Politikus PSI Apresiasi Anies Bawa Simbol Air Keberagaman ke IKN

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 16 Maret 2022
Politikus PSI Apresiasi Anies Bawa Simbol Air Keberagaman ke IKN

Penyatuan air dan tanah di IKN. (Foto: Sekretariat Presiden)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Air dan tanah dari seluruh negeri telah disatukan Presiden Joko Widodo setelah menerima dari para gubernur. Penyatuan air dan tanah itu, sebagai simbol pembangunan dan dukungan pemda pada keberadaan IKN Nusantara.

Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta mengapresiasi tindakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menyertakan air dari enam tempat ibadah berbeda yang tersebar di wilayah Jakarta untuk dibawa dalam prosesi Kendi Nusantara di Titik Nol Ibu Kota Negara (IKN), Kalimantan Timur.

Baca Juga:

Cerita Jokowi Kemah di Titik Nol IKN

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, Justin Adrian Untayana, Gubernur Anies membuat simbolisasi yang baik. Langkah Anies tersebut juga menunjukkan bahwa Jakarta merupakan kota yang inklusif.

"Kami mengapresiasi Pak Gubernur. Tindakan Pak Gubernur merupakan tindakan yang sangat tepat. Ibukota ini kan melting pot, kerukunan beragama adalah hal fundamental yang tidak terpisahkan," ucap Justin di Jakarta Rabu (16/3).

Justin mengatakan, Indonesia merupakan negara yang sangat luas dengan budaya dan keyakinan yang beragam. Menurutnya, keberagaman Indonesia harus diimbangi dengan kerukunan dan inklusivitas.

Adapun, kata dia, Indonesia terdiri dari hampir 17.000 pulau, 300 kelompok etnik, 1.331 suku bangsa, dengan enam agama, dan banyak aliran kepercayaan.

"Keberagaman sudah menjadi karunia lahiriah dari Bangsa Indonesia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang sudah semestinya kita ingat, syukuri, dan jaga bersama-sama," tutur Justin.

Jokowi tanam pohon di IKN. (Foto: Sekretariat Negara)
Jokowi tanam pohon di IKN. (Foto: Sekretariat Negara)

Selain itu, Justin merespons terkait tanah akuarium yang dibawa oleh Gubernur Anies. Menurut Justin, hal tersebut tidak perlu dipermasalahkan.

"Saya kira Bapak Gubernur memiliki pertimbangannya sendiri. Kalau mau diperdebatkan tanah mana yang pantas untuk mewakili DKI di IKN, tentu bisa saja. Tapi kan bukan itu poinnya. Sebaiknya, kita fokus saja kepada yang baik-baik. Tidak usah habiskan energi untuk memperdebatkannya," ungkap Justin.

Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa membangun IKN Nusantara bukanlah pekerjaan yang mudah. Pembangunan IKN Nusantara diperkirakan baru akan rampung dalam 15 sampai 20 tahun mendatang.

"Ini kan sebuah pekerjaan yang raksasa besarnya ini pekerjaan besar sekali dan juga bukan pekerjaan yang mudah ini pekerjaan rumit. Oleh sebab itu memang butuh waktu yang panjang perkiraan kita antara 15 sampai 20 tahun baru bisa diselesaikan," jelasnya. (Asp)

Baca Juga:

Istana IKN Nusantara Dibangun di Daerah Paling Tinggi

#IKN Nusantara #UU IKN #Ibu Kota #Pemindahan Ibu Kota
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Pemindahan ASN ke IKN Terus Berlanjut, Tahapan Persiapan Pembangunan Tahap Ke-2 Telah Rampung
Tercatat sebanyak 1.170 orang pegawai Otorita IKN telah resmi berpindah (ke IKN) dan menempati di beberapa menara
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 31 Juli 2025
Pemindahan ASN ke IKN Terus Berlanjut, Tahapan Persiapan Pembangunan Tahap Ke-2 Telah Rampung
Indonesia
Komisi II DPR Dukung Syarat Prabowo Teken Keppres Pemindahan ke IKN
Prabowo baru bersedia meneken Keppres Pemindahan IKN dengan syarat infrastruktur dan sarana prasarana telah benar-benar siap.
Wisnu Cipto - Rabu, 30 Juli 2025
Komisi II DPR Dukung Syarat Prabowo Teken Keppres Pemindahan ke IKN
Indonesia
IKN Bakal Terus Diguyur Dana, DPR Jamin Tak Akan Layu Sebelum Berkembang
Otorita IKN akan mengalami peningkatan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 25 Juli 2025
IKN Bakal Terus Diguyur Dana, DPR Jamin Tak Akan Layu Sebelum Berkembang
Indonesia
Banggar DPR Janjikan Tiap Tahun IKN Dapat Anggaran, Proyek Tidak Boleh Mangkrak
Pembangunan IKN tetap berlanjut meski anggaran yang dialokasikan untuk Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) fluktuatif tiap tahunnya.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 24 Juli 2025
Banggar DPR Janjikan Tiap Tahun IKN Dapat Anggaran, Proyek Tidak Boleh Mangkrak
Indonesia
Ketemu Pimpinan DPR, Kepala OIKN Minta Status Bandara Diubah
Ada permintaan dari Kepala OIKN untuk mengubah status bandara IKN yang tadinya hanya akan dipergunakan VIP menjadi bandara umum.
Dwi Astarini - Kamis, 24 Juli 2025
Ketemu Pimpinan DPR, Kepala OIKN Minta Status Bandara Diubah
Indonesia
TNI AL Bangun 5 Batalyon Infantri Anyar Termasuk di IKN
, lima batalyon baru itu akan ditempatkan di Jakarta, Lampung, Ambon, Ibu Kota Nusantara (IKN) dan wilayah Natuna.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 24 Juli 2025
TNI AL Bangun 5 Batalyon Infantri Anyar Termasuk di IKN
Indonesia
Apresiasi Usulan NasDem, Komisi II Kaji Wacana Penundaan Sementara Pembangunan IKN
Moratorium sementara pembangunan IKN perlu mempertimbangkan program strategis Presiden Prabowo saat ini.
Wisnu Cipto - Rabu, 23 Juli 2025
Apresiasi Usulan NasDem, Komisi II Kaji Wacana Penundaan Sementara Pembangunan IKN
Indonesia
Komisi II DPR Bakal Kaji Moratorium Pembangunan Ibu Kota, Termasuk Minta Wapres Berkantor di IKN
Kajian perlu tidaknya moratorium sementara pembangunan IKN perlu mempertimbangkan pula sejumlah program-program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto lain.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 22 Juli 2025
Komisi II DPR Bakal Kaji Moratorium Pembangunan Ibu Kota, Termasuk Minta Wapres Berkantor di IKN
Indonesia
PAN Bicara Potensi Polemik Gibran Pindah Kantor ke IKN, Minta Prabowo Turun Tangan
Usulan yang dilontarkan Partai NasDem agar Wapres berkantor di IKN tidak mudah direalisasikan.
Wisnu Cipto - Minggu, 20 Juli 2025
PAN Bicara Potensi Polemik Gibran Pindah Kantor ke IKN, Minta Prabowo Turun Tangan
Indonesia
NasDem Usul Wapres Gibran Berkantor di IKN, PDIP Setuju Biar Pisah Sama Prabowo
"Indonesia bukan hanya Jawa, apalagi Jakarta. Konon ibu kota negara sudah pindah ke IKN, maka urgent kalau Gibran berkantor di IKN.”
Wisnu Cipto - Minggu, 20 Juli 2025
NasDem Usul Wapres Gibran Berkantor di IKN, PDIP Setuju Biar Pisah Sama Prabowo
Bagikan