Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

PKS Sebut Kunker ke Luar Negeri akan Bernilai Positif jika Dilakukan dengan Benar

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 18 Agustus 2023
PKS Sebut Kunker ke Luar Negeri akan Bernilai Positif jika Dilakukan dengan Benar

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik Zoelkifli. Foto: DPRD DKI

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Usulan Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi yang meminta anggaran untuk kunjungan ke luar negeri bagi para anggota dewan mendapatkan respons positif dari anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Taufik Zoelkifli.

Pria yang akrab disapa MTZ itu menilai kunker ke luar negeri akan berbuah positif jika dilakukan dengan benar.

Baca Juga

Ketua DPRD DKI Minta Penegak Hukum Selidiki Kasus Pemprov Beli Lahan Sendiri

"Kunjungan dinas ke luar negeri itu positif, jika dilaksanakan dengan benar, apalagi untuk Kota Jakarta," tuturnya di Jakarta, Jumat (18/8).

Menurut dia, kunjungan kerja ke Luar Negeri itu, setidaknya bisa menghasilkan tiga point yakni belajar hal-hal baru tentang pembangunan yang bisa diambil Dewan Parlemen Kebon Sirih untuk diterapkan di Jakarta.

"Lalu studi komparatif pembangunan di negara tujuan dengan hal mirip yang sudah kita lakukan di tanah air. Penjajakan kerja sama pembangunan/berkomunikasi dengan calon investor di luar negeri," ujarnya.

Jadi, kata dia, justru daerah lain di Indonesia yang perlu ke Jakarta untuk belajar pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerag (APBD).

"Kalaupun Jakarta belajar ke provinsi lain maka untuk hal-hal khusus saja yang belum dimiliki oleh Jakarta. Misalnya ke Bali untuk belajar pengelolaan pariwisata, ke Batam untuk belajar pengelolaan pelabuhan internasional, ke Maluku Utara untuk belajar pengelolaan hasil laut, dll," tuturnya.

Baca Juga

DPRD DKI akan WFH Imbas Polusi Udara di Jakarta

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi protes dengan kunjungan kerja (kunker) Legislator DKI Jakarta ke wilayah Indonesia. Karena menurut dia, bila kunker hanya ke Indonesia saja, susah untuk berkembang.

Kader PDI Perjuangan pun mengusulkan program kunjungan kerja DPRD DKI ke luar negeri.

"Daripada kunker (kunjungan kerja) ke Brebes, Tegal beli telur asin, kentutnya bau. Mendingan berangkat kami ke luar negeri," tutur Prasetyo dalam Rapat Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta di Ruang Rapat Paripurna, Rabu (9/8) malam.

Lebih lanjut, menurut dia, kunjungan kerja ke kota lain di Indonesia tidak menghasilkan dan mendapatkan sesuatu yang baru.

"Kalau kami kunker ke Tangsel (Tangerang Selatan), Bogor, dapat apa? Gak dapat apa-apa" ujar dia. (Asp)

Baca Juga

Cucu Ketua DPRD DKI Dirawat di RS Akibat Polusi Udara

#DPRD DKI Jakarta #Prasetyo Edi Marsudi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Gubernur Pramono Serukan Persatuan dalam Membangun Jakarta, tak Lihat Asal Partai Anggota Dewan
Tak pernah mempersoalkan latar belakang partai politik anggota DPRD DKI Jakarta yang ikut serta turun ke warga saat menjalankan tugas.
Dwi Astarini - Kamis, 30 Juli 2026
Gubernur Pramono Serukan Persatuan dalam Membangun Jakarta, tak Lihat Asal Partai Anggota Dewan
Indonesia
DPRD DKI Soroti Bentrokan Matraman, RT/RW hingga Aparat Diminta Perkuat Pengawasan
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta RT/RW, FKDM, Bhabinkamtibmas, Babinsa, lurah, dan camat memperkuat deteksi dini usai bentrokan di Matraman.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 Juli 2026
DPRD DKI Soroti Bentrokan Matraman, RT/RW hingga Aparat Diminta Perkuat Pengawasan
Indonesia
Biro Dikmental DKI Ajukan Anggaran 2027 Rp 362,3 Miliar, 29 Ormas Kebagian Hibah
Angka tersebut meningkat jika dibandingkan dengan anggaran 2026 yang senilai Rp 351,5 miliar.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Biro Dikmental DKI Ajukan Anggaran 2027 Rp 362,3 Miliar, 29 Ormas Kebagian Hibah
Indonesia
Komisi B DPRD DKI Tinjau Reservoir PAM Jaya, Dukung Penurunan NRW dan Peremajaan 13.000 Km Pipa
Komisi B DPRD DKI meninjau reservoir PAM Jaya dan mendukung penurunan NRW serta rencana peremajaan 13.000 km jaringan pipa senilai Rp 22,8 triliun.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 21 Juli 2026
Komisi B DPRD DKI Tinjau Reservoir PAM Jaya, Dukung Penurunan NRW dan Peremajaan 13.000 Km Pipa
Indonesia
JPO Tendean Roboh, DPRD Minta Pemprov DKI Perketat Pengawasan Truk ODOL
Robohnya JPO Tendean menjadi alarm keras bagi Pemprov DKI. DPRD DKI pun meminta adanya pengawasan ketat jam operasional.
Soffi Amira - Rabu, 15 Juli 2026
JPO Tendean Roboh, DPRD Minta Pemprov DKI Perketat Pengawasan Truk ODOL
Indonesia
3 Pekerja Proyek PAM Jaya Tewas di Gorong-Gorong TMII, PAM Jaya Minta Moya Bertanggung Jawab
Tiga pekerja proyek PAM Jaya meninggal dunia di saluran gorong-gorong kawasan TMII. PAM Jaya meminta PT Moya Indonesia bertanggung jawab dan melakukan evaluasi.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 10 Juli 2026
3 Pekerja Proyek PAM Jaya Tewas di Gorong-Gorong TMII, PAM Jaya Minta Moya Bertanggung Jawab
Indonesia
Anggota DPRD DKI Tak Setuju Usulan Tarif Jaklingko Rp 2.000, Nanti Warga Malah Naik Motor
Salah satu fungsi Mikrotrans adalah mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, termasuk motor.
Frengky Aruan - Senin, 06 Juli 2026
Anggota DPRD DKI Tak Setuju Usulan Tarif Jaklingko Rp 2.000, Nanti Warga Malah Naik Motor
Indonesia
Bayar Tiket Ragunan Ribet, Anggota Dewan Curigai Potensi Kebocoran Duit Daerah
Sorotan tajam tertuju pada kewajiban kepemilikan JakCard bagi pengunjung
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
Bayar Tiket Ragunan Ribet, Anggota Dewan Curigai Potensi Kebocoran Duit Daerah
Olahraga
Shin Tae-yong Jadi Pelatih Persija, Ketua DPRD DKI Jakarta: Harus Juara, Jangan Persib Terus
Ketua DPRD DKI Jakarta menilai kehadiran Shin Tae-yong sebagai pelatih Persija merupakan langkah strategis untuk memperkuat peluang Macan Kemayoran meraih gelar juara.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Juni 2026
Shin Tae-yong Jadi Pelatih Persija, Ketua DPRD DKI Jakarta: Harus Juara, Jangan Persib Terus
Indonesia
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Pemerintah DKI telah melakukan koordinasi internal untuk mendalami persoalan tersebut.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Bagikan