Polemik Usai, Bamus Betawi Kubu Haji Lulung Tetap Dapat Hibah Rp 3 Miliar

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 26 November 2021
Polemik Usai, Bamus Betawi Kubu Haji Lulung Tetap Dapat Hibah Rp 3 Miliar

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP Gembong Warsono (MP/Asropih)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Pembagian hibah untuk organisasi masyarakat (ormas) Betawi sempat berpolemik ketika pembahasan ABPD DKI tahun anggaran 2022.

Ada usulan nilai hibah Bamus Betawi Rp 3 miliar dibagi sebagian dengan Bamus Suku Betawi 1982 yang mendapat Rp 1,2 miliar.

Anggaran kedua ormas digabungkan sehingga menjadi Rp 4,2 miliar. Lalu dibagi sama rata sehingga masing-masing mendapat Rp 2,1 miliar, baik Bamus Betawi maupun Bamus Suku Betawi 1982.

Baca Juga:

Pemprov DKI tidak Setuju Penyaluran Dana Hibah Bamus Betawi Disetop

Akhirnya diputuskan, Bamus Betawi kubu Abraham Lunggana alias Haji Lulung tak jadi dipotong, tetap akan mendapatkan hibah Rp 3 miliar pada tahun depan. Keputusan itu telah sepakati oleh DPRD dan Pemprov DKI.

Sedangkan Bamus Suku Betawi 1982 asuhan Zainuddin atau Bang Oding mendapat jatah hibah Rp 1,2 miliar. Angka itu tetap seperti penganggaran sebelumnya.

"Dinamika pembahasan bermacam-macam, sehingga (tetap) Rp 3 miliar untuk Bamus (kubu Lulung) dan satu lagi Rp 1,2 miliar untuk Bamus Suku Betawi 1982," kata anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono Kumat (26/11).

Baca Juga:

Komisi A DPRD Rekomendasikan Dana Hibah Bamus Betawi Disetop

Ia pun berharap, dualisme Bamus Betawi ini bisa segera diakhiri. Maka dari itu, Gembong meminta Pemprov DKI melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) untuk menyatukan dua ormas Betawi ini.

Sebab, keduanya sama-sama memiliki peranan penting dalam melestarikan kebudayaan Betawi.

Terlebih tujuan Ketua Fraksi PDIP ini ingin menyatukan keduanya, agar budaya Betawi bisa menjadi tuan rumah di kotanya sendiri.

"Pemprov DKI harus memposisikan diri sebagai orang tua asuh yang menyatukan semua elemen organisasi kebetawian," pungkasnya. (Asp)

Baca Juga:

PKS Sebut Bamus Formula E Salahi Aturan DPRD

#Gembong Warsono #Masyarakat Betawi #APBD DKI
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPRD bersama Pemprov DKI Sepakati APBD 2026 Sebesar Rp 95 Triliun
Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta, Khoirudin bersyukur karena angka inflasi di Jakarta berada di bawah rata-rata inflasi nasional.
Frengky Aruan - Selasa, 12 Agustus 2025
DPRD bersama Pemprov DKI Sepakati APBD 2026 Sebesar Rp 95 Triliun
Indonesia
Sah! APBD DKI Jakarta Meroket Jadi Rp 95,351 Triliun, Sektor Pendidikan dan Kesehatan Bakal Jadi Prioritas Utama?
Khoirudin optimistis bahwa APBD 2026 akan mampu meningkatkan kualitas layanan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bagi warganya
Angga Yudha Pratama - Selasa, 12 Agustus 2025
Sah! APBD DKI Jakarta Meroket Jadi Rp 95,351 Triliun, Sektor Pendidikan dan Kesehatan Bakal Jadi Prioritas Utama?
Indonesia
Gubernur Pramono Pastikan Pembangunan Taman Bendera Pusaka Tak Pakai APBD DKI
Pramono menyampaikan bahwa pembangunan taman ini merupakan wujud komitmen Jakarta dalam menjaga warisan sejarah, budaya, dan lingkungan hidup.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 09 Agustus 2025
Gubernur Pramono Pastikan Pembangunan Taman Bendera Pusaka Tak Pakai APBD DKI
Indonesia
PSI DKI Bongkar Anggaran Proyektor Rp 50 Juta Dianggarkan Rp 214 Juta
Pemprov DKI harus sensitif terhadap perasaan masyarakat dalam melakukan pembelian dengan menggunakan pendapatan-pendapatan pajak dan retribusinya.
Dwi Astarini - Jumat, 25 Juli 2025
PSI DKI Bongkar Anggaran Proyektor Rp 50 Juta Dianggarkan Rp 214 Juta
Indonesia
PSI Jakarta Kritik Penambahan BTT APBD P 2025 Senilai Rp 2,89 Triliun
Penambahan BTT sebesar Rp 2,89 triliun dalam APBD TA 2025 disebut tidak didasari adanya kebutuhan nyata dari masyarakat.
Dwi Astarini - Senin, 21 Juli 2025
PSI Jakarta Kritik Penambahan BTT APBD P 2025 Senilai Rp 2,89 Triliun
Indonesia
Wagub Rano Ajukan Rancangan APBD Perubahan 2025 Sebesar Rp 91,86 triliun
Rano mengajukan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 91,86 triliun.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 16 Juli 2025
Wagub Rano Ajukan Rancangan APBD Perubahan 2025 Sebesar Rp 91,86 triliun
Indonesia
Pramono Buka Kartu, Tiap Penumpang Transjabodetabek 'Makan' Subsidi APBD Rp 11.500
Pramono Anung buka-bukaan biaya operasional layanan Transjabodetabek sebetulnya Rp 15.000 per penumpang.
Wisnu Cipto - Kamis, 12 Juni 2025
Pramono Buka Kartu, Tiap Penumpang Transjabodetabek 'Makan' Subsidi APBD Rp 11.500
Indonesia
Stafsus Gubernur Promono Bilang Dedi Mulyadi Salah Hitung APBD Jakarta Bisa Gaji Per KK Rp 10 Juta
Dedi Mulyadi memiliki ide dengan membagikan gaji Rp 10 juta per Kepala Keluarga (KK) setiap bulan dengan APBD DKI Rp 91,34 triliun, jika menjadi Gubernur Jakarta.
Wisnu Cipto - Senin, 12 Mei 2025
Stafsus Gubernur Promono Bilang Dedi Mulyadi Salah Hitung APBD Jakarta Bisa Gaji Per KK Rp 10 Juta
Indonesia
Imam Besar FBR: Pergub Lembaga Adat Betawi Harus Dipercepat
Pergub LAM Betawi akan mengakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 18 April 2025
Imam Besar FBR: Pergub Lembaga Adat Betawi Harus Dipercepat
Indonesia
Pemprov DKI Efisiensi Anggaran Rp 1,548 Triliun pada Program Pram-Rano
Sejumlah pos anggaran di masing-masing OPD yang terkena efisiensi, pada program Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta Pramono Anung-Rano Karno.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 24 Februari 2025
Pemprov DKI Efisiensi Anggaran Rp 1,548 Triliun pada Program Pram-Rano
Bagikan