IPW Ingatkan Intelijen Waspadai 3 Kelompok Ingin Gagalkan Pelantikan Jokowi-Ma'ruf

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 07 Oktober 2019
IPW Ingatkan Intelijen Waspadai 3 Kelompok Ingin Gagalkan Pelantikan Jokowi-Ma'ruf

Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane. Foto: Net

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mendesak Polri dan jajaran intelijen perlu mewaspadai adanya manuver politik dari tiga kelompok koalisi yang ingin menggagalkan pelantikan Jokowi-Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wapres pada 20 Oktober mendatang.

Menurut Neta, pelaku berkamuflase dengan aksi aksi demo anarkis untuk menolak UU KUHP, UU KPK dan lainnya.

Baca Juga

Akbar Tanjung Ajak Semua Elite Politik Sukseskan Pelantikan Presiden-Wakil Presiden

"Dari penelusuran kami, kelompok kelompok ini akan memperalat oknum mahasiswa dan kalangan preman dalam menggulirkan aksinya," kata Neta kepada Merahputih.com di Jakarta, Senin (7/10).

Neta melanjutkan, ketiga kelompok koalisi yang bermanuver dan berusaha menggagalkan pelantikan Jokowi itu terdiri dari koalisi kelompok radikal keagamaan dan koalisi kelompok sekuler yang tidak puas dengan pemerintahan Jokowi.

"Karena kepentingannya tidak terakomodir serta kelompok yang mencoba memainkan bargaining posisi dengan Jokowi," jelas Neta.

Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane

Meskipun IPW berkeyakinan manuver ketiga kelompok itu tidak akan menuai hasil, tapi jajaran kepolisian tetap perlu mencermatinya agar aksi aksi yang dikamuflase ketiga kelompok itu tidak menimbulkan kekacauan dan kerusakan di Ibu Kota Jakarta.

Baca Juga

Jelang Pelantikan, Polresta Surakarta Perketat Pengamanan Kawasan Kediaman Jokowi

"Adanya aksi demo di sejumlah kota di Papua yang berujung pada terjadinya kerusuhan sosial membuat konsentrasi Polri terbelah. Begitu juga penempatan personil menjadi terbelah antara mengamankan Papua dan berkonsentrasi mengantisipasi keamanan situasi ibukota Jakarta." tambahnya.

Menurut Neta, dalam mempersiapkan keamanan Jakarta saat pelantikan Jokowi sebagai presiden, Polri perlu meminta tambahan dukungan personil TNI dalam mengamankan objek objek vital.

Selain itu, intelejen kepolisian perlu memantau kantong kantong radikalisme di seputar Jabodetabek serta memburu penyandang dana aksi demo yang berniat menggagalkan upaya pelantikan Jokowi sebagai presiden pada 20 Oktober mendatang.

Ilustrasi

"Tindakan persuasif, perepentif, dan antisipatif yang tegas perlu dilakukan jajaran kepolisian, jauh sebelum pelantikan presiden dilakukan. Aksi "jangan biarkan telur menjadi naga" harus dilakukan Polri tanpa kompromi," imbuh Neta.

Baca Juga

Koalisi Jokowi Kuasai Parlemen, Pengamat: Bahaya Bisa Kembali ke Jaman Orba

Meski mungkin banyak pihak yang akan mengecam tindakan tegas itu, tapi Polri jangan bergeming. Sebab misi Polri tiada lain, yakni mengamankan konstitusi dan mengamankan masyarakat luas dari kekacauan yang akan dilakukan kelompok kelompok radikal yang bersekutu dengan kelompok sakit hati.

"Polri harus berani bersikap tegas demi menjaga keamanan masyarakat luas dan sikap tegas Polri itu pasti akan didukung masyarakat luas," tandas Neta. (Knu)

#Neta S Pane #Jokowi-Ma'ruf Amin
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Survei Charta Politika Sebut 61 Persen Pemilih Jokowi Pilih Ganjar
Salah satu yang menarik dari survei nasional ini adalah 61 persen pemilih Jokowi-Ma'ruf yang menetapkan pilihannya ke Ganjar Pranowo
Andika Pratama - Senin, 15 Mei 2023
Survei Charta Politika Sebut 61 Persen Pemilih Jokowi Pilih Ganjar
Indonesia
Survei Algoritma: Masyarakat Puas Kinerja Jokowi, tapi Tak Setuju Pemilu Ditunda
Namun, hal tersebut tak lantas membuat wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden mendapat kata setuju dari mayoritas publik.
Andika Pratama - Senin, 23 Januari 2023
Survei Algoritma: Masyarakat Puas Kinerja Jokowi, tapi Tak Setuju Pemilu Ditunda
Indonesia
Ada Kemunduran Demokrasi di 3 Tahun Kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf Amin
"Ada kemunduran demokrasi yang sangat signifikan dan perlu menjadi perhatian serius pemerintah. Kasus peretasan, doxing dan berbagai kasus lainnya yang menimpa aktivis pro demokrasi," imbuhnya.
Andika Pratama - Jumat, 21 Oktober 2022
Ada Kemunduran Demokrasi di 3 Tahun Kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf Amin
Indonesia
Tindakan Represif Aparat Penegak Hukum Meningkat di 3 Tahun Jokowi-Ma'ruf
Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Fitri Maulidiyanti menilai, janji Jokowi melakukan reformasi Polri demi meningkatkan kepercayaan publik kepada Polri juga dianggap belum berhasil.
Mula Akmal - Jumat, 21 Oktober 2022
Tindakan Represif Aparat Penegak Hukum Meningkat di 3 Tahun Jokowi-Ma'ruf
Bagikan