Polemik Usai, Bamus Betawi Kubu Haji Lulung Tetap Dapat Hibah Rp 3 Miliar
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP Gembong Warsono (MP/Asropih)
MerahPutih.com - Pembagian hibah untuk organisasi masyarakat (ormas) Betawi sempat berpolemik ketika pembahasan ABPD DKI tahun anggaran 2022.
Ada usulan nilai hibah Bamus Betawi Rp 3 miliar dibagi sebagian dengan Bamus Suku Betawi 1982 yang mendapat Rp 1,2 miliar.
Anggaran kedua ormas digabungkan sehingga menjadi Rp 4,2 miliar. Lalu dibagi sama rata sehingga masing-masing mendapat Rp 2,1 miliar, baik Bamus Betawi maupun Bamus Suku Betawi 1982.
Baca Juga:
Pemprov DKI tidak Setuju Penyaluran Dana Hibah Bamus Betawi Disetop
Akhirnya diputuskan, Bamus Betawi kubu Abraham Lunggana alias Haji Lulung tak jadi dipotong, tetap akan mendapatkan hibah Rp 3 miliar pada tahun depan. Keputusan itu telah sepakati oleh DPRD dan Pemprov DKI.
Sedangkan Bamus Suku Betawi 1982 asuhan Zainuddin atau Bang Oding mendapat jatah hibah Rp 1,2 miliar. Angka itu tetap seperti penganggaran sebelumnya.
"Dinamika pembahasan bermacam-macam, sehingga (tetap) Rp 3 miliar untuk Bamus (kubu Lulung) dan satu lagi Rp 1,2 miliar untuk Bamus Suku Betawi 1982," kata anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono Kumat (26/11).
Baca Juga:
Komisi A DPRD Rekomendasikan Dana Hibah Bamus Betawi Disetop
Ia pun berharap, dualisme Bamus Betawi ini bisa segera diakhiri. Maka dari itu, Gembong meminta Pemprov DKI melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) untuk menyatukan dua ormas Betawi ini.
Sebab, keduanya sama-sama memiliki peranan penting dalam melestarikan kebudayaan Betawi.
Terlebih tujuan Ketua Fraksi PDIP ini ingin menyatukan keduanya, agar budaya Betawi bisa menjadi tuan rumah di kotanya sendiri.
"Pemprov DKI harus memposisikan diri sebagai orang tua asuh yang menyatukan semua elemen organisasi kebetawian," pungkasnya. (Asp)
Baca Juga:
PKS Sebut Bamus Formula E Salahi Aturan DPRD
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Ruang Terbuka Hijau Jakarta Baru 5,6 Persen di 2025, Pemprov Kejar Target 30 Persen pada 2045
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Target Sekolah Swasta Gratis DKI 2026 Turun Jadi 100 Sekolah
Pemprov DKI Kucurkan Subsidi Rp 6,4 Triliun untuk Urusan Transportasi, Perut Sampai Pengelolaan Air Limbah
Pemprov DKI Alokasikan Triliunan Rupiah untuk Transportasi dan Pendidikan di APBD 2026
APBD Jakarta 2026 Rp 81,32 Triliun, Masih Fokus Masalah Banjir hingga Kemacetan
Dewan Golkar DKI Duga Ada Mafia dalam Penyaluran Pangan Murah
Ketua DPRD DKI Tetap Ketok Raperda APBD 2026, Sempat Dihujani Interupsi
DBH DKI Dipotong Rp 15 Triliun, Tunjangan tak Dipangkas biar ASN Full Senyum
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet