Pemerintah Diharap Terbitkan Regulasi Khusus Pengelolaan SDA Sebelum Cuaca Makin Brutal

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 10 Februari 2026
Pemerintah Diharap Terbitkan Regulasi Khusus Pengelolaan SDA Sebelum Cuaca Makin Brutal

Warga korban bencana banjir dan tanah longsor berjalan di antara gelondongan kayu di Kelurahan Huta Nabolon, Kecamatan Tukka,Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Minggu (7/12/2025). ANTARA FOTO/Muhammad A

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Pemerintah diminta segera menerbitkan regulasi khusus terkait pengelolaan sumber daya alam (SDA) guna menghadapi ancaman cuaca ekstrem yang kian mengkhawatirkan.

Langkah mitigasi dan tindakan preventif menjadi harga mati mengingat potensi curah hujan tinggi yang dapat mengubah kekayaan alam Indonesia, seperti hutan lebat dan sungai luas, menjadi sumber bencana massal jika tidak dikelola secara bijak.

Urgensi Regulasi Pengelolaan Alam

Menurut anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, kekayaan alam Indonesia merupakan pisau bermata dua. Di satu sisi menjadi berkah, namun di sisi lain siap menjadi musibah besar tanpa adanya payung hukum yang kuat dan keterlibatan aktif manusia dalam menjaganya.

Baca juga:

Siang Ini 39 RT dan 1 Ruas Jalan di Jakarta Dilanda Banjir

Ia menyoroti perlunya sinergi antarlembaga agar penanganan bencana tidak berhenti sebagai dokumen formalitas semata.

"Regulasi yang mengatur bagaimana kita bisa mengelola sumber daya alam kita, regulasi yang mengatur bagaimana keterlibatan manusia untuk menjaga sumber daya alam itu menjadi sangat penting, dan mudah-mudahan energi dan kolaborasi bersama atas bencana bukan hanya ada di atas kertas," tegas Nasir Djamil dalam keterangannya, Selasa (10/2).

Menghalau Dampak Cuaca Ekstrem

Kondisi cuaca ekstrem yang melanda berbagai wilayah menuntut Pemerintah untuk lebih sigap dalam mengawal keselamatan masyarakat.

Baca juga:

Pemerintah Resmikan 1.300 Hunian Sementara Bagi Korban Banjir Sumatera, Diperuntukan Bagi Korban Rumah Hilang

Tanpa pengelolaan yang terukur, kerusakan besar bagi sendi-sendi kehidupan manusia di Indonesia tinggal menunggu waktu. Kolaborasi nyata menjadi kunci utama agar potensi bencana dapat diredam sejak dini.

“Sumber daya alam bisa menjadi bencana kalau kita tidak bisa mengelolanya dengan baik. Karena itu mudah-mudahan kita bisa mengatasi bencana dan juga bisa mengawal agar cuaca ekstrem ini tidak memberikan kerusakan besar bagi kehidupan manusia, khususnya masyarakat Indonesia,” pungkasnya.

#Muhammad Nasir Djamil #DPR #DPR RI #Bencana Alam #Bencana Nasional #Peringatan Bencana #Bencana Hidrometeorologi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Pemerintah Terapkan 8 Langkah Kesiapsiagaan Hadapi Musim Hujan 2026/2027
Mencakup pemetaan wilayah rawan bencana, penyiapan personel dan logistik, pemantauan informasi cuaca, penguatan sistem peringatan dini, hingga edukasi.
Dwi Astarini - Senin, 02 November 2026
Pemerintah Terapkan 8 Langkah Kesiapsiagaan Hadapi Musim Hujan 2026/2027
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Cuaca Ekstrem Berpotensi Landa Indonesia, BNPB Petakan Wilayah Siaga dan Waspada
BNPB mengimbau masyarakat waspada banjir, angin kencang, dan longsor. Simak daftar wilayah berstatus siaga dan waspada cuaca ekstrem.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 31 Oktober 2026
Cuaca Ekstrem Berpotensi Landa Indonesia, BNPB Petakan Wilayah Siaga dan Waspada
Indonesia
RUU Perampasan Aset Sasar Investasi Bodong Untuk Pulihkan Kerugian Korban
Klausul itu, menjadi kunci utama agar hakim memiliki landasan hukum yang tegas dan imperatif untuk mendahulukan pemulihan hak korban di atas kepentingan kas negara.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Oktober 2026
RUU Perampasan Aset Sasar Investasi Bodong Untuk Pulihkan Kerugian Korban
Indonesia
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Tabrakan truk tronton vs truk ringan patah as di depan DPR/MPR picu kemacetan panjang di Jalan Gatot Subroto arah Slipi. Cekkronologi resminya!
Wisnu Cipto - Kamis, 29 Oktober 2026
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Indonesia
DPR Belum Susun Draf RUU Perampasan Aset, Subtansi Baru Akan Dibahas Awal November
Sejauh ini sudah ada sebanyak 86 narasumber yang hadir menyampaikan masukan untuk RUU itu
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Oktober 2026
DPR Belum Susun Draf RUU Perampasan Aset, Subtansi Baru Akan Dibahas Awal November
Indonesia
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Pengelolaannya juga perlu diperhatikan agar nilai ekonominya tidak menyusut dan potensi penerimaan negara dapat dimaksimalkan.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Indonesia
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Pembahasan regulasi tersebut harus tetap berorientasi pada kepentingan nasional, terutama dalam memperbaiki penegakan hukum di Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Berita Foto
RDPU Komisi III dengan Mahasiswa dan Advokat Bahas RUU Perampasan Aset
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman (kanan) dan Anggota Komisi III DPR Soedeson Tandra memimpin RDPU di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (27/10/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 27 Oktober 2026
RDPU Komisi III dengan Mahasiswa dan Advokat Bahas RUU Perampasan Aset
Bagikan