PDIP Minta Ganjar Taat Aturan Partai Soal Dukungan Capres

Mula AkmalMula Akmal - Selasa, 28 Februari 2023
PDIP Minta Ganjar Taat Aturan Partai Soal Dukungan Capres

Gubernur Ganjar Pranowo dan Menteri BUMN Erick Thohir di Masjid Sheikh Zayed Solo, Senin (14/11) Foto: dok. Twitter Ganjar Pranowo

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - PDI Perjuangan (PDIP) merespons dukungan Partai Amanat Nasional (PAN) kepada Ganjar Pranowo dan Erick Thohir yang menguat dalam acara Rakornas PAN di Semarang.

Ketua DPP PDIP Said Abdullah menegaskan keputusan soal calon presiden (capres) sepenuhnya ada di tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Baca Juga:

KIB Sambut Baik Rencana PAN Duetkan Ganjar-Erick di Pilpres 2024

"Kembali saya tegaskan bahwa konstitusi PDI Perjuangan memberi mandat kepada Ibu Ketua Umum melalui hak prerogatifnya untuk menentukan capres dari PDI Perjuangan," kata Said kepada wartawan, Selasa (28/2).

Said meminta Ganjar untuk patuh terhadap keputusan partai. Ia mengingatkan Gubernur Jawa Tengah itu agar tidak terlena atas dukungan untuk menjadi capres dari partai politik selain PDIP.

"Survei elektabilitas terhadap Ganjar Pranowo memang terus di atas. Wajar saja secara politik itu menjadi magnet politik bagi partai-partai," ujarnya.

Baca Juga:

PPP Tanggapi Sinyal PAN Duetkan Ganjar-Erick di Pilpres 2024

Namun Ketua Badan Anggaran DPR RI ini meyakini Ganjar memahami posisinya saat ini sebagai petugas partai yang ditugaskan untuk memimpin Jawa Tengah.

Oleh karena itu, Said berharap Ganjar bisa patuh kepada aturan partai bilamana ada dukungan dan tawaran untuk menjadi capres dari partai lain.

"Saya juga berharap Mas Ganjar tegak lurus atas hal itu, siapapun nanti figur yang dipilih oleh Ibu Ketua Umum. Dan saya kira Mas Ganjar sangat paham atas hal itu," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Sekjen PAN Sebut Ganjar-Erick Perpaduan Tepat Capres-Cawapres

#DPR RI #PDIP #Ganjar Pranowo #Capres 2024 #Pilpres #Pilpres 2024
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Air Hujan Tercemar Mikroplastik, Komisi XII DPR Minta Pemerintah Perkuat Pengendalian Polusi
Anggota Komisi XIII DPR, Ratna Juwita Sari, meminta pemerintah untuk memperkuat pengendalian polusi.
Soffi Amira - Jumat, 31 Oktober 2025
Air Hujan Tercemar Mikroplastik, Komisi XII DPR Minta Pemerintah Perkuat Pengendalian Polusi
Indonesia
DPR Dorong Regulasi Upah Buruh tak Bergantung UMR, tapi Omzet Perusahaan
Perusahaan besar dengan omzet miliaran rupiah semestinya mampu memberi upah lebih baik.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
DPR Dorong Regulasi Upah Buruh tak Bergantung UMR, tapi Omzet Perusahaan
Indonesia
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Dalam praktiknya, para PKL yang tergabung dalam asosiasi tersebut banyak menemui kendala ketika mengakses permodalan ke institusi keuangan milik pemerintah (Himbara).
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Indonesia
Dasco Terima Kunjungan Abu Bakar Ba'asyir di DPR, Apa Saja yang Dibahas?
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menerima kunjungan tokoh ulama Abu Bakar Ba'asyir, Kamis (30/10).
Soffi Amira - Kamis, 30 Oktober 2025
Dasco Terima Kunjungan Abu Bakar Ba'asyir di DPR, Apa Saja yang Dibahas?
Indonesia
MKD DPR Tindak Lanjuti Perkara Ahmad Sahroni CS
Keputusan itu diambil lewat rapat internal tertutup, Rabu (29/10).
Dwi Astarini - Kamis, 30 Oktober 2025
MKD DPR Tindak Lanjuti Perkara Ahmad Sahroni CS
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua Harian PSI Usulkan Duet Gibran-Jokowi di Pilpres 2029
Beredar informasi yang menyebut Jokowi dan Gibran akan berkontestasi di Pilpres 2029.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 30 Oktober 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua Harian PSI Usulkan Duet Gibran-Jokowi di Pilpres 2029
Indonesia
Iwakum Nilai Keterangan DPR dan Dewan Pers di MK Tak Jawab Substansi Perlindungan Wartawan
Iwakum menilai keterangan DPR RI dan Dewan Pers dalam sidang uji materiil UU Pers di Mahkamah Konstitusi belum menjawab substansi persoalan perlindungan hukum bagi wartawan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 30 Oktober 2025
Iwakum Nilai Keterangan DPR dan Dewan Pers di MK Tak Jawab Substansi Perlindungan Wartawan
Indonesia
MKD DPR Gelar Sidang Etika Ahmad Sahroni dkk Hari Ini
Sidang awal ini digelar pada masa reses DPR untuk memastikan proses pemeriksaan dapat berjalan sesuai jadwal dan tidak tertunda.
Dwi Astarini - Rabu, 29 Oktober 2025
MKD DPR Gelar Sidang Etika Ahmad Sahroni dkk Hari Ini
Indonesia
DPR Tegaskan Tumpukan Beras Bulog 3,8 Juta Ton Seharusnya Cukup untuk Tameng Subsidi, Bukan Jadi Alasan Cabut Izin Pedagang
Jika harga pasar naik, pemerintah punya instrumen sangat lengkap untuk menstabilkannya kembali
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
DPR Tegaskan Tumpukan Beras Bulog 3,8 Juta Ton Seharusnya Cukup untuk Tameng Subsidi, Bukan Jadi Alasan Cabut Izin Pedagang
Indonesia
Kuota Haji 2026 Akhirnya Ditetapkan 221.000 Jemaah, Negara Wajib Beri Pelayanan Terbaik Bukan Cuma Janji Manis
Komisi VIII meminta pemerintah memastikan dua syarikah penyedia layanan haji yang ditunjuk memperbaiki kinerja dan menyerahkan seluruh dokumen kontraktual
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Kuota Haji 2026 Akhirnya Ditetapkan 221.000 Jemaah, Negara Wajib Beri Pelayanan Terbaik Bukan Cuma Janji Manis
Bagikan