Puan Soroti Kematian Ibu Hamil Usai Ditolak 4 RS di Jayapura, Minta Evaluasi Total Layanan Kesehatan 3T

MerahPutih.com - Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyoroti kasus kematian tragis seorang ibu hamil, Irene Sokoy, beserta bayi yang dikandungnya setelah diduga ditolak oleh empat rumah sakit di Kabupaten dan Kota Jayapura, Papua.

Puan menegaskan, peristiwa ini harus menjadi alarm keras bagi pemerintah untuk memperbaiki layanan kesehatan, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

“Hal ini sudah berkali-kali terjadi. Karenanya ini juga menjadi perhatian Presiden,” ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/11).

Menurut Puan, dirinya mendapatkan informasi bahwa Presiden RI, Prabowo Subianto, telah menggelar rapat khusus untuk membahas kasus tersebut.

Baca juga:

Krisis Pembiayaan, Pemerintah Pusat Siap Selamatkan Mahasiswa Papua di Luar Negeri

Ia menilai, langkah itu menunjukkan keseriusan pemerintah, tetapi menegaskan perlunya tindakan cepat dan sistematis di lapangan.

“DPR juga prihatin dan tentu saja sangat concern. Kami akan meminta komisi terkait untuk mengevaluasi pelaksanaan layanan kesehatan, khususnya di wilayah 3T,” tegasnya.

Puan menambahkan, bahwa lemahnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan di daerah terpencil seringkali menjadi pemicu tragedi serupa, yang mestinya dapat dicegah.

Ia meminta agar seluruh instansi terkait, terutama Kementerian Kesehatan, segera melakukan evaluasi dan memastikan standar penanganan darurat diterapkan secara konsisten di semua fasilitas kesehatan.

Baca juga:

Kawal Kasus Kematian Alvaro, Puan: Situasi Darurat, Harus Ditanggapi Serius

“Kami akan meminta Kementerian Kesehatan untuk mengevaluasi penanganan kesehatan di rumah sakit-rumah sakit. Jangan sampai ada masyarakat yang tidak tertangani, khususnya di wilayah 3T,” ujarnya.

Kasus Irene Sokoy memantik perhatian publik setelah perempuan asal Kampung Hobong, Sentani, Jayapura itu meninggal dunia pada Senin (17/11) sekitar pukul 05.00 WIT.

Ia diduga tidak mendapatkan penanganan darurat setelah empat rumah sakit menolak memberikan layanan. (Pon)