Andika Pratama
MerahPutih.com - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mendengarkan Pledoi PT. DBG dengan terdakwa RI dalam sidang lanjutan yang digelar pada Selasa (25/8) malam. Dalam sidang itu, Tim kuasa hukum PT. DBG menyampai puluhan point pembelaaan.
Tim kuasa hukum RI, Philipus H Sitepu menerangkan, tanpa prosedur PT. GPE tiba-tiba berhenti dan tidak mau lagi mengerjakan penambangan batu bara. Padahal, PT. GPE ini sudah terikat dalam perjanjian dan seharunya dikenakan pinalty atau denda.
"Terus kalau kita suruh tolong dong kerja lagi, apakah itu terjadi pidana? Kan enggak itu masih dalam konteks perjanjian dari 2011-2014," ucap dia Rabu (26/8).
Artinya, apabila sudah terikat dalam perjanjian kerja maka tanpa disuruh ataupun disuruh maka PT. GPE harus menjalankan pekerjaannya. Sehingga apa yang disampaikan oleh pelapor mengenai bujuk rayu tidaklah benar.
"Kalau pun ada kata-kata itu (bujuk rayu bekerja lagi) itu ranahnya perdata bukan pidana karena ada perjanjian. Apalagi, soal invoice yang belum dibayar itu sudah jelas perdata bukan pidana," tutur dia.
Philipus menambahkan, alasan belum terbayarnya invoice lantaran kliennya melakukan perhitungan. Dari perhitungan itu, ternyata kliennya ada kerugian yang cukup besar dibandingkan PT. GPE.
"Dia (PT. GPE) ada rugi, tapi lebih besar kerugian kita loh(PT. DBG). Dia ga mau rekonsiliasi, dia mau tetap dibayarkan," tutup dia.
Sebagai informasi, PT GPE tidak profesional dan PT DBG terus beritikad baik masih melakukan pembayaran kerja sama. Namun, PT GPE tetap tidak bekerja sesuai perjanjian yang sudah disepakati bersama.
PT. GPE Malah melaporkan PT DBG ke Polda Metro Jaya atas tuduhan penggelapan dengan terlapor Komisaris PT DBG RI dan R pada Mei 2017.
Padahal, R dalam kasus ini hanya sebagai mediator pertemuan antara PT. DBG dengan PT GPE. Dan pertemuan mereka juga berbicara tentang perjanjian tapi bukannya memperbaiki kinerja malah PT GPE lapor ke polisi.
Padahal pertemuan atau pekerjaan yang diberikan kepada PT GPE sudah dalam perjanjian. Jadi penyelesaian masalah juga penyelesaian perdata ini justru menjadi ranah Pidana penggelapan. (Knu)
