Polemik Usai, Bamus Betawi Kubu Haji Lulung Tetap Dapat Hibah Rp 3 Miliar

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 26 November 2021
Polemik Usai, Bamus Betawi Kubu Haji Lulung Tetap Dapat Hibah Rp 3 Miliar

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP Gembong Warsono (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pembagian hibah untuk organisasi masyarakat (ormas) Betawi sempat berpolemik ketika pembahasan ABPD DKI tahun anggaran 2022.

Ada usulan nilai hibah Bamus Betawi Rp 3 miliar dibagi sebagian dengan Bamus Suku Betawi 1982 yang mendapat Rp 1,2 miliar.

Anggaran kedua ormas digabungkan sehingga menjadi Rp 4,2 miliar. Lalu dibagi sama rata sehingga masing-masing mendapat Rp 2,1 miliar, baik Bamus Betawi maupun Bamus Suku Betawi 1982.

Baca Juga:

Pemprov DKI tidak Setuju Penyaluran Dana Hibah Bamus Betawi Disetop

Akhirnya diputuskan, Bamus Betawi kubu Abraham Lunggana alias Haji Lulung tak jadi dipotong, tetap akan mendapatkan hibah Rp 3 miliar pada tahun depan. Keputusan itu telah sepakati oleh DPRD dan Pemprov DKI.

Sedangkan Bamus Suku Betawi 1982 asuhan Zainuddin atau Bang Oding mendapat jatah hibah Rp 1,2 miliar. Angka itu tetap seperti penganggaran sebelumnya.

"Dinamika pembahasan bermacam-macam, sehingga (tetap) Rp 3 miliar untuk Bamus (kubu Lulung) dan satu lagi Rp 1,2 miliar untuk Bamus Suku Betawi 1982," kata anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono Kumat (26/11).

Baca Juga:

Komisi A DPRD Rekomendasikan Dana Hibah Bamus Betawi Disetop

Ia pun berharap, dualisme Bamus Betawi ini bisa segera diakhiri. Maka dari itu, Gembong meminta Pemprov DKI melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) untuk menyatukan dua ormas Betawi ini.

Sebab, keduanya sama-sama memiliki peranan penting dalam melestarikan kebudayaan Betawi.

Terlebih tujuan Ketua Fraksi PDIP ini ingin menyatukan keduanya, agar budaya Betawi bisa menjadi tuan rumah di kotanya sendiri.

"Pemprov DKI harus memposisikan diri sebagai orang tua asuh yang menyatukan semua elemen organisasi kebetawian," pungkasnya. (Asp)

Baca Juga:

PKS Sebut Bamus Formula E Salahi Aturan DPRD

#Gembong Warsono #Masyarakat Betawi #APBD DKI
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Ruang Terbuka Hijau Jakarta Baru 5,6 Persen di 2025, Pemprov Kejar Target 30 Persen pada 2045
Pemprov DKI Jakarta mencatat RTH baru 5,6 persen pada 2025. Target 30 persen pada 2045, pemerintah siapkan berbagai strategi.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 21 Januari 2026
Ruang Terbuka Hijau Jakarta Baru 5,6 Persen di 2025, Pemprov Kejar Target 30 Persen pada 2045
Indonesia
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Target Sekolah Swasta Gratis DKI 2026 Turun Jadi 100 Sekolah
Pemprov DKI Jakarta menurunkan target sekolah gratis 2026 menjadi 100 sekolah. APBD DKI 2026 turun menjadi Rp 81,3 triliun.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 21 Januari 2026
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Target Sekolah Swasta Gratis DKI 2026 Turun Jadi 100 Sekolah
Indonesia
Pemprov DKI Kucurkan Subsidi Rp 6,4 Triliun untuk Urusan Transportasi, Perut Sampai Pengelolaan Air Limbah
Dana jumbo ini dialokasikan khusus untuk subsidi transportasi, pangan, hingga pengelolaan air demi menjaga stabilitas ekonomi warga ibu kota
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Januari 2026
Pemprov DKI Kucurkan Subsidi Rp 6,4 Triliun untuk Urusan Transportasi, Perut Sampai Pengelolaan Air Limbah
Indonesia
Pemprov DKI Alokasikan Triliunan Rupiah untuk Transportasi dan Pendidikan di APBD 2026
APBD DKI Jakarta 2026 resmi diundangkan. Anggaran dialokasikan untuk infrastruktur, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga bantuan sosial warga.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 27 Desember 2025
Pemprov DKI Alokasikan Triliunan Rupiah untuk Transportasi dan Pendidikan di APBD 2026
Indonesia
APBD Jakarta 2026 Rp 81,32 Triliun, Masih Fokus Masalah Banjir hingga Kemacetan
APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026 resmi ditetapkan sebesar Rp 81,32 triliun, turun Rp 10,54 triliun akibat penurunan dana transfer dari pusat.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 27 Desember 2025
APBD Jakarta 2026 Rp 81,32 Triliun, Masih Fokus Masalah Banjir hingga Kemacetan
Indonesia
Dewan Golkar DKI Duga Ada Mafia dalam Penyaluran Pangan Murah
DPRD Provinsi DKI Jakarta merekomendasikan Bappeda agar mengkaji lagi pengurangan anggaran pangan bersubsidi.
Dwi Astarini - Rabu, 12 November 2025
Dewan Golkar DKI Duga Ada Mafia dalam Penyaluran Pangan Murah
Indonesia
Ketua DPRD DKI Tetap Ketok Raperda APBD 2026, Sempat Dihujani Interupsi
Sebelum raperda diketok, tiga fraksi DPRD DKI Jakarta mengajukan interupsi.
Dwi Astarini - Rabu, 12 November 2025
Ketua DPRD DKI Tetap Ketok Raperda APBD 2026, Sempat Dihujani Interupsi
Indonesia
DBH DKI Dipotong Rp 15 Triliun, Tunjangan tak Dipangkas biar ASN Full Senyum
ASN yang murung bikin Gubernur enggak semangat.
Dwi Astarini - Selasa, 11 November 2025
DBH DKI Dipotong Rp 15 Triliun, Tunjangan tak Dipangkas biar ASN Full Senyum
Indonesia
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
DPRD juga memberikan catatan khusus terhadap penyesuaian anggaran pada beberapa program
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Indonesia
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
William juga menyoroti rendahnya realisasi belanja lainnya berdasarkan data BPKD DKI
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
Bagikan