PKS Tak Mungkin Jadi Kutu Loncat

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 02 Agustus 2018
PKS Tak Mungkin Jadi Kutu Loncat

Prabowo Subianto memberikan hormat di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan (Foto: MP/Fadhli)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Pengamat Politik Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai ketidaknyamanan PKS dalam partai-partai oposisi merupakan sesuatu yang lazim dalam politik. PKS diyakini tidak mungkin oposisi apalagi sampai memilih abstain dari kancah perebutan kursi Presiden dan Wakil Presiden.

"Abstain tidak mungkin, sangat rugi PKS," kata dia saat dimintai keterangan, Kamis (2/8).

Lagi pula dalam UU Pemilu mengatur hal itu, Peserta pemilu yang miliki kursi di DPR dilarang bersikap Abstain.

"Ada klausul jika partai pemilik suara di pemilu 2014 tidak memajukan capres/cawapre tidak boleh ikut pemilu berikutnya," terang Ujang.

Prabowo bersama para petinggi PKS
Prabowo Subianto bersama para petinggi PKS di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan (Foto: MP/Fadhli

Menimbang langkah PKS, Dosen Universitas Al-Azhar Indonesia itu mengatakan ada dua kemungkinan yang akan diambil PKS.

Pertama, bergabung dengan kubu pemerintah atau tetap bersama gerbong Gerindra tanpa posisi Cawapres.

"Jika loncat menguntungkan Jokowi, selama ini PKS yang mendengungkan ganti presiden, kedua ketinggalan gerbong sudah gak dapet jatah," ucap Ujang.

Pilihan yang paling realistis, menurutnya adalah tetap bersama koalisi oposisi dan menerima skenario Capres/Cawapres 2019. "Realistis di Prabowo walapun tidak dapat jatah Cawapres," urainya.

Sejumlah pengamat memprediksi masuknya Partai Demokrat dalam koalisi Gerindra membuka kemungkinan skenario Prabowo-AHY diusung pada Pilpres 2019.

Terkait hal itu, PKS dan PAN yang sudah lebih dulu memepet Prabowo akan geram jika itu benar terjadi. (Fdi)

#PKS #Pilpres 2019
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Fadhli

Berkibarlah bendera negerku, tunjukanlah pada dunia.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Kebijakan perpajakan terhadap pembalut perlu mempertimbangkan aspek keadilan, kesehatan, serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Almuzzammil Yusuf menginstruksikan pejabat partai menyisihkan gaji untuk korban karhutla, menyiapkan layanan kesehatan darurat, dan mendesak penegakan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
PKS mendesak Presiden Prabowo Subianto memimpin upaya ASEAN mengatasi kabut asap lintas batas akibat karhutla dan memperkuat kerja sama dengan Malaysia.
Frengky Aruan - Sabtu, 10 Oktober 2026
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
Indonesia
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
salah satu persoalan yang perlu diperjelas adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap aset setelah dilakukan penyitaan maupun perampasan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
Indonesia
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Mandat utama BI yakni menjaga kestabilan nilai rupiah dan mengendalikan inflasi.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Indonesia
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Melalui pernyataan resmi, jajaran petinggi PKS menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan kontribusi Narji selama bergabung.
Dwi Astarini - Kamis, 09 Juli 2026
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Indonesia
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
PKS mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang memasukkan penyebaran LGBTQ sebagai ancaman nonmiliter.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Juli 2026
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
Bagikan