Plt Ketua Umum PPP Sebut Ada Kemungkinan Koalisi dengan PDIP

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 08 Maret 2023
Plt Ketua Umum PPP Sebut Ada Kemungkinan Koalisi dengan PDIP

Plt. Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono. ANTARA/Putu Indah Savitri.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kedekatan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan PDI Perjuangan (PDIP) belakangan menarik perhatian publik. Hal itu terjadi setelah adanya pertemuan antara Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dengan Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Romahurmuziy.

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono mengatakan bahwa PPP membuka peluang menjalin kerja sama politik dengan PDIP.

“Iya, memang kemungkinan itu ada,” kata Mardiono, Selasa (7/4).

Baca Juga:

PKS Harap MoU Koalisi Perubahan Rampung sebelum Ramadan

Mardiono pun mengatakan dalam waktu dekat PPP rencananya akan bersilaturahmi dengan PDIP. Ia menyebut bahwa silaturahmi tersebut merupakan pertemuan politik biasa dalam rangka menjaga demokrasi berjalan baik.

“Entah dengan Bu Mega, Mbak Puan, atau Pak Sekjen mungkin. Ya, silaturahmi politik biasa,” ujarnya, seperti dikutip Antara.

Dia menyebut, rencana pertemuan dengan PDIP tersebut kemungkinan baru akan dilakukan pada pekan depan selepas tanggal 15 Maret.

“Mungkin setelah tanggal 15-an baru akan minta waktu ke PDIP untuk berkunjung,” imbuhnya.

Namun silaturahmi dengan PDIP tersebut, kata dia, kemungkinan baru akan dilakukan setelah PPP bersilaturahmi dengan Partai Bulan Bintang (PBB) terlebih dahulu.

“Mungkin waktu dekat ini ada kita bertemu kunjungan antarparpol tapi mungkin ke PBB, dengan Pak Yusril. Saya kabari, dalam waktu dekat ini,” katanya pula.

Ketika ditanyakan terkait pembahasan peluang koalisi dalam pertemuan dengan PDIP, Mardiono pun tidak menampiknya.

“Ya, tentu peluang-peluang membahas soal perpolitikan nasional kita,” ucapnya.

Baca Juga:

Alasan PDIP Tak Mau Buru-Buru Bangun Koalisi

Menurut dia, dorongan berkoalisi tersebut sebagai upaya membangun kekuatan politik yang lebih besar dalam menghadapi kontestasi Pemilu 2024, di mana diketahui PDIP merupakan satu-satunya partai politik yang memiliki tiket tunggal untuk bisa mencalonkan capres-cawapres.

"Tentu upaya-upaya untuk mengajak berkoalisi, apalagi ini PPP termasuk yang kecil, jumlahnya 4,5 persen. Tentu berusaha mengajak koalisi dengan partai-partai yang lain, itu bagian dari upaya politik yang dilakukan parpol," jelasnya.

Meski demikian, Mardiono menyebut bahwa PPP belum tentu keluar dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Sebaliknya, ia justru membuka kemungkinan bagi PDIP untuk bergabung dengan PPP bersama PAN, dan Partai Golkar.

"Kan, tidak harus keluar (PPP). Ya, mungkin-mungkin saja kalau koalisi misalnya, KIB kemudian koalisi dengan PDIP mungkin-mungkin saja. Itu juga hal yang positif, artinya parpol-parpol yang besar gabung jadi satu," kata Mardiono.

Mardiono pun mengaku sejauh ini hubungan PPP dengan PDIP terjalin dengan baik, terlebih kedua partai tersebut merupakan sama-sama partai di koalisi Pemerintah Joko Widodo.

“Selama ini baik, komunikasi juga baik. Kami tidak pernah ada persoalan dalam tanda kutip misalnya ada perbedaan-perbedaan yang mendasar, apakah bentuknya itu berseberangan, kami tidak ada. Baik-baik. Kalau toh sesekali kita berbeda pandangan itu biasa dalam politik ya, misal di parlemen atau apa,” tambahnya.

Mardiono juga mengatakan bahwa Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Romahurmuziy telah bertemu terlebih dahulu dengan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto.

"Oh biasa saja, Mas Romy dulu juga Ketum, kantornya bersebelahan. Jadi kemarin itu mampir ke Mas Hasto. Pertemuan biasa saja enggak ada yang gimana-gimana," jelasnya. (*)

Baca Juga:

AHY Sebut Deklarasi Bersama Koalisi Perubahan Sebuah Keniscayaan

#Partai Persatuan Pembangunan (PPP) #PDIP #Koalisi Pilpres #Pilpres #Pilpres 2024
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
MK tak Terima Gugatan Syarat Pendidikan Gibran, Apa Alasannya?
Mahkamah Konstitusi menolak gugatan syarat pendidikan Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka. Lalu, apa alasannya?
Soffi Amira - Rabu, 07 Oktober 2026
MK tak Terima Gugatan Syarat Pendidikan Gibran, Apa Alasannya?
Dunia
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Calon presiden Flavio Bolsonari memperoleh suara 47,23 persen. Kemudian, Lula da Silva memperoleh suara 44,93 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Indonesia
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Pertemuan tersebut merupakan lanjutan setelah kedua tokoh bertemu pada Senin (28/9) malam.
Dwi Astarini - Selasa, 29 September 2026
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Indonesia
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Guruh Soekarnoputra meninggal dunia di usia 73 tahun, Sabtu (26/9). Ia meninggalkan karya dan lagu legendaris.
Soffi Amira - Sabtu, 26 September 2026
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Indonesia
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Angka tersebut belum menjadi keputusan resmi karena masih dibicarakan secara informal oleh partai politik.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Indonesia
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Wacana-wacana itu masih merupakan perbincangan di antara partai politik dan belum masuk tahapan pembahasan di DPR RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 22 September 2026
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Indonesia
PDIP Tunggu Naskah Akademik Capres-Cawapres Harus Diusung 2 Fraksi DPR
Deddy meminta pembahasan mengenai mekanisme tersebut dilakukan setelah dokumen resmi revisi UU Pemilu tersedia.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 21 September 2026
PDIP Tunggu Naskah Akademik Capres-Cawapres Harus Diusung 2 Fraksi DPR
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Pelemahan benteng demokrasi tidak dilakukan melalui pengerahan militer atau perebutan kekuasaan secara paksa, tapi dilegalkan melalui instrumen hukum formal atau autocratic legalism.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Bagikan