PKS Sebut Kunker ke Luar Negeri akan Bernilai Positif jika Dilakukan dengan Benar

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 18 Agustus 2023
PKS Sebut Kunker ke Luar Negeri akan Bernilai Positif jika Dilakukan dengan Benar

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik Zoelkifli. Foto: DPRD DKI

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Usulan Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi yang meminta anggaran untuk kunjungan ke luar negeri bagi para anggota dewan mendapatkan respons positif dari anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Taufik Zoelkifli.

Pria yang akrab disapa MTZ itu menilai kunker ke luar negeri akan berbuah positif jika dilakukan dengan benar.

Baca Juga

Ketua DPRD DKI Minta Penegak Hukum Selidiki Kasus Pemprov Beli Lahan Sendiri

"Kunjungan dinas ke luar negeri itu positif, jika dilaksanakan dengan benar, apalagi untuk Kota Jakarta," tuturnya di Jakarta, Jumat (18/8).

Menurut dia, kunjungan kerja ke Luar Negeri itu, setidaknya bisa menghasilkan tiga point yakni belajar hal-hal baru tentang pembangunan yang bisa diambil Dewan Parlemen Kebon Sirih untuk diterapkan di Jakarta.

"Lalu studi komparatif pembangunan di negara tujuan dengan hal mirip yang sudah kita lakukan di tanah air. Penjajakan kerja sama pembangunan/berkomunikasi dengan calon investor di luar negeri," ujarnya.

Jadi, kata dia, justru daerah lain di Indonesia yang perlu ke Jakarta untuk belajar pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerag (APBD).

"Kalaupun Jakarta belajar ke provinsi lain maka untuk hal-hal khusus saja yang belum dimiliki oleh Jakarta. Misalnya ke Bali untuk belajar pengelolaan pariwisata, ke Batam untuk belajar pengelolaan pelabuhan internasional, ke Maluku Utara untuk belajar pengelolaan hasil laut, dll," tuturnya.

Baca Juga

DPRD DKI akan WFH Imbas Polusi Udara di Jakarta

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi protes dengan kunjungan kerja (kunker) Legislator DKI Jakarta ke wilayah Indonesia. Karena menurut dia, bila kunker hanya ke Indonesia saja, susah untuk berkembang.

Kader PDI Perjuangan pun mengusulkan program kunjungan kerja DPRD DKI ke luar negeri.

"Daripada kunker (kunjungan kerja) ke Brebes, Tegal beli telur asin, kentutnya bau. Mendingan berangkat kami ke luar negeri," tutur Prasetyo dalam Rapat Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta di Ruang Rapat Paripurna, Rabu (9/8) malam.

Lebih lanjut, menurut dia, kunjungan kerja ke kota lain di Indonesia tidak menghasilkan dan mendapatkan sesuatu yang baru.

"Kalau kami kunker ke Tangsel (Tangerang Selatan), Bogor, dapat apa? Gak dapat apa-apa" ujar dia. (Asp)

Baca Juga

Cucu Ketua DPRD DKI Dirawat di RS Akibat Polusi Udara

#DPRD DKI Jakarta #Prasetyo Edi Marsudi
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Utilitas Jakarta Semrawut, Pansus SJUT Tengaskan tak Ingin Ada Korban Jiwa
Rencana Induk SJUT juga dapat meminimalisasi risiko kecelakaan akibat pemasangan utilitas tidak tertata.
Dwi Astarini - Selasa, 23 September 2025
Utilitas Jakarta Semrawut, Pansus SJUT Tengaskan tak Ingin Ada Korban Jiwa
Indonesia
RDF Rorotan Segera Diresmikan, DPRD Minta Pemprov DKI tak Lalai dalam Penanganan Bau
Pemprov diminta memastikan lagi bahwa alat-alat untuk mitigasi kemunculan aroma tak sedap RDF Plant Rorotan itu sudah dapat berfungsi optimal dan mencegah aroma sampah di dalamnya tersebar ke luar.
Dwi Astarini - Senin, 22 September 2025
 RDF Rorotan Segera Diresmikan, DPRD Minta Pemprov DKI tak Lalai dalam Penanganan Bau
Indonesia
3 Kecelakaan Bus TransJakarta Terjadi di September 2025, DPRD DKI Soroti Pengawasan hingga Rekrutmen Sopir
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta menilai lemahnya pengawasan dan rekrutmen sopir menjadi penyebab utama.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 September 2025
3 Kecelakaan Bus TransJakarta Terjadi di September 2025, DPRD DKI Soroti Pengawasan hingga Rekrutmen Sopir
Indonesia
Bapemperda DKI Bergerak Cepat, Gandeng Perguruan Tinggi Demi Selesaikan 15 Raperda Kekhususan Jakarta Tepat Waktu
Wajar jika ada yang belum rampung, tapi ini harus menjadi prioritas agar selesai tepat waktu
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 September 2025
Bapemperda DKI Bergerak Cepat, Gandeng Perguruan Tinggi Demi Selesaikan 15 Raperda Kekhususan Jakarta Tepat Waktu
Indonesia
Transjakarta Alami 3 Kecelakaan dalam Sebulan, DPRD DKI Bakal Panggil Pihak Manajemen
Transjakarta mengalami tiga kali kecelakaan dalam sebulan. DPRD DKI Jakarta pun akan memanggil pihak manajemen terkait hal ini.
Soffi Amira - Senin, 22 September 2025
Transjakarta Alami 3 Kecelakaan dalam Sebulan, DPRD DKI Bakal Panggil Pihak Manajemen
Indonesia
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Gusti juga mendesak UP Perparkiran untuk mempublikasikan daftar lokasi dan nama operator parkir yang sudah memiliki izin melalui situs web atau media sosial resmi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Indonesia
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Wakil Ketua Pansus KTR sebut pembahasan pasal per pasal sudah mencapai pasal 17 dari total 26 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Indonesia
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Pemprov DKI telah mengalokasikan subsidi pangan sebesar sekitar Rp1 triliun, termasuk tambahan Rp200 miliar pada tahun ini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Indonesia
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana IPO PAM Jaya justru berpotensi merugikan publik.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Bagikan