Politik Uang Bergentayangan di Minggu Tenang

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 08 April 2019
Politik Uang Bergentayangan di Minggu Tenang

Ilustrasi politik uang. Foto: shutterstock.com

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pengamat Politik dari Universitas Bosowa Makassar, Arief Wicaksono menyatakan patut diwaspadai politik uang masih akan bergentayangan di saat minggu tenang pada Pemilu serentak Rabu, 17 April 2019.

"Biasanya minggu tenang itu ada yang tidak tenang. Munculnya fenomena money politic atau politik uang yang diwariskan elit politik terdahulu menjadi momok sampai saat ini," ujarnya di Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (7/4).

Pengamat Politik dari Universitas Bosowa Makassar, Arief Wicaksono

Menurutnya, selama dua pekan masa kampanye ini para peserta Pemilu gencar melakukan sosialisasi bahkan ada yang mencoba mempengaruhi pemilih dengan politik uang.

Tetapi, dirinya mendorong penyelenggara dan masyarakat untuk tidak menutup mata membiarkan hal itu terjadi tetapi dengan memberikan pembelajaran politik yang baik untuk pelaksanaan proses demokrasi sesungguhnya.

Selain itu, fenomena politik uang dan serangan fajar di masa tenang tidak akan memberikan pendidikan politik yang baik bagi pemilih. Bahkan di masa tenang, peserta pemilu (Calon Legislator, Calon anggota DPD dan tim sukses Capres) malah gencar turun.

Tentu perilaku seperti ini, kata dia, mengajarkan masyarakat menilai suaranya dengan uang bukan dengan hati nurani atas pilihannya sendiri memilih yang pantas untuk dipilih.

Kendati membawa pesan pendidikan politik bagi masyarakat, tapi hanya berlaku di musim politik, termasuk muncul fenomenal politik uang. Seharusnya sejak awal masyarakat diberikan pendidikan politik bukan hanya penyelenggara pemilu tapi juga Parpol.

Bila hal ini terus bergulir dalam pesta demokrasi bukan hanya Pemilu serentak tapi pada Pilkada di tahun depan, maka masyarakat akan jenuh sehingga muncul fenomena Golongan Putih (Golput).

"Itu (Golput) sangat tidak menguntungkan Parpol, jumlah perolehan kursi pun terancam gagal. Bahaya bila setiap Pemilu ada tanda seperti itu, politik uang dan golput. Saat ini pencitraan Parpol sedang turun, sebab tidak ada jalan memberikan pendidikan politik yang baik," ujarnya dilansir Antara.

Ilustrasi politik uang. Foto: Net

Pihaknya berharap penyelenggara dalam hal ini Bawaslu sebagai pengawas terus bekerja memberikan pemahaman kepada masyarakat akan bahaya dari praktik politik uang bagi demokrasi, sebab bukan kali ini saja tapi masih ada even politik di tahun mendatang.

"Bila tidak dilakukan antisipasi dan mendorong masyarakat menolak politik uang, dampaknya bisa jadi masyarakat jenuh dan tidak peduli, yang penting bisa makan," pungkasnya. (*)

