Politikus Golkar Bambang Patijaya Jadi Ketua Komisi XII DPR
Gedung Parlemen Senaya Jakarta. Foto: Dok/DPR
MERAHPUTIH.COM - KOMISI XII DPR RI secara resmi telah menyepakati pimpinan komisi yang membidangi ESDM, lingkungan hidup, dan investasi itu. Komisi ini akan dipimpin politikus Golkar Bambang Patijaya.
?
Keputusan itu diambil dalam rapat Komisi XII yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR Adies Kadir, di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Senin (4/11).
?
Bambang akan memimpin Komisi XII DPR RI bersama empat wakil ketua. Mereka ialah Dony Maryadi Oekon dari Fraksi PDIP, Bambang Haryadi Sari dari Fraksi Gerindra, Sugeng Suparwoto dari Fraksi NasDem, dan Putri Zulkifli Hasan dari Fraksi PAN.
?"Apakah nama-nama calon Pimpinan Komisi XII DPR RI yang kami sampaikan dapat disetujui?," tanya Adies.
?
"Setuju," jawab para anggota Komisi XII.
Baca juga:
Raker Perdana Menteri HAM Natalius Pigai dengan Komisi XIII DPR Bahas Anggaran Rp20 T
?
Adies menerangkan, dengan telah ditetapkannya pimpinan Komisi XII, per hari ini komisi yang dipimpin Bambang Patijaya sudah dapat bekerja melaksanakan tugas fungsinya dengan segenap mitra kerja.
?
"Komisi ada ESDM di sana, kemudian ada Kementerian Investasi, Kementerian Lingkungan Hidup, saya rasa bisa berjalan dengan baik dan sinergi ini kan sudah tinggal melanjutkan saja," ujarnya.
?
Wakil Ketua Umum Golkar ini meluruskan kabar yang menyebut ada kendala dalam penetapan pimpinan Komisi XII.
?"Bahwa ini mungkin karena mitra baru ya dan titik berat dari pemerintah sekarang terkait dengan penghiliran energi dan lain sebagainya. Jadi mungkin pimpinan fraksi agak berhati-hati untuk menempatkan orang dan harus cermat," pungkasnya.(Pon)
Baca juga:
Ketua Komisi XIII Pastikan DPR Siap Kawal Penegakan Hukum dan Perlindungan HAM
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
DPR Desak BMKG Lakukan Pembenahan Total untuk Kirim Peringatan Dini Sampai ke Pelosok
Beri Efek Jera, DPR Minta Menhut Ungkap 12 Perusahaan Penyebab Banjir Bandang Sumatra
6 RUU Dicabut, ini Daftar 64 RUU yang Masuk Prolegnas Prioritas 2026
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset
DPR Setujui Prolegnas Prioritas 2026: 6 RUU Jadi Fokus Legislasi
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan
DPR Minta Bapeten Berada Langsung di Bawah KLH untuk Perkuat Pengawasan Bahan Radioaktif
Pemulihan Infrastruktur Dasar Jadi Penentu Keselamatan Warga Terdampak Bencana Sumatra