Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

PKS Tak Mungkin Jadi Kutu Loncat

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 02 Agustus 2018
PKS Tak Mungkin Jadi Kutu Loncat

Prabowo Subianto memberikan hormat di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan (Foto: MP/Fadhli)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Pengamat Politik Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai ketidaknyamanan PKS dalam partai-partai oposisi merupakan sesuatu yang lazim dalam politik. PKS diyakini tidak mungkin oposisi apalagi sampai memilih abstain dari kancah perebutan kursi Presiden dan Wakil Presiden.

"Abstain tidak mungkin, sangat rugi PKS," kata dia saat dimintai keterangan, Kamis (2/8).

Lagi pula dalam UU Pemilu mengatur hal itu, Peserta pemilu yang miliki kursi di DPR dilarang bersikap Abstain.

"Ada klausul jika partai pemilik suara di pemilu 2014 tidak memajukan capres/cawapre tidak boleh ikut pemilu berikutnya," terang Ujang.

Prabowo bersama para petinggi PKS
Prabowo Subianto bersama para petinggi PKS di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan (Foto: MP/Fadhli

Menimbang langkah PKS, Dosen Universitas Al-Azhar Indonesia itu mengatakan ada dua kemungkinan yang akan diambil PKS.

Pertama, bergabung dengan kubu pemerintah atau tetap bersama gerbong Gerindra tanpa posisi Cawapres.

"Jika loncat menguntungkan Jokowi, selama ini PKS yang mendengungkan ganti presiden, kedua ketinggalan gerbong sudah gak dapet jatah," ucap Ujang.

Pilihan yang paling realistis, menurutnya adalah tetap bersama koalisi oposisi dan menerima skenario Capres/Cawapres 2019. "Realistis di Prabowo walapun tidak dapat jatah Cawapres," urainya.

Sejumlah pengamat memprediksi masuknya Partai Demokrat dalam koalisi Gerindra membuka kemungkinan skenario Prabowo-AHY diusung pada Pilpres 2019.

Terkait hal itu, PKS dan PAN yang sudah lebih dulu memepet Prabowo akan geram jika itu benar terjadi. (Fdi)

#PKS #Pilpres 2019
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Fadhli

Berkibarlah bendera negerku, tunjukanlah pada dunia.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Mandat utama BI yakni menjaga kestabilan nilai rupiah dan mengendalikan inflasi.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Indonesia
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Melalui pernyataan resmi, jajaran petinggi PKS menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan kontribusi Narji selama bergabung.
Dwi Astarini - Kamis, 09 Juli 2026
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Indonesia
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
PKS mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang memasukkan penyebaran LGBTQ sebagai ancaman nonmiliter.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Juli 2026
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
Indonesia
PKS Sebut Jokowi Masuk Akal Minta Prabowo-Gibran Dua Periode
Mardani menegaskan kelanjutan kepemimpinan Prabowo pada periode berikutnya sepenuhnya berada di tangan Prabowo sendiri
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Juni 2026
PKS Sebut Jokowi Masuk Akal Minta Prabowo-Gibran Dua Periode
Indonesia
Desakan PDIP Diminta Jadi Oposisi, Ini Kata Sekjen PKS
Perdebatan mengenai posisi PDIP mencuat setelah muncul dugaan keterlibatan salah satu kader PDIP, Andi Widjajanto, dalam aksi demonstrasi mahasiswa
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Desakan PDIP Diminta Jadi Oposisi, Ini Kata Sekjen PKS
Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Indonesia
PKS Dorong Pembahasan RUU Pemilu Transparan, Libatkan Publik Sejak Awal
PKS meminta pembahasan RUU Pemilu dilakukan secara transparan. Sebab, hal itu menyangkut kepentingan publik.
Soffi Amira - Kamis, 23 April 2026
PKS Dorong Pembahasan RUU Pemilu Transparan, Libatkan Publik Sejak Awal
Indonesia
Bamus Tetapkan Jadwal Pergantian Ketua DPRD DKI Baru 30 April 2026
DPRD berharap Gubernur Pramono Anung dapat hadir langsung dalam rapat paripurna tersebut.
Dwi Astarini - Rabu, 22 April 2026
Bamus Tetapkan Jadwal Pergantian Ketua DPRD DKI Baru 30 April 2026
Indonesia
Suhud Alynudin Diusulkan Jadi Ketua DPRD DKI, ini Alasan PKS
Suhud Alynudin diusulkan menjadi Ketua DPRD DKI Jakarta. PKS pun membeberkan alasan pergantian tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 21 April 2026
Suhud Alynudin Diusulkan Jadi Ketua DPRD DKI, ini Alasan PKS
Indonesia
DPP PKS Perintahkan Pergantian Khoirudin dari Kursi DPRD DKI Jakarta
Termuat dalam SK, mengusulkan penggantian Ketua DPRD Provinsi Jakarta yang semula dijabat Khoirudin digantikan Suhud Alynudin.
Dwi Astarini - Selasa, 21 April 2026
DPP PKS Perintahkan Pergantian Khoirudin dari Kursi DPRD DKI Jakarta
Bagikan