#Politik Uang
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kiai Sepuh Tebuireng Bongkar Politik Uang Jelang Muktamar NU: Bukan Isu, Ada yang Ngaku!
Menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU), isu politik uang kembali mencuat.
Wisnu Cipto - Rabu, 19 Agustus 2026
Kiai Sepuh Tebuireng Bongkar Politik Uang Jelang Muktamar NU: Bukan Isu, Ada yang Ngaku!
Indonesia
KPK Usulkan Negara Perbesar Peran dalam Pembiayaan Kampanye untuk Tekan Biaya Politik
KPK mengusulkan peningkatan peran negara dalam pembiayaan kampanye untuk menekan biaya politik yang dinilai menjadi salah satu akar persoalan korupsi di Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 18 Juli 2026
KPK Usulkan Negara Perbesar Peran dalam Pembiayaan Kampanye untuk Tekan Biaya Politik
Indonesia
Bawaslu Siapkan 'Kuburan' Buat Caleg Curang, DPR Dukung Blacklist Permanen Pelaku Politik Uang
Saat ini, praktik politik uang dapat dilakukan melalui transfer saldo digital, voucher elektronik, pulsa, hingga berbagai bentuk insentif non-tunai lainnya
Angga Yudha Pratama - Selasa, 02 Juni 2026
Bawaslu Siapkan 'Kuburan' Buat Caleg Curang, DPR Dukung Blacklist Permanen Pelaku Politik Uang
Indonesia
Pilkada Butuh Banyak Uang Memicu Politik Transaksional, Guru Besar STIK Yakin Bakal Ada Ancaman Demokrasi
Polemik Pilkada langsung dan tak langsung tengah menjadi perdebatan di level elit.
Frengky Aruan - Jumat, 16 Januari 2026
Pilkada Butuh Banyak Uang Memicu Politik Transaksional, Guru Besar STIK Yakin Bakal Ada Ancaman Demokrasi
Indonesia
DKPP Ungkap 31 Perkara Politik Uang di Pemilu dan Pilkada 2024, Perlunya Sinergi Kuat dari Bawaslu hingga KPU
DKPP mengungkap 31 perkara politik uang selama Pemilu dan Pilkada 2024. Hal itu diungkapkan Anggota Dewan DKPP, Ratna Dewi Pettatolo.
Soffi Amira - Jumat, 21 November 2025
DKPP Ungkap 31 Perkara Politik Uang di Pemilu dan Pilkada 2024, Perlunya Sinergi Kuat dari Bawaslu hingga KPU
Indonesia
Gugat ke MK, Paslon Pilkada Barito Utara Malah Terbukti Juga Main Politik Uang
Paslon Nomor Urut 1 Gogo Purman Jaya-Hendro Nakalelo dan Nomor Urut 2 Akhmad Gunadi Nadalsyah-Sastra Jaya sama-sama didiskualifikasi
Wisnu Cipto - Rabu, 14 Mei 2025
Gugat ke MK, Paslon Pilkada Barito Utara Malah Terbukti Juga Main Politik Uang
Indonesia
Bawaslu DKI Tangani 12 Laporan Pilkada, Ada Politik Uang hingga SARA
Bawaslu DKI menangani 12 laporan pilkada, mulai dari politik uang hingga SARA. Laporan itu berasal dari masyarakat.
Soffi Amira - Jumat, 06 Desember 2024
Bawaslu DKI Tangani 12 Laporan Pilkada, Ada Politik Uang hingga SARA
Indonesia
Bawaslu Menerima 130 Laporan Dugaan Politik Uang saat Masa Tenang dan Hari Pencoblosan Pilkada
Dari 121 laporan di masa tenang, 71 laporan dugaan peristiwa pembagian uang dan 50 dugaan potensi pembagian uang.
Frengky Aruan - Rabu, 27 November 2024
Bawaslu Menerima 130 Laporan Dugaan Politik Uang saat Masa Tenang dan Hari Pencoblosan Pilkada
Indonesia
Apa Itu Serangan Fajar? Istilah yang Sering Dikatakan Jelang Pencoblosan Pemilu
Praktik serangan fajar atau politik uang bervariasi mulai dari sembako hingga uang tunai.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 November 2024
Apa Itu Serangan Fajar? Istilah yang Sering Dikatakan Jelang Pencoblosan Pemilu
Indonesia
Bawaslu Sebut Masa Tenang Pilkada Rawan Politik Uang
Ada potensi tim suksesnya membagi-bagikan uang secara sembunyi kepada konstituen dengan tujuan meraup suara.
Wisnu Cipto - Senin, 25 November 2024
Bawaslu Sebut Masa Tenang Pilkada Rawan Politik Uang
Bagikan