Polisi Waspadai Massa dari Luar Daerah yang Tunggangi Arus Balik untuk Berdemo di MK
Angga Yudha Pratama - Kamis, 13 Juni 2019
Gedung Mahkamah Konstitusi (Foto/Mahkamahkonstitusi.go.id)
Merahputih.com - Polda Metro Jaya mengantisipasi adanya pergerakan massa dari luar kota ke Jakarta dengan menunggangi kegiatan arus balik untuk menggelar aksi saat sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi.
"Tentunya semua masyarakat boleh kemana, ke kota lain boleh, engga masalah. Kecuali melakukan tindak pidana," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono di Lapangan Silang Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (13/6).
BACA JUGA: Ketua DPR Imbau Peserta Pilpres Tidak Kerahkan Massa ke MK
"Ya namanya orang dari kampung atau kota lain mengadu nasib dengan harus mempunyai keterampilan yang lebih jadi harus bisa bersaing di ibu kota. Kalau engga bisa nanti silahkan untuk kembali ke wilayah aslinya," sambung Argo.
Polda Metro Jaya sendiri bakal berkoordinasi dengan Pemprov DKI untuk mencegah adanya pendatang baru yang bermasalah. "Nanti kalau itu kita akan koordinasi dengan gubernur," jelas Argo.
Aparat TNI-Polri beserta pihak-pihak terkait mampu memberikan terbaik bagi warga DKI Jakarta dan sekitarnya.
Gugatan silang sengketa pemilu ini secara resmi dilayangkan Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi ke MK pada 24 Mei 2019 malam dan akan mulai disidangkan Jumat (14/6). Adapun putusan rencananya akan dibacakan pada 28 Juni 2019. (Knu)
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Pasal Penghinaan Presiden Diuji di MK, Kritik Kepala Negara Dinilai Sebagai Hak Konstitusional
Pakar Hukum Tegaskan Putusan MK 114/2025 tak Batasi Penugasan Polri Aktif
Soroti Putusan PTUN, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Kepemimpinan Ketua MK Suhartoyo Ilegal
Gelar Raja Bolos MK Jatuh ke Anwar Usman, MKMK: Etika Itu Kesadaran Bukan Paksaan
MK Tegaskan Putusan Adalah Konstitusi, Pemerintah Klaim Selalu Patuh
UU Guru dan Dosen Digugat ke MK, Komisi X DPR Soroti Upah di Bawah UMR
Masih Aman, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Anggota Polisi yang Duduki Jabatan Sipil tak Perlu Ditarik
Buntut Perkap Soal Polisi Isi Jabatan Sipil, Pengamat Desak Prabowo Ganti Kapolri
Perkap Polri 10/2025 Dikritik Mahfud MD, Dinilai Langgar Putusan MK
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
