PNS Jakarta Banyak yang Tidak Memilih Ahok-Djarot

Selvi PurwantiSelvi Purwanti - Selasa, 29 November 2016
PNS Jakarta Banyak yang Tidak Memilih Ahok-Djarot

Ahok dan Djarot saat pengundian nomor urut calon gubernur dan wagub pada Pilgub DKI 2017 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Utara, Selasa (25/10). (Foto: MerahPutih/Rizki Fitrianto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Megapolitan - Charta Politika Indonesia merilis sebuah survei preferensi politik masyarakat DKI Jakarta menjelang Pilkada DKI periode 2017-2022.

Pada survei itu disebutkan bila persentase pemilih Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Jakarta untuk pasangan Ahok-Djarot lebih kecil dibandingkan yang tidak memilih pasangan tersebut.

Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya menjelaskan sebanyak 33,3 persen PNS di Jakarta lebih memilih pasangan Agus-Sylvi. Sedangkan PNS yang memilih Ahok-Djarot hanya 29,6 persen.

"Biasanya PNS itu kan lebih dekat dengan petahana tapi kenapa jumlah pemilihnya lebih sedikit," katanya di kantor Charta Politika, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (29/11).

Jumlah PNS Jakarta yang disurvei oleh Charta Politika Indonesia sebesar 3,7 persen dari 733 koresponden di lima wilayah kota administrasi dan satu kepulauan.

Sekedar informasi, Charta Politika Indonesia telah melakukan survei pada 17-24 November 2016 dengan menggunakan metode acak bertingkat. Survei ini memiliki margin of error 3,5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. (Yni)

BACA JUGA:

  1. Survei: Pemilih Pemula Jakarta Lebih Pilih Ahok-Djarot
  2. Simulasi Dua Pasangan Anies-Sandi Selalu Menang
  3. Hasil Survei: Warga Jakarta Puas Pada Kinerja Ahok-Djarot
  4. Survei: Alasan Warga Jakarta Pilih AHY
  5. Survei Charta Politika Indonesia, Elektabilitas AHY Paling Tinggi
#PNS #Pilgub DKI 2017 #Calon Gubernur DKI 2017-2022 #Anies Baswedan-Sandiaga Uno #Agus Yudhoyono-Sylviana Murni #Pasangan Ahok-Djarot
Bagikan
Ditulis Oleh

Selvi Purwanti

Simple, funny and passionate. Almost unreal

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Dikabarkan Mau Hapus Utang Pensiunan PNS
Presiden RI, Prabowo Subianto, dikabarkan mau menghapus utang pensiunan PNS. Lalu, apakah informasi ini benar?
Soffi Amira - Sabtu, 23 Mei 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Dikabarkan Mau Hapus Utang Pensiunan PNS
Indonesia
Kemendikdasmen Cari Sekolah Kelebihan Pengajar, Tutupi Kekurangan Formasi 498 Ribu Guru
Kemendikdasmen dan lembaga terkait juga sedang membahas mekanisme seleksi bagi ratusan ribu guru non-ASN tersebut yang sudah masuk sistem Dapodik.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 12 Mei 2026
Kemendikdasmen Cari Sekolah Kelebihan Pengajar, Tutupi Kekurangan Formasi 498 Ribu Guru
Indonesia
DPR Dorong Status Semua Guru Jadi PNS
Ke depan, harus ada satu status guru nasional, yaitu PNS. Tidak ada lagi guru PPPK maupun PPPK Paruh Waktu
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 11 Mei 2026
DPR Dorong Status Semua Guru Jadi PNS
Indonesia
THR ASN 2026 Mulai Cair, Pemerintah Siapkan Anggaran Rp 55 Triliun
Pemerintah mulai mencairkan THR ASN 2026 sejak 26 Februari. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut total anggaran mencapai Rp55 triliun.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Maret 2026
THR ASN 2026 Mulai Cair, Pemerintah Siapkan Anggaran Rp 55 Triliun
Indonesia
DPR Usulkan Gaji Tunggal Bagi ASN, Hilangkan Disparitas Penghasilan
Kebijakan ini berpotensi meningkatkan kesejahteraan dan kepuasan kerja ASN, karena sistem yang lebih adil akan menumbuhkan loyalitas dan semangat kerja.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 30 Oktober 2025
DPR Usulkan Gaji Tunggal Bagi ASN, Hilangkan Disparitas Penghasilan
Indonesia
Usulan PPPK Diangkat Jadi PNS Dapat Dukungan dari DPR: Demi Kesejahteraan dan Karier yang Pasti
Anggota Komisi II DPR RI Ali Ahmad dukung usulan PPPK diangkat jadi PNS, dinilai beri kepastian, kesejahteraan, dan karier yang lebih baik.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 29 Oktober 2025
Usulan PPPK Diangkat Jadi PNS Dapat Dukungan dari DPR: Demi Kesejahteraan dan Karier yang Pasti
Indonesia
TPP ASN DKI Aman dari Potongan, Pramono Anung Ancam Pecat PNS yang 'Flexing'
Aturan mengenai TPP ini tertuang dalam Pergub DKI Jakarta Nomor 69 tahun 2020
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 25 Oktober 2025
TPP ASN DKI Aman dari Potongan, Pramono Anung Ancam Pecat PNS yang 'Flexing'
Indonesia
Jejak Kesejahteraan ASN, DPR 'Ngebet' Hapuskan Beda Gaji PNS-PPPK
Pembahasan UU ASN akan melalui tahap naskah akademik di Baleg
Angga Yudha Pratama - Rabu, 15 Oktober 2025
Jejak Kesejahteraan ASN, DPR 'Ngebet' Hapuskan Beda Gaji PNS-PPPK
Indonesia
APBD DKI Jakarta 2026 Dipangkas Rp 15 Triliun, Gubernur Pramono akan Kurangi Kuota Rekrutmen PJLP Tahun Depan
Nilai APBD DKI Jakarta 2026 diperkirakan turun menjadi Rp 79,06 triliun dari Rp 95,35 triliun pada tahun sebelumnya.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Oktober 2025
APBD DKI Jakarta 2026 Dipangkas Rp 15 Triliun, Gubernur Pramono akan Kurangi Kuota Rekrutmen PJLP Tahun Depan
Indonesia
Gubernur Dedi Bakal Umumkan Pegawai Termalas di Media Sosial dan Dipindah Jadi Tenaga Administratif di Sekolah
Pengumuman di media sosial ini, akan dilakukan mulai tanggal 1 November 2025 mendatang, untuk melecut kinerja pegawai tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 02 Oktober 2025
Gubernur Dedi Bakal Umumkan Pegawai Termalas di Media Sosial dan Dipindah Jadi Tenaga Administratif di Sekolah
Bagikan