Alasan PDIP Tak Mau Buru-Buru Bangun Koalisi

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 02 Maret 2023
Alasan PDIP Tak Mau Buru-Buru Bangun Koalisi

Tangkapan layar-Politisi PDIP Masinton Pasaribu dalam Talk Show Embargo Talk Episode 3 dengan topik "PDIP di tengah kepungan koalisi" di Jakarta, Kamis. (02/03/2023) (ANTARA/Boyke Ledy Watra)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - PDI Perjuangan hingga kini belum menentukan koalisi dengan partai lain menghadapi Pemilu 2024.

Politisi PDIP Masinton Pasaribu mengatakan, PDIP tidak perlu buru-buru bersikap terkait koalisi, meskipun partai politik lain sudah terlebih dahulu membangun koalisi-koalisi.

"Tahapan pemilu untuk saat ini kan baru tahapan legislatif, belum ada tahapan pilpres, ya ngapain harus buru-buru," kata Masinton Pasaribu dalam Talk Show Embargo Talk Episode 3 dengan topik "PDIP di tengah kepungan koalisi" di Jakarta, Kamis (2/3).

Baca Juga:

Legislator PDIP Ingatkan Gubernur NTT Tak Jadikan Siswa 'Kelinci Percobaan'

Menurut dia, yang terpenting bagi PDIP dalam menyongsong Pemilu 2024 adalah membangun dan menjalin komunikasi politik dengan tokoh, elemen masyarakat, dan lintas partai politik.

"Itu menjadi sangat penting karena hari ini diketahui PDIP Perjuangan sebagai partai pendukung utama pemerintah, kami berfokus untuk membantu pemerintah mengatasi persoalan-persoalan baik itu ekonomi pascapandemi dan kemudian dampak-dampak dari konstalasi global."

"Dampak global tersebut seperti dampak yang dirasakan Indonesia akibat perang Rusia dengan Ukraina. Hal itu bagi PDIP Perjuangan bukan berarti mengabaikan persoalan kontestasi pilpres," paparnya, seperti dikutip Antara.

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: PDIP Tak Bisa Usung Capres di Pilpres

Tetapi, katanya, ada hal-hal yang menjadi prioritas untuk PDI Perjuangan saat ini, belum ke ranah politik kekuasaan kira-kira seperti itu.

Artinya, lanjut dia, PDI Perjuangan hari ini masih berbicara tentang bagaimana bisa bersama-sama menghadapi situasi di mana baru selesai masa pandemi dan menghadapi persoalan bangsa ini.

"Kalau soal koalisi, itu yang jelas, pertama (PDIP mempertimbangkan) kesamaan platform ideologi dan kemudian cara pandang bersama, memandang persoalan-persoalan Indonesia saat ini dan ke depan sehingga nanti dari situ kami baru berbicara tentang siapa kandidatnya," ucapnya.

Oleh karena itu, lanjut dia, sikap sebagai pendukung utama pemerintah tentunya apa pun program pemerintah akan didukung.

"Kami ingin ada kesinambungan dalam proses pembangunan yang sudah dilakukan Presiden Jokowi, baik bersama Pak Jusuf Kalla periode sebelumnya dan sekarang bersama KH Ma'ruf Amin, artinya dalam masa 10 tahun 2 periode ini kami ingin ke depan itu, kepemimpinan yang mampu melanjutkan kesinambungan," ujarnya. (*)

Baca Juga:

PDIP Minta Ganjar Taat Aturan Partai Soal Dukungan Capres

#Pemilu 2024 #PDIP
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Dalam praktiknya, para PKL yang tergabung dalam asosiasi tersebut banyak menemui kendala ketika mengakses permodalan ke institusi keuangan milik pemerintah (Himbara).
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Indonesia
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Makna Sumpah Pemuda tidak hanya soal persatuan teritorial, tetapi juga semangat kebangsaan dan kesadaran geopolitik yang menjadi fondasi kuat Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Oktober 2025
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Indonesia
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Generasi muda tidak boleh hanya menjadi objek pembangunan.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Oktober 2025
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Indonesia
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning, menolak usulan pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto. Ia menilai, bahwa Soeharto merupakan sosok pelanggar HAM.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
Indonesia
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
PDIP menyerahkan kasus dugaan korupsi proyek Whoosh kepada KPK. Hal itu diungkapkan oleh Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
Indonesia
PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
Meminta agar penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dilakukan secara business to business (B2B).
Dwi Astarini - Senin, 27 Oktober 2025
PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
Indonesia
PDIP Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, FX Rudy Sebut itu Harapan Masyarakat
Adanya penolakan tersebut berarti ada harapan dari masyarakat yang harus didengar.
Dwi Astarini - Minggu, 26 Oktober 2025
PDIP Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, FX Rudy Sebut itu Harapan Masyarakat
Indonesia
Bonnie Triyana Tegaskan Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto Mencederai Cita-Cita Reformasi
Pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto justru akan bertentangan dengan semangat reformasi yang bertujuan membatasi kekuasaan.
Dwi Astarini - Minggu, 26 Oktober 2025
Bonnie Triyana Tegaskan Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto Mencederai Cita-Cita Reformasi
Indonesia
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan, Politisi PDIP: Aktivis 1998 Bisa Dianggap Pengkhianat
Soeharto kini diusulkan jadi pahlawan nasional. Politisi PDIP mengatakan, bahwa aktivis 1998 bisa dianggap sebagai pengkhianat.
Soffi Amira - Kamis, 23 Oktober 2025
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan, Politisi PDIP: Aktivis 1998 Bisa Dianggap Pengkhianat
Indonesia
Hari Santri Jadi Momentum Gali kembali Islam Bung Karno dan Resolusi Jihad
Hari Santri merupakan waktu yang tepat untuk menggali kembali gagasan-gagasan Islam Bung Karno yang berakar pada spiritualitas dan nasionalisme.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Oktober 2025
Hari Santri Jadi Momentum Gali kembali Islam Bung Karno dan Resolusi Jihad
Bagikan