankan di ibu kota, infrastruktur, tata ruang, Sumber Daya Manusia dan dana dalam jangka panjang.

"Aspek dampak pertumbuhan ekonomi juga perlu dikaji. Tidak hanya memikirkan ‘ibu kota’ nya yang pindah, tapi pastikan Jabodetabek dapat optimal menjadi pusat pertumbuhan ekonomi," katanya.

Baca Juga: Jokowi Minta Restu Masyarakat Indonesia untuk Pindahkan Ibu Kota Negara

Dia meminta pemerintah harus membuka ke publik bagaimana perencanaannya karena untuk mewujudkan ide pemindahan ibu kota harus transparan dan sesuai standar "good corporate governance".

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dalam pidatonya di Sidang Bersama DPR-DPD RI mengatakan, bahwa dirinya meminta izin kepada bangsa Indonesia untuk memindahkan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan.

Baca Juga: Soal Pemindahan Ibu Kota, Fadli Zon: Uangnya dari Mana?

Menurut Joko Widodo, ibu kota negara bukan hanya simbol tapi menjadi representasi kemajuan bangsa. "Ini demi visi Indonesia maju. Indonesia yang akan hidup selamanya. Dirgahayu RI. Dirgahayu Pancasila. Merdeka," pungkasnya. (*)