Polisi Petakan Persoalan Kamtibmas Tahun 2021 Dampak COVID-19

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Rabu, 24 Juni 2020
Polisi Petakan Persoalan Kamtibmas Tahun 2021 Dampak COVID-19

Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono. (ANTARA/ HO-Polri)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Polri telah memetakan persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat di tahun 2021, salah satunya dampak pandemik COVID-19 yang melanda Indonesia.

"Dampak COVID-19 pada bidang ekonomi dan sosial yang dapat mempengaruhi situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh Indonesia," kata Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi III DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (24/6).

Baca Juga

Ilmuwan Tiongkok Mulai Uji Coba Vaksin COVID-19 Tahap Dua ke Manusia

Persoalan keamanan lainnya adalah adanya potensi penyebaran paham-paham radikalisme, intoleransi, dan unjuk rasa yang mengganggu stabilitas dan keamanan nasional.

Implementasi demokrasi yang berdampak pada keamanan, globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan yang berpotensi bisa menjadi ancaman gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

"Lalu pengedaran dan penyelundupan narkoba, korupsi, kejahatan siber, kejahatan konvensional dengan berbagai modus operandi yang perlu penanganan serius," jelas dia.

Komjen Gatot Eddy Pramono diharapkan bisa tingkatkan kinerja Polri
Komjen Gatot Eddy Pramono saat mendapat kenaikan pangkat dari Kapolri (MP/Kanu)

Selain itu, potensi konflik sosial, premanisme dan tindak kejahatan yang meresahkan masyarakat yang berlatarbelakang ekonomi, politik.

Gatot menjelaskan perkembangan teknologi digital yang cepat dan terkadang dimanfaatkan orang-orang tertentu untuk lakukan kejahatan dan munculnya kejahatan berdimensi baru.

"Tahun 2021, Polri butuh kesiapan penggelaran operasional dan teknis yang diwujudkan dengan kesiapsiagaan dan ketanggapsegeraan personel dalam menjaga Kamtibmas serta penegakan hukum," tuturnya.

Baca Juga:

Klaster Baru COVID-19 Pasar Xinfadi Tiongkok, Begini Prediksi Para Ahli Terkait Asal Mulanya

Dia menjelaskan Polri juga menyiapkan pemantapan pengamanan Pilkada Serentak 2020, PON XX, MotoGP dan Piala Dunia Sepak bola U-20, Global Magellans Network Cities (GMNC) di Tidore, Asia-Pacific Summit and Forum di Bali, Asia Conference and Exhibition. Gatot mengatakan berbagai kegiatan di tahun 2021 tersebut perlu konsep pengamanan yang maksimal dan terkoordinasi. (*)

#Polri #COVID-19
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Polri menjatuhkan sanksi PTDH kepada Irjen Ahrie Sonta melalui sidang etik. Tersangka kasus penyadapan Prabowo itu menyatakan banding.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Indonesia
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Yusril Ihza Mahendra menyebut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo mulai mengarah ke tindak pidana makar. Penyidik mendalami Pasal 191 dan 193 KUHP.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 09 November 2026
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Indonesia
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Penyadapan ilegal tersebut tidak hanya menjadi persoalan yang melibatkan pejabat negara.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Indonesia
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Pembentukan tim khusus merupakan bentuk keseriusan institusi dalam merespons dugaan tindak pidana tersebut.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Indonesia
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Mekanisme internal tersebut dilakukan secara berkesinambungan seiring dengan penanganan perkara pidana.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Indonesia
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Polri menetapkan mantan Kadiv TIK Irjen SU sebagai tersangka keempat kasus dugaan penyadapan ilegal Presiden. Ia diduga menyetujui penghapusan hasil sadapan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 November 2026
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Indonesia
Kasus Penyadapan Prabowo Seret 3 Eks Petinggi Polri, Mensesneg Ungkap Langkah Pemerintah
Mensesneg Prasetyo Hadi meminta masyarakat tidak khawatir terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo yang menyeret tiga tersangka.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 November 2026
Kasus Penyadapan Prabowo Seret 3 Eks Petinggi Polri, Mensesneg Ungkap Langkah Pemerintah
Indonesia
Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Polri Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Perkara yang sedang diproses Bareskrim Polri bersama Divisi Propam Polri tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas kepolisian dalam melayani masyarakat.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Polri Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Indonesia
Polri Tegaskan Kasus Penyadapan Presiden Prabowo Murni Ulah Oknum
Perkara dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik serta illegal access yang tengah diselidiki tidak berkaitan dengan kebijakan resmi Polri.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Polri Tegaskan Kasus Penyadapan Presiden Prabowo Murni Ulah Oknum
Indonesia
Tetapkan Oknum Jenderal Polisi jadi Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo, Polri: ini Upaya Bersih ke Dalam
Polri menegaskan penegakan hukum kasus itu sejalan dengan arahan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto yang ingin institusi Polri bersih.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Tetapkan Oknum Jenderal Polisi jadi Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo, Polri: ini Upaya Bersih ke Dalam
Bagikan