Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Ribuan petani menggelar aksi demonstrasi di seputaran Medan Merdeka Barat. Massa yang mengatasnamakan Gerakam Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia ini berharap adanya perbaikan nasib bagi mereka.
Polisi terpaksa menutup ruas jalan Medan Merdeka Barat dan Utara. Akibatnya, arus lalu lintas terpaksa dialihkan.
Kapolsek Metro Gambir Kompol Wiraga Dimas Tama mengatakan, ada sekitar 2 ribu personel yang mengawal aksi ini.
Baca Juga:
Seluruh Kekuatan TNI AD Dikerahkan pada Pelantikan Jokowi-Ma'ruf Amin
"Personel kami tempatkan di titik aksi. Mengingat jumlahnya yang mencapai 5 ribuan," kata Wiraga kepada Merahputih.com di Jakarta, Kamis (10/10).
Penutupan jalan dilakukan sementara sampai siang hari. Hal ini untuk mencegah adanya provokasi yang berpotensi menggangu jalannya aksi. Dengan begitu, petani hanya bisa menyampaikan aksinya di depan Patung Kuda.
"Agar tak terjadi ancaman dan gangguan keamanan sehingga jalanan kami tutup sementara. Nanti kalau sudah selesai jalanan akan kami buka," imbuh Wiraga.
Ia menambahkan, mayoritas massa berasal dari luar Jakarta. "Massa dari daerah-daerah seperti Jawa," kata Wiraga.
Koordinator aksi, Siti Fikriyah Khuriyati mengatakan, pihaknya berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo atas dilaksanakannya kebijakan perhutanan sosial, utamanya di Jawa, melalui Pemberian Ijin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) selama 35 tahun.
"Pemberian ijin pemanfaatan hutan perhutanan sosial (IPHPS) ini merupakan suatu perubahan mendasar dari paradigm, regulasi, metodologi, kelembagaan, dan managemen pengelolaan hutan negara di Jawa yang telah berlangsung selama 154 tahun sejak keluarnya Bosch Ordonantie 1865. Pengelolaan hutan warisan colonial ini gagal mengatasi persoalan kemiskinan petani di dalam dan sekitar kawasan hutan, diperparah dengan praktek pungutan dan persewaan lahan yang berkontribusi menyebabkan kemiskinan petani," kata Siti di dalam keterangannya, Kamis (10/10).
Siti melihat, kebijakan perhutanan sosial Presiden Joko Widodo adalah bagian dari kebijakan Reforma Agraria.
Secara keseluruhan kebijakan Reforma Agraria mengalokasikan lahan untuk petani sebanyak 21,7 juta hektar, dengan rincian sebanyak 9 juta hektar melalui redistribusi dan legalisasi (sertifikat) di bawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang, serta sebanyak 12,7 juta hektar Perhutanan Sosial diluar Jawa dan 1.127.073 hektar perhutanan sosial di Jawa.
"Sungguh angka yang sangat besar. Hal ini menunjukkan keberpihakan Presiden kepada petani dan masyarakat perdesaan," jelas dia.
Siti menganggap hal ini sebagai warisan (legacy) Presiden Joko Widodo dalam rangka pemulihkan harga diri, harkat dan martabat petani, sebagai langkah konkrit untuk memulihkan kerusakan ekologi dalam rangka mengatasi perubahan iklim, dan memberikan peluang pertumbuhan ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar hutan serta akan berdampak menumbuhkan ekonomi riil di pedesaan.
"Kami mengkalkulasi potensi ekonomi hingga 70 Trilyun, hal mana uang tersebut cash on hand berada di angan pelaku ekonomi di tapak. Optimisme ini membuat suara Joko Widodo di lokasi pendampingan kami memenangkan suara mutlak rata-rata suara di atas 85%. Bahkan ada TPS di basis kami Jokowi menang 100%, karena mendukung program perhutanan sosial skema ijin pemanfaatan hutan perhutanan sosial (IPHPS) yang dicanangkan Presiden," ungkap Siti.
Baca Juga:
Mantan Dosen IPB Rencanakan Ngebom di Jakarta untuk Gagalkan Pelantikan Jokowi
Siti lantas meminta agar dibentuk badan khusus di bawah presiden untuk melakukan percepatan redistribusi areal perhutanan sosial di Indonesia dan penataan produksi pasca SK, mengingat areal Perhutanan Sosial Indonesia mencapai +13,8 juta hektar; dan atau Oresiden membentuk staf khusus Presiden untuk isu sumber daya alam, reforma agrarian dan perhutanan sosial.
"Kami juga meminta agar ada dukungan pembiayaan APBN untuk sosialisasi, fasilitasi usulan perhutanan sosial, penandaaan batas lahan, pembangunan embung sarana penampung air dan infrastruktur jalan produksi pertanian," jelas Siti. (Knu)
