Koalisi Jokowi Kuasai Parlemen, Pengamat: Bahaya Bisa Kembali ke Jaman Orba

MerahPutih.com - Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah mengkritik komposisi pimpinan ketiga lembaga negara yang baru dipilih yakni Ketua MPR, DPR dan DPD.

Seperti diketahui, Ketua DPR diisi Puan Maharani dari PDIP yang merupakan partai pemenang Pemilu 2019, kemudian MPR diketuai politisi partai Golkar Bambang Soesatyo dan Ketua DPD dijabat oleh senator asal Jawa Timur La Nyala Matalitti.

Baca Juga

Bambang Soesatyo, Mantan Wartawan dengan Karier Politik yang Moncer

Ketiga ketua parlemen tersebut berasal dari koalisi pemerintah atau pendukung Presiden Jokowi. Trubus menilai komposisi itu membuat kebijakan publik dalam sistem demokrasi menjadi mundur ke belakang.

"Karena dalam demokrasi perlu ada chek and balance ada suara penyeimbang," kata Trubus kepada Merahputih.com di Jakarta, Jumat (4/10).

Trubus melanjutkan jika suara penyeimbang cenderung hilang, Indonesia akan kembali ke jaman orde baru.

"Ini bisa kembali ke jaman orde baru. Karena mereka seperti lembaga stempel layaknya orde baru. Jadi kekhawatiran masysrakat," jelas praktisi dari universitas Trisakti ini.

Ia menduga, ke depannya demokrasi jadi lebih tercoreng oleh konspirasi. "Jadi korupsi makin meningkat potensinya apalagi UU KPK yang baru sudah disahkan," ungkap dia.

Baca Juga

Ketua MPR Bamsoet Sebut Maraknya Aksi Massa Akibat Kurangnya Dialog

Ia menegaskan jika kekritisan parlemen terhadap pemerintah berkurang, justru memicu terjadinya reaksi masyarakat yang berkelanjutan.

"Jadi demo-demo bisa terus karena tak ada yang menegkritisi dan masukan ke presiden. Bisa menjadi parlemen jalanan dan menganggap persoalan pemerintahan itu seolah untuk kepentingan," jelas Trubus.

"Civil society jadi menguat. Munculnya ketidakpercayaan kepada pemerintah. Karena publik punya maindset itu semua sudah diatur," tambah Trubus.

Trubus juga mengkritik pemilihan ketua lembaga negara itu yang cenderung instan. "Ketua MPR DPR DPD semua kan maunya diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat kelihatan baik tapi sifat kritis sosial jadi berkurang," imbuh Trubus.

Baca Juga

Bamsoet Pastikan MPR Jadi Rumah Kebangsaan Demi Amankan Ideologi Pancasila

Ia menduga, dipilihnya ketiga pimpinan dewan ini agar program pemerintah tak dihambat.

"Ini malah keliru karena tak ada yang mengkritik. Misalnya pemindahan ibu kota kajiannya kan hanya dari Bappenas tak ada pendekatan sosial budaya. Ini semuanya jadi gimmic dimana semua setingan ketiga antara eksekutif dan leglistatif searah. Saya khawatir situasi menurun untuk mengkrtisi," sesal Trubus. (Knu)