PKS Sebut Bamus Formula E Salahi Aturan DPRD

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 27 September 2021
PKS Sebut Bamus Formula E Salahi Aturan DPRD

Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta. (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sebagian anggota dewan Kebon Sirih menyebut keputusan rapat hak interpelasi Formula E, Selasa (28/9) besok, membuat bingung.

Sebab, agenda Badan Musyawarah (Bamus) hari ini yang membahas soal rencana rapat Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun 2021, ujuk-ujuk menyinggung soal hak interpelasi.

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Achmad Yani mengaku terkejut ketika pimpinan dewan Prasetyo Edi Marsudi memutuskan, rapat interpelasi Formula E Selasa besok berdasarkan rapat Bamus.

Baca Juga:

Besok DPRD DKI Gelar Rapat Paripurna Hak Interpelasi Formula E, Gerindra: Ngebet Banget

“Jadi ternyata di rapat Bamus itu, ada peserta Bamus mengusulkan jadwal paripurna interpelasi dan main diketok (disetujui) saja oleh ketua. Harusnya, kalau enggak ada (dijadwal), itu enggak bisa diputuskan,” ujar Yani saat dikonfirmasi awak media, Senin (27/9).

Ia pun menilai, jadwal agenda paripurna interpelasi Formula E yang rencananya digelar besok menyalahi aturan. Dalam rapat Bamus yang dibuat undangannya ketua itu, tidak ada agenda menentukan jadwal paripurna interpelasi.

"Berarti kalau memang muncul (soal interpelasi), itu berarti menyalahi tata tertib,” katanya.

 Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri) dan Chief Championship Officer Formula E Alberto Longo di Lapangan Monas, Jumat (20/9/2019). ANTARA/Livia Kristianti/aa. (Antara/Livia Kristianti)
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri) dan Chief Championship Officer Formula E Alberto Longo di Lapangan Monas, Jumat (20/9/2019). ANTARA/Livia Kristianti/aa. (Antara/Livia Kristianti)


Menurut Yani, usulan jadwal paripurna interpelasi harus dibuat ulang melalui rapat Bamus. Kata dia, setiap anggota Bamus bakal mendapat surat undangan dari Ketua DPRD DKI yang tentunya telah disepakati empat wakilnya.

“Jadi (sudah diputuskan bersama) secara kolektif kolegial (oleh pimpinan dewan),” imbuhnya.

Yani menyatakan, undangan paripurna interpelasi Formula E juga belum tentu diterbitkan. Setelah dirapatkan dalam Bamus, undangan rapat paripurna harus disetujui oleh tiga pimpinan DPRD DKI Jakarta.

“Selain disetujui ketua, minimal ada dua wakil ketua yang tanda tangan. Jadi, kalau dua wakil enggak tanda tangan ya enggak bisa digelar,” jelas Yani.

Baca Juga:

Besok, DPRD DKI Gelar Rapat Paripurna Hak Interpelasi Formula E

Seperti diketahui, Senin (27/9) pagi tadi sejumlah anggota DPRD DKI menggelar rapat Badan Busyawarah (Bamus) terkait Formula E. Dalam Bamus tersebut diputuskan Selasa (28/9) besok legislator Kebon Sirih melaksanakan rapat paripurna (rapur) tentang hak interpelasi Formula E kepada Gubernur Anies Baswedan.

Agenda rapur interpelasi Formula E ini direncanakan akan berlangsung pada pukul 10.00 WIB.

"28 (September) besok paripurna (hak interpelasi Formula E)," kata Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi di Jakarta, Senin (26/9).

Berdasarkan Peraturan DPRD DKI Jakarta Nomor 1 tahun 2014 tentang Tata Tertib (Tatib) DPRD DKI Jakarta, hak interpelasi dapat digulirkan minimal diajukan oleh 15 orang dan dua fraksi.

Sementara pada interpelasi kali ini, tercatat ada 33 anggota dewan dari dua fraksi yang mengajukan hak itu. Sebanyak 33 anggota dewan itu berasal dari Fraksi PDIP. (Asp)

Baca Juga:

Pengajuan Hak Interpelasi Formula E Mandek, Fraksi PDIP Datangi Ketua DPRD DKI

#Formula E #DPRD DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Tiket masuk Ancol kini diusulkan gratis. DPRD DKI Jakarta pun buka suara perihal usulan tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 27 Oktober 2026
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
DPRD DKI menyoroti kesulitan pedagang tradisional Jakarta bersaing dengan e-commerce dan meminta DPPKUKM serta Pasar Jaya berkolaborasi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Di Kepulauan Seribu sudah ada desalinasi, mengubah air laut jadi air bersih, air tawar.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Indonesia
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta tetap besar sehingga pemerintah daerah perlu mencari alternatif pendanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Indonesia
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bebizie diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi per metrik ton produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur,
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Indonesia
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Harus ada sanksi hukum untuk pihak-pihak yang sengaja membuat tantangan baca surah Alquran berhadian miras, agar ada efek jera.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Bagikan