Politisi PKS Minta Tanggal 26 Desember Libur Nasional, Ini Alasannya

MerahPutih.com - Anggota DPR asal Aceh Muhammad Nasir Djamil meminta pemerintah agar menetapkan tanggal 26 Desember sebagai libur nasional dan hari kesiapsiagaan bencana.

"Penetapan tersebut berdasarkan peristiwa gempa dan tsunami yang terjadi di Aceh tahun 2004. Di mana Aceh mengalami kerusakan yang sangat parah. Korban yang hilang dan yang meninggal mencapai ratusan ribu jiwa," kata Nasir Djamil saat dihubungi di Banda Aceh, Selasa (25/12).

Ia menjelaskan, penetapan tanggal 26 Desember sebagai hari libur nasional dan kesiapsiagaan bencana merupakan bentuk empati dan simpati serta pengakuan pemerintah terhadap rakyat Indonesia yang mengalami musibah gempa dan tsunami.

"Musibah di penghujung tahun 2004 tersebut juga memporak-porandakan rumah, harta benda, gedung, jembatan, jalan, dan bangunan fisik lainnya," katanya.

Menurut dia, hari libur nasional dan hari kesiapsiagaan bencana tersebut menunjukkan kesadaran kita, bahwa Indonesia posisinya berada di kawasan ring of fire atau cincin api yang memungkinkan Indonesia berpotensi mengalami gempa susulan dan tsunami setiap saat.

Ia mengatakan, dengan menjadikan tanggal 26 Desember sebagai libur nasional dan hari kesiapsiagaan bencana, maka Indonesia akan berusaha menyiapkan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia, terutama menghadirkan sistem peringatan dini terhadap gempa dan tsunami, serta melakukan edukasi tiada henti kepada warga negara sehingga terwujud masyarakat yang sadar bencana.

"Saat ini sangat ironis. Indonesia di posisi ring of fire tapi langkah nyata kita sering insidental dan seremonial, sehingga saat terjadi bencana kita tidak siap menghadapinya.

Anggota Komisi III DPR tersebut menambahkan dengan menjadikan tanggal 26 Desember sebagai hari libur nasional dan kesiapsiagaan bencana diikuti dengan menambahkan pendidikan sadar bencana di semua jenjang pendidikan yang dimulai dari pendidikan anak usia dini hingga sekolah menengah atas.

"Bila perlu seluruh universitas negeri di Indonesia membuka program pendidikan (prodi) tentang bencana," kata politisi PKS tersebut.