PDIP Minta Ganjar Taat Aturan Partai Soal Dukungan Capres

Mula AkmalMula Akmal - Selasa, 28 Februari 2023
PDIP Minta Ganjar Taat Aturan Partai Soal Dukungan Capres

Gubernur Ganjar Pranowo dan Menteri BUMN Erick Thohir di Masjid Sheikh Zayed Solo, Senin (14/11) Foto: dok. Twitter Ganjar Pranowo

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - PDI Perjuangan (PDIP) merespons dukungan Partai Amanat Nasional (PAN) kepada Ganjar Pranowo dan Erick Thohir yang menguat dalam acara Rakornas PAN di Semarang.

Ketua DPP PDIP Said Abdullah menegaskan keputusan soal calon presiden (capres) sepenuhnya ada di tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Baca Juga:

KIB Sambut Baik Rencana PAN Duetkan Ganjar-Erick di Pilpres 2024

"Kembali saya tegaskan bahwa konstitusi PDI Perjuangan memberi mandat kepada Ibu Ketua Umum melalui hak prerogatifnya untuk menentukan capres dari PDI Perjuangan," kata Said kepada wartawan, Selasa (28/2).

Said meminta Ganjar untuk patuh terhadap keputusan partai. Ia mengingatkan Gubernur Jawa Tengah itu agar tidak terlena atas dukungan untuk menjadi capres dari partai politik selain PDIP.

"Survei elektabilitas terhadap Ganjar Pranowo memang terus di atas. Wajar saja secara politik itu menjadi magnet politik bagi partai-partai," ujarnya.

Baca Juga:

PPP Tanggapi Sinyal PAN Duetkan Ganjar-Erick di Pilpres 2024

Namun Ketua Badan Anggaran DPR RI ini meyakini Ganjar memahami posisinya saat ini sebagai petugas partai yang ditugaskan untuk memimpin Jawa Tengah.

Oleh karena itu, Said berharap Ganjar bisa patuh kepada aturan partai bilamana ada dukungan dan tawaran untuk menjadi capres dari partai lain.

"Saya juga berharap Mas Ganjar tegak lurus atas hal itu, siapapun nanti figur yang dipilih oleh Ibu Ketua Umum. Dan saya kira Mas Ganjar sangat paham atas hal itu," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Sekjen PAN Sebut Ganjar-Erick Perpaduan Tepat Capres-Cawapres

#DPR RI #PDIP #Ganjar Pranowo #Capres 2024 #Pilpres #Pilpres 2024
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Tabrakan truk tronton vs truk ringan patah as di depan DPR/MPR picu kemacetan panjang di Jalan Gatot Subroto arah Slipi. Cekkronologi resminya!
Wisnu Cipto - Kamis, 29 Oktober 2026
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Indonesia
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Pengelolaannya juga perlu diperhatikan agar nilai ekonominya tidak menyusut dan potensi penerimaan negara dapat dimaksimalkan.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Indonesia
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Pembahasan regulasi tersebut harus tetap berorientasi pada kepentingan nasional, terutama dalam memperbaiki penegakan hukum di Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Indonesia
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Salah satu langkah yang ditempuh yakni memajukan jadwal rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menyerap masukan dari masyarakat.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Indonesia
Demo Jakarta 20 Oktober 2026, ini Daftar Jalan Alternatif dan Titik Aksi
Demo Jakarta 20 Oktober 2026 akan dimulai pukul 10.00 WIB. Ada sejumlah jalan alternatif yang bisa dilalui.
Soffi Amira - Selasa, 20 Oktober 2026
Demo Jakarta 20 Oktober 2026, ini Daftar Jalan Alternatif dan Titik Aksi
Indonesia
Karhutla Berbulan-bulan, DPR Desak Pemerintah Pertimbangkan Bantuan Singapura
Penerimaan bantuan luar negeri bukan berarti Indonesia tidak memiliki kemampuan.
Yusuf Abdillah - Sabtu, 17 Oktober 2026
Karhutla Berbulan-bulan, DPR Desak Pemerintah Pertimbangkan Bantuan Singapura
Indonesia
Warga Dikepung Asap Karhutla, DPR Ingatkan Pejabat jangan Asal Bicara
Penanganan bencana tidak cukup hanya mengandalkan koordinasi dan pernyataan resmi.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Oktober 2026
Warga Dikepung Asap Karhutla, DPR Ingatkan Pejabat jangan Asal Bicara
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Bagikan