Alasan PDIP Tak Mau Buru-Buru Bangun Koalisi

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 02 Maret 2023
Alasan PDIP Tak Mau Buru-Buru Bangun Koalisi

Tangkapan layar-Politisi PDIP Masinton Pasaribu dalam Talk Show Embargo Talk Episode 3 dengan topik "PDIP di tengah kepungan koalisi" di Jakarta, Kamis. (02/03/2023) (ANTARA/Boyke Ledy Watra)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - PDI Perjuangan hingga kini belum menentukan koalisi dengan partai lain menghadapi Pemilu 2024.

Politisi PDIP Masinton Pasaribu mengatakan, PDIP tidak perlu buru-buru bersikap terkait koalisi, meskipun partai politik lain sudah terlebih dahulu membangun koalisi-koalisi.

"Tahapan pemilu untuk saat ini kan baru tahapan legislatif, belum ada tahapan pilpres, ya ngapain harus buru-buru," kata Masinton Pasaribu dalam Talk Show Embargo Talk Episode 3 dengan topik "PDIP di tengah kepungan koalisi" di Jakarta, Kamis (2/3).

Baca Juga:

Legislator PDIP Ingatkan Gubernur NTT Tak Jadikan Siswa 'Kelinci Percobaan'

Menurut dia, yang terpenting bagi PDIP dalam menyongsong Pemilu 2024 adalah membangun dan menjalin komunikasi politik dengan tokoh, elemen masyarakat, dan lintas partai politik.

"Itu menjadi sangat penting karena hari ini diketahui PDIP Perjuangan sebagai partai pendukung utama pemerintah, kami berfokus untuk membantu pemerintah mengatasi persoalan-persoalan baik itu ekonomi pascapandemi dan kemudian dampak-dampak dari konstalasi global."

"Dampak global tersebut seperti dampak yang dirasakan Indonesia akibat perang Rusia dengan Ukraina. Hal itu bagi PDIP Perjuangan bukan berarti mengabaikan persoalan kontestasi pilpres," paparnya, seperti dikutip Antara.

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: PDIP Tak Bisa Usung Capres di Pilpres

Tetapi, katanya, ada hal-hal yang menjadi prioritas untuk PDI Perjuangan saat ini, belum ke ranah politik kekuasaan kira-kira seperti itu.

Artinya, lanjut dia, PDI Perjuangan hari ini masih berbicara tentang bagaimana bisa bersama-sama menghadapi situasi di mana baru selesai masa pandemi dan menghadapi persoalan bangsa ini.

"Kalau soal koalisi, itu yang jelas, pertama (PDIP mempertimbangkan) kesamaan platform ideologi dan kemudian cara pandang bersama, memandang persoalan-persoalan Indonesia saat ini dan ke depan sehingga nanti dari situ kami baru berbicara tentang siapa kandidatnya," ucapnya.

Oleh karena itu, lanjut dia, sikap sebagai pendukung utama pemerintah tentunya apa pun program pemerintah akan didukung.

"Kami ingin ada kesinambungan dalam proses pembangunan yang sudah dilakukan Presiden Jokowi, baik bersama Pak Jusuf Kalla periode sebelumnya dan sekarang bersama KH Ma'ruf Amin, artinya dalam masa 10 tahun 2 periode ini kami ingin ke depan itu, kepemimpinan yang mampu melanjutkan kesinambungan," ujarnya. (*)

Baca Juga:

PDIP Minta Ganjar Taat Aturan Partai Soal Dukungan Capres

#Pemilu 2024 #PDIP
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
"PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak berbagai bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis," kata Hasto
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Juni 2026
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
Indonesia
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menegaskan program bantuan sapi kurban Presiden memiliki dasar hukum dan mekanisme resmi dalam sistem keuangan negara.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Indonesia
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh membedakan pemenang tender berdasarkan latar belakang politik.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Indonesia
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
TB Hasanuddin menilai Perpres 8/2026 berpotensi multitafsir dan bisa menimbulkan labelisasi ekstremisme terhadap masyarakat.
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Mei 2026
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
Indonesia
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Ambang batas parlemen ideal 38 kursi dengan PT nasional 5,5–6 persen
Wisnu Cipto - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Indonesia
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
PDIP merespons usulan ambang batas parpol 13 kursi di DPR. PDIP mengatakan, bahwa harus ada kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Kebersamaan dan gotong royong menjadi kekuatan utama untuk mendorong perubahan yang berpihak kepada rakyat kecil.
Dwi Astarini - Senin, 04 Mei 2026
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Indonesia
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Rano Karno memandang kaum pekerja sebagai elemen vital yang menentukan arah ekonomi daerah
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Indonesia
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Di Indonesia sendiri, sejarah perjuangan buruh juga memiliki perjalanan panjang sejak masa kolonial ketika buruh mengalami berbagai bentuk penindasan, termasuk kerja paksa dan upah yang tidak manusiawi
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Indonesia
Suhud Alynudin Resmi Gantikan Khoirudin sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta
Suhud Alynudin resmi menjadi Ketua DPRD DKI Jakarta. Ia menggantikan Khoirudin di posisi tersebut. Hal itu disetujui dalam paripurna DPRD DKI Jakarta.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
Suhud Alynudin Resmi Gantikan Khoirudin sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta
Bagikan