PKS Tantang Pihak yang Hembuskan Isu Prabowo-Sandi Pro Khilafah

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Minggu, 31 Maret 2019
PKS Tantang Pihak yang Hembuskan Isu Prabowo-Sandi Pro Khilafah

Ketua Majelis Syuro PKS, Habib Salim Segaf Al Jufri di Kudus, Jawa Tengah, Selasa (12/3). (Antaranews/Akhmad Nazaruddin Lathif)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Dewan Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Salim Segaf Al-Jufri membantah tudingan yang menyebut kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pro terhadap khilafah.

Mantan Menteri Sosial di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu meminta pihak yang mengembuskan isu kubu Prabowo pro-khilafah untuk membuktikan tudingan tersebut.

"Kalau ada yang bertentangan buktikan, dari partai koalisi ini siapa? Demokrat sudah memimpin 10 tahun dan PKS ikut disitu, PAN juga begitu. Buktikan siapa?," kata Salim di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, Sabtu (30/3).

Prabowo dan Salim Segaf Al Jufri
Prabowo Subianto diapiti Presiden PKS dan Salim Segaf Al Jufri PKS di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan (Foto: MP/Fadhli)

Salim mengaku kaget soal tuduhan yang disematkan kepada paslon nomor urut 02. Dia menegaskan bahwa Pancasila sudah final sebagai ideologi negara Indonesia.

"Jadi saya juga kaget kenapa dimunculkan seperti itu, Pancasila sudah final," tegas Salim.

Menurut Salim saat ini masyarakat sudah cerdas sehingga tidak akan terpengaruh dengan isu pro-khilafah yang disematkan ke kubu Prabowo-Sandi.

"Siapapun yang melanggar itu akan di impeachment, rakyat sudah cerdas jangan dimunculkan yang lain-lain," tandasnya. (Pon)

#Khilafah #PKS #Debat Capres-cawapres
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Indonesia
PKS Dorong Pembahasan RUU Pemilu Transparan, Libatkan Publik Sejak Awal
PKS meminta pembahasan RUU Pemilu dilakukan secara transparan. Sebab, hal itu menyangkut kepentingan publik.
Soffi Amira - Kamis, 23 April 2026
PKS Dorong Pembahasan RUU Pemilu Transparan, Libatkan Publik Sejak Awal
Indonesia
Bamus Tetapkan Jadwal Pergantian Ketua DPRD DKI Baru 30 April 2026
DPRD berharap Gubernur Pramono Anung dapat hadir langsung dalam rapat paripurna tersebut.
Dwi Astarini - Rabu, 22 April 2026
Bamus Tetapkan Jadwal Pergantian Ketua DPRD DKI Baru 30 April 2026
Indonesia
Suhud Alynudin Diusulkan Jadi Ketua DPRD DKI, ini Alasan PKS
Suhud Alynudin diusulkan menjadi Ketua DPRD DKI Jakarta. PKS pun membeberkan alasan pergantian tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 21 April 2026
Suhud Alynudin Diusulkan Jadi Ketua DPRD DKI, ini Alasan PKS
Indonesia
DPP PKS Perintahkan Pergantian Khoirudin dari Kursi DPRD DKI Jakarta
Termuat dalam SK, mengusulkan penggantian Ketua DPRD Provinsi Jakarta yang semula dijabat Khoirudin digantikan Suhud Alynudin.
Dwi Astarini - Selasa, 21 April 2026
DPP PKS Perintahkan Pergantian Khoirudin dari Kursi DPRD DKI Jakarta
Indonesia
PKS: Serangan terhadap Andrie Yunus Diduga Terencana dan Ancam Pembela HAM
PKS mengecam keras serangan penyiraman cairan kimia terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus dan mendesak polisi segera mengungkap pelaku serta aktor intelektual di baliknya.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 16 Maret 2026
PKS: Serangan terhadap Andrie Yunus Diduga Terencana dan Ancam Pembela HAM
Indonesia
Konflik Timur Tengah Memanas, PKS Kritik Agresi AS-Israel ke Iran Cederai Perdamaian Global
PKS mengkritik agresi AS-Israel ke Iran. PKS menilai, bahwa hal itu mencederai perdamaian dunia.
Soffi Amira - Rabu, 11 Maret 2026
Konflik Timur Tengah Memanas, PKS Kritik Agresi AS-Israel ke Iran Cederai Perdamaian Global
Indonesia
PKS Tegaskan Larangan Keluarga Presiden Maju Pilpres Sejalan Upaya Cegah KKN
Pelarangan tersebut seharusnya tidak hanya berlaku pada pilpres, tetapi juga pada pemilihan kepala daerah.
Dwi Astarini - Jumat, 27 Februari 2026
PKS Tegaskan Larangan Keluarga Presiden Maju Pilpres Sejalan Upaya Cegah KKN
Indonesia
PKS Peringatkan Semua Pihak Berhati-Hati Menykapi Perjanjian Dagang Indonesia-AS
Kehati-kehatian ini khususnya terkait dengan klausul pengakuan standar regulasi produk pertanian dan daging Amerika Serikat.
Dwi Astarini - Selasa, 24 Februari 2026
PKS Peringatkan Semua Pihak Berhati-Hati Menykapi Perjanjian Dagang Indonesia-AS
Indonesia
Pemerintah Indonesia Diminta Perjuangkan Pemasukan Palestina ke Aliansi Perdamaian Bentukkan Donald Trump
Tanpa adanya Palestina, forum tersebut akan kehilangan relevansi dan legitimasi dan akan sulit ciptakan perdamaian dan kemerdekaan bagi rakyat Palestina.
Dwi Astarini - Jumat, 30 Januari 2026
Pemerintah Indonesia Diminta Perjuangkan Pemasukan Palestina ke Aliansi Perdamaian Bentukkan Donald Trump
Bagikan