PDIP Minta Ganjar Taat Aturan Partai Soal Dukungan Capres

Mula AkmalMula Akmal - Selasa, 28 Februari 2023
PDIP Minta Ganjar Taat Aturan Partai Soal Dukungan Capres

Gubernur Ganjar Pranowo dan Menteri BUMN Erick Thohir di Masjid Sheikh Zayed Solo, Senin (14/11) Foto: dok. Twitter Ganjar Pranowo

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - PDI Perjuangan (PDIP) merespons dukungan Partai Amanat Nasional (PAN) kepada Ganjar Pranowo dan Erick Thohir yang menguat dalam acara Rakornas PAN di Semarang.

Ketua DPP PDIP Said Abdullah menegaskan keputusan soal calon presiden (capres) sepenuhnya ada di tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Baca Juga:

KIB Sambut Baik Rencana PAN Duetkan Ganjar-Erick di Pilpres 2024

"Kembali saya tegaskan bahwa konstitusi PDI Perjuangan memberi mandat kepada Ibu Ketua Umum melalui hak prerogatifnya untuk menentukan capres dari PDI Perjuangan," kata Said kepada wartawan, Selasa (28/2).

Said meminta Ganjar untuk patuh terhadap keputusan partai. Ia mengingatkan Gubernur Jawa Tengah itu agar tidak terlena atas dukungan untuk menjadi capres dari partai politik selain PDIP.

"Survei elektabilitas terhadap Ganjar Pranowo memang terus di atas. Wajar saja secara politik itu menjadi magnet politik bagi partai-partai," ujarnya.

Baca Juga:

PPP Tanggapi Sinyal PAN Duetkan Ganjar-Erick di Pilpres 2024

Namun Ketua Badan Anggaran DPR RI ini meyakini Ganjar memahami posisinya saat ini sebagai petugas partai yang ditugaskan untuk memimpin Jawa Tengah.

Oleh karena itu, Said berharap Ganjar bisa patuh kepada aturan partai bilamana ada dukungan dan tawaran untuk menjadi capres dari partai lain.

"Saya juga berharap Mas Ganjar tegak lurus atas hal itu, siapapun nanti figur yang dipilih oleh Ibu Ketua Umum. Dan saya kira Mas Ganjar sangat paham atas hal itu," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Sekjen PAN Sebut Ganjar-Erick Perpaduan Tepat Capres-Cawapres

#DPR RI #PDIP #Ganjar Pranowo #Capres 2024 #Pilpres #Pilpres 2024
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
DPR Dukung Imunisasi Syarat SPMB, tetapi Hak Pendidikan Anak Harus Tetap Dijamin
Anggota Komisi X DPR RI Andi Muawiyah Ramly (Amure) menanggapi kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang mewajibkan calon peserta didik melampirkan sertifikasi imunisasi lengkap dalam proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 untuk jenjang PAUD dan SD.
Frengky Aruan - Sabtu, 06 Juni 2026
DPR Dukung Imunisasi Syarat SPMB, tetapi Hak Pendidikan Anak Harus Tetap Dijamin
Indonesia
Harga MinyaKita bakal Naik, DPR Ingatkan Sanksi Tegas bagi Penimbun dan Permainan Distribusi
Penaikan HET harus diikuti langkah pengawasan yang ketat agar tidak dimanfaatkan oknum untuk menimbun barang atau memainkan distribusi demi meraup keuntungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 06 Juni 2026
Harga MinyaKita bakal Naik, DPR Ingatkan Sanksi Tegas bagi Penimbun dan Permainan Distribusi
Indonesia
Pemerintah Diminta Maksimalkan UU P2SK Guna Tahan Kejatuhan Nilai Tukar Rupiah
Cucun menegaskan otoritas keuangan wajib menyikapi pergerakan nilai tukar mata uang secara tepat dan cepat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Pemerintah Diminta Maksimalkan UU P2SK Guna Tahan Kejatuhan Nilai Tukar Rupiah
Indonesia
Harga Obat Terancam Melambung Tingg Buntut Rupiah Melemah, Pemerintah Diminta Bersikap
Pemerintah perlu memperkuat produksi bahan baku obat domestik melalui dukungan riset, insentif industri, dan kolaborasi lintas kementerian
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Harga Obat Terancam Melambung Tingg Buntut Rupiah Melemah, Pemerintah Diminta Bersikap
Indonesia
Mardani Ali Sera Tuntut Pemerintah Jemput Bola ke Pengungsian Kemayoran Buntut Kebakaran Pasar Jiung
Penanganan korban kebakaran Kemayoran wajib mencakup pemulihan fisik serta mental secara terintegrasi melalui posko pelayanan satu pintu
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Mardani Ali Sera Tuntut Pemerintah Jemput Bola ke Pengungsian Kemayoran Buntut Kebakaran Pasar Jiung
Indonesia
Waka Komisi IX DPR Minta Kepala BGN Baru Benahi Tata Kelola MBG, Utamakan Kualitas Gizi
Persoalan yang muncul dalam pelaksanaan MBG selama ini menunjukkan perlunya pembenahan menyeluruh, terutama dalam aspek pengawasan dan kontrol kualitas.
Frengky Aruan - Kamis, 04 Juni 2026
Waka Komisi IX DPR Minta Kepala BGN Baru Benahi Tata Kelola MBG, Utamakan Kualitas Gizi
Indonesia
Sufmi Dasco Ahmad Garansi Revisi UU Pemilu Komisi II DPR Lebih Kebal Gugatan
DPR RI memetik pelajaran penting dari rentetan kekalahan hukum masa lalu
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Sufmi Dasco Ahmad Garansi Revisi UU Pemilu Komisi II DPR Lebih Kebal Gugatan
Indonesia
Pimpinan Badan Gizi Nasional Dirombak, DPR Ingatkan Jangan Main-Main dengan Anggaran Jumbo Makan Gratis
Legislator daerah pemilihan Sumatra Selatan II ini menaruh harapan besar pada pundak pimpinan baru BGN
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Juni 2026
Pimpinan Badan Gizi Nasional Dirombak, DPR Ingatkan Jangan Main-Main dengan Anggaran Jumbo Makan Gratis
Indonesia
Komisi IX DPR Minta Kepemimpinan Baru BGN Perkuat Tata Kelola Program MBG
Nurhadi menyampaikan hal tersebut menanggapi keputusan Presiden Prabowo mengganti Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewijk Pusung dari jajaran pimpinan BGN
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Juni 2026
Komisi IX DPR Minta Kepemimpinan Baru BGN Perkuat Tata Kelola Program MBG
Indonesia
DPR RI Kejar Pengesahan RUU UU Polri, Siap Sasar Pelaku Kriminal di Ruang Siber
RDPU juga membahas struktur organisasi serta formulasi usia pensiun anggota kepolisian
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Juni 2026
DPR RI Kejar Pengesahan RUU UU Polri, Siap Sasar Pelaku Kriminal di Ruang Siber
Bagikan