Polisi Ciduk 1.192 Pedemo, Wagub: 50 Persen Lebih Bukan Warga DKI

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 09 Oktober 2020
Polisi Ciduk 1.192 Pedemo, Wagub: 50 Persen Lebih Bukan Warga DKI

Demo menolak UU Cipta Kerja di Jakarta, Kamis (9/10), (Foto: MP/Rizki Fitrianto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kepolisian Polda Metro Jaya menangkap sebanyak 1.192 massa aksi yang memprotes Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja berujung ricuh, di kawasan Jakarta.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, lebih dari 50 persen massa yang ditangkap aparat kepolisian itu ternyata bukan warga ber-KTP Jakarta dan paling banyak juga dari kalangan pelajar.

"Jadi dari 1.192, tercatat ada lebih 50 persen pelajar dan lebih dari 50 persen ternyata bukan warga Jakarta," ujar Riza di Jakarta, Jumat (9/10).

Baca Juga:

Demo Tolak UU Cipta Kerja Ricuh, Muhadjir: Tak Puas Silahkan Ajukan Judicial Review

Kemudian dari 1.192 orang itu, ucap Riza, ada 285 massa diantaranya masih diperiksa di Polda Metro karena diduga melakukan kekerasan.

"256 yang akan didalami karena ada bukti melakukan perusakan," tutur Riza.

Polisi berjaga saat demo menolak UU Cipta Kerja di Jakarta, Kamis (9/10), (Foto: MP/Rizki Fitrianto)
Polisi berjaga saat demo menolak UU Cipta Kerja di Jakarta, Kamis (9/10), (Foto: MP/Rizki Fitrianto)

Sedangkan, sisa dari 256 tersebut akan dipulangkan ke rumahnya masing-masing secara bertahap. Pemulangan itu sudah berlangsung sejak pagi tadi dengan pendataan polisi.

"Dan mulai tadi pagi secara bertahap dikembalikan ke rumah masing-masing dengan pihak keluadga atau pihak sekolah yang mengambil," tutunya.

Baca Juga:

Usai Demo UU Cipta Kerja, PKL Malioboro Meliburkan Diri

Disamping itu juga, Riza mengaku, ada sebanyak 14 orang yang ditangkap polisi positif terjangkit virus corona, setelah menjalani tes pemeriksaan COVID-19. Pemprov DKI melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) langsung bertindak cepat menindaklanjuti 14 massa aksi yang positif itu.

"Ada kurang lebih 14 orang yang positif covid, tadi malam dicek dan sudah duteruskan untuk ditangani oleh pihak kesehatan," tutupnya. (Asp)

Baca Juga:

Jenguk Demonstran, Anggota DPR Adian Napitupulu Sambangi Polda Metro Jaya

#Demo UU Cipta Kerja #UU Cipta Kerja
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Prabowo Bubarkan Satgas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja
Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja sebelumnya dibentuk untuk mempercepat penerapan UU Cipta Kerja di seluruh wilayah Indonesia.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 09 November 2024
Prabowo Bubarkan Satgas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja
Indonesia
21 Poin Penting Putusan MK soal Uji Materi UU Cipta Kerja
Putusan MK ini berdampak besar terhadap upah minimum yang akan ditentukan dalam waktu dekat.
Dwi Astarini - Selasa, 05 November 2024
21 Poin Penting Putusan MK soal Uji Materi UU Cipta Kerja
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Tindak Lanjuti Putusan MK Tentang UU Cipta Kerja
Putusan MK yang telah mengakomodasi berbagai aspirasi publik terkait UU Ciptaker.
Wisnu Cipto - Selasa, 05 November 2024
DPR Minta Pemerintah Tindak Lanjuti Putusan MK Tentang UU Cipta Kerja
Indonesia
MK Kabulkan Sebagian Gugatan Partai Buruh Tentang Cipta Kerja.
MK setidaknya mengabulkan pengujian konstitusional 21 norma dalam UU Cipta Kerja yang dimohonkan oleh Partai Buruh.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 31 Oktober 2024
MK Kabulkan Sebagian Gugatan  Partai Buruh Tentang Cipta Kerja.
Indonesia
Jokowi Pamerkan Capaian Bikin UU Cipta Kerja dan KUHP di 10 Tahun Pemerintahan
Jokowi menyinggung UU Cipta Kerja yang merevisi 80 UU dan 1.200 pasal sebagai upaya menderegulasi peraturan yang tumpang tindih.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 16 Agustus 2024
Jokowi Pamerkan Capaian Bikin UU Cipta Kerja dan KUHP di 10 Tahun Pemerintahan
Indonesia
Pemprov DKI Tunggu Revisi UU Cipta Kerja Soal Tuntutan Kenaikan UMP
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta menunggu revisi Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) terkait tuntutan kenaikan sebesar 15 persen Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024.
Mula Akmal - Kamis, 02 November 2023
Pemprov DKI Tunggu Revisi UU Cipta Kerja Soal Tuntutan Kenaikan UMP
Indonesia
Kelompok Buruh Susun Strategi Respons Balik Putusan MK Soal UU Cipta Kerja
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
Zulfikar Sy - Senin, 02 Oktober 2023
Kelompok Buruh Susun Strategi Respons Balik Putusan MK Soal UU Cipta Kerja
Indonesia
MK Putuskan Perppu Cipta Kerja Tak Langgar Aturan, Gugatan Buruh Ditolak
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) sebagai UU tak melanggar ketentuan pembentukan perundang-undangan.
Mula Akmal - Senin, 02 Oktober 2023
MK Putuskan Perppu Cipta Kerja Tak Langgar Aturan, Gugatan Buruh Ditolak
Indonesia
Dakwaan Terhadap Pengusaha Helmut Dinilai Tidak Sesuai Prinsip UU Cipta Kerja
Kaitannya dengan undang-undang pertambangan atau isu tentang pertambangan itu utamanya adalah kepada konteks perizinan.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 Mei 2023
Dakwaan Terhadap Pengusaha Helmut Dinilai Tidak Sesuai Prinsip UU Cipta Kerja
Indonesia
Kemnaker Klaim UU Cipta Kerja Lindungi Hak Para Pekerja
Sekretaris Ditjen PHI dan Jamsos Kementerian Tenaga Kerja(Kemnaker) RI, Surya Lukita menyebutkan bahwa revisi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang dirilis Maret lalu pada dasarnya dirancang guna melindungi serta memenuhi hak-hak para pekerja.
Mula Akmal - Selasa, 02 Mei 2023
Kemnaker Klaim UU Cipta Kerja Lindungi Hak Para Pekerja
Bagikan