Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Personel TNI AD bakal dikerahkan maksimal untuk melakukan pengamanan pelantikan Presiden Joko Widodo pada 20 Oktober mendatang. Bahkan, seluruh anggota bakal diterjunkan.
Menurut KASAD Jenderal Andika Perkasa, pasukan tempur juga dikerahkan.
Baca Juga:
Mantan Dosen IPB Rencanakan Ngebom di Jakarta untuk Gagalkan Pelantikan Jokowi
"Walau kita memiliki satuan tempur, biasanya bukan satuan tempur yang dilibatkan. Tapi satuan teritorial. Ini semata-mata untuk kita siap di mana pun itu. Makanya, kami inventarisasi. Kalau jumlah, hampir 100 persen kekuatan angkatan darat," kata Andika di Mabes TNI AD, Gambir, Rabu (9/10).
Andika melanjutkan, walaupun mereka tidak dijadikan stand by force, praktiknya semua fokus ke arah sana.
"Apakah itu identifikasi, kemanusiaan juga, bagaimana berusaha membantu menciptakan kondisi bagus. Semua elemen dikerahkan oleh panglima kodam," jelas Andika.
Sementara itu, Andika mengaku tak masalah dengan adanya aksi besar-besaran mahasiswa pada 14 Oktober mendatang.
"Jadi, demonstrasi sudah diatur oleu UU menyampaikan berpendapat. Penyampaian pendapat pasti diperbolehkan, tetapi kan ada tetapinya. Misalnya tidak menganggu hak dan kemerdekaan orang lain. Jadi dalam menyampaikan pendapat, mereka tidak boleh mengganggu hak dan kemerdekaan orang lain, mengikuti aturan moral yang diakui secara umum," ungkap menantu mantan Kepala BIN Hendropriyono ini.
Ia juga memastikan, seluruh purnawirawan TNI kompak.
"Kalaupun ada purnawirawan yang kita ada hubungan, itu hanya sekadar hubungan emosional. Kalau ada pesanan dan perintah di luar komando, itu tidak bisa dilakukan. Kami sayang purnawirawan, dan kami sangat menghormati, tetapi kami juga punya tugas pokok yang juga diatur komando kami," ungkap Andika.
Baca Juga:
Ketua MPR Ajak Semua Pihak Tak Merusak Suasana Jelang Pelantikan Jokowi
Sementara, Kapolda Metro Jaya Irjen (Pol) Gatot Eddy Pramono mengatakan, guna meminimalisir kerawanan jelang Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024 pada 20 Oktober 2019, pihaknya minta tim intelijen melakukan deteksi dini terkait hal-hal tak diinginkan.
Tim intelijen Polda Metro Jaya diharap bisa mendeteksi apa saja yang akan terjadi saat pelantikan. Semua ini agar anggotanya bisa melakukan antisipasi.
"Intelijen tolong dilakukan diteksi dini tentang hal apa yang akan terjadi. Kemudian Karo Ops siapkan langkah keamanan agar siap mengantisipasi sehingga kita enggak terdadak. Kalau kita terdadak, itu enggak baik dan enggak bagus. Tapi kalau kita sudah antisipasi semuanya, kita dapat minimalisir gangguan yang lebih besar," ucapnya.
Untuk itu, dia mengimbau jajarannya menyiapkan pengamanan sebaik mungkin dalam pelantikan. Gatot mau semua anggotanya tidak lengah dan bisa terus memantau situasi kerawanan saat pelantikan berlangsung.
"Rekan-rekan sudah ketahui potensi kerawanan apa yang sudah kita hadapi. Mari kita persiapkan semuanya dengan baik," kata dia lagi.
Untuk diketahui, Majelis Permusyawaratan Rakyat kembali mengubah waktu sidang paripurna dengan agenda Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada Pemilu 2019, Jokowi-Ma'ruf Amin.
Semula jadwal itu ditetapkan pada pukul 10.00 WIB, 20 Oktober 2019, dan mundur menjadi pukul 16.00 WIB. Sesuai rapat bersama 10 pimpinan MPR, akhirnya disepakati waktu pelaksanaan pelantikan menjadi pukul 14.00 WIB.
"Akhirnya kita sepakat untuk mengusulkan nanti baik kepada Kesekjenan, maupun Protokol Istana, baik juga kepada Presiden (dilantik) untuk dilakukan jam 14.00 WIB," kata Bambang usai rapat gabungan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (9/10) (Knu)
Baca Juga:
IPW Ingatkan Intelijen Waspadai 3 Kelompok Ingin Gagalkan Pelantikan Jokowi-Ma'ruf
