PKS Tak Setuju Anies Terapkan Ganjil Genap Sepeda Motor di Jakarta


Sejumlah melintas di dekat kawasan aturan ganjil-genap, Bundaran Bank Indonesia, Jakarta, Sabtu (6/6/2020). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/hp. (ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWAN)
MerahPutih.com - Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz tak setuju dengan rencana Gubernur Anies yang akan menerapkan sistem ganjil genap bagi kendaraan roda dua di tengah pandemi COVID-19.
"Betul (tak setuju rencana sistem ganjil genap bagi motor). Kita berharap seperti yang sekarang inilah kan, gage (ganjil genap) gak diterapkan," kata Aziz saat dikonfirmasi, Selasa (9/6).
Baca Juga:
Polda Metro Tunggu Keputusan Anies soal Ganjil Genap untuk Motor
Aziz menerangkan, ia lebih menyarankan masyarakat untuk menggunakan kendaraan pribadi seperti motor dibanding harus naik transportasi umum karena akan ada penumpukan.
Apalagi Aziz melanjutkan, penggunaan motor dapat membantu arahan pemerintah yang meminta transportasi umum hanya berkapasitas 50 persen.
"Masyarakat bisa menggunakan kendaraan pribadi lebih banyak sehingga kendaran umum tidak berdesak-desakan. Kapasitas 50 persennya lebih bisa tercapai," terang anggota DPRD DKI Fraksi PKS ini.

Menurutnya, kasus corona di DKI akan bertambah bila gage untuk motor benar-benar diterapkan. Pasalnya, masyarakat akan berpindah ke transportasi umum untuk beraktivitas sehari-hari seperti bekerja.
Ia berpendapat, potensi penularan COVID-19 lebih tinggi di kendaraan umum karena berdesak-desakan dan kurangnya jaga jarak antara satu dengan penumpang yang lain. Seperti di kereta rel listrik (KRL).
"Kemaren kan dari historinya kita lihat bahwa penyebaran virus itu lebih banyak dari KRL. KRL comuter line ini kan orangnya banyak, masif dipakai oleh masyarakat, dan masyarakat belum sadar akan risiko-risikonya," tutupnya.
Baca Juga:
DPRD Panggil Kadishub DKI Terkait Penerapan Ganjil-Genap Sepeda Motor
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, pihaknya belum bisa memastikan kapan waktu pelaksanaan ganjil genap bagi kendaraan sepeda motor di ibu kota.
Anies mengungkapkam, Pemprov DKI akan memberlakukan gage bagi motor bila jumlah kasus corona di ibu kota meningkat dan volume kendaraan di jalan raya ramai.
"Kebijakan itu (ganjil genap motor dan mobil) dilakukan jika dipandang perlu ada pengendalian jumlah penduduk di luar rumah, karena ternyata yang keluar rumah lebih banyak daripada yang bisa dikendalikan," kata Anies di depan MRT Stasiun Dukuh Atas tepat di Trowongan Kendal, Jakarta Pusat, Senin (8/6). (Asp)
Baca Juga:
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
DPRD DKI Janji Siap Kawal Tuntutan Massa Demo soal Anggaran dan Transparansi BUMD Dharma Jaya

Ganjil Genap di Jakarta tak Berlaku, Senin (18/8)

DPRD Kritik Pagar Tinggi dan Jalan Sempit di Stasiun Cikini Jakarta Beri Kesan Tidak Ramah Pejalan Kaki

Ketua DPRD DKI Bocorkan Penggunaan Dana Rp95,3 Triliun APBD 2026, Pembangunan Jakarta Bakal Lebih Gila-gilaan?

DPRD Minta Pemprov Sosialisasi Lowongan Damkar Jakarta Nantinya Tidak Jadi PNS, Biar Tidak PHP

Cek Kesehatan Gratis Jadi Data Base, DPRD Instruksikan Dinkes Jakarta Langsung Tangani Penyakit Siswa

Fraksi PDIP Tolak Usulan Program Kartu Janda Jakarta dari Gerindra

Ratusan Keluarga Masih Buang Air Sembarangan di Jakarta, DPRD Minta Dibangun Kamar Mandi Komunal

Atasi Macet Jakarta: Sistem Ganjil Genap di 25 Ruas Jalan Akan Dikaji Lagi

DPRD Tolak Rencana Tarif Parkir di Jakarta Naik, Rp 5.000 Sudah Tertinggi di Indonesia
