PKS: Pemerintah Harus Prioritaskan Papua, Jangan Asyik Urusi IKN Saja

Mula AkmalMula Akmal - Selasa, 29 Maret 2022
PKS: Pemerintah Harus Prioritaskan Papua, Jangan Asyik Urusi IKN Saja

(Foto: Twitter/@DrSukamta)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com- Terjadinya serangan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Nduga, Papua yang menyebabkan dua orang prajurit TNI gugur bukanlah pertama kalinya terjadi.

Menurut Anggota Komisi 1 DPR RI, Sukamta, serangan itu memprihatinkan, mengingat kejadian penyerangan KKB semakin sering terjadi dalam tiga bulan terakhir.

Baca Juga:

Will Smith Akhirnya Meminta Maaf Kepada Chris Rock

“Dengan kejadian yang baru ini, sejak awal tahun 2022 sudah ada lima anggota TNI dan delapan warga sipil tewas akibat serangan KKB," kata Sukamta kepada wartawan di Jakarta, Selasa (29/3).

Menurut Sukamta, kejadian teror KKB selalu menggunakan persenjataan yang lebih kuat. Ini mengindikasikan ada peningkatan kemampuan tempur dari kelompok yang sudah dicap teroris itu.

"Artinya upaya pemerintah dengan berbagai pendekatan untuk mengatasi KKB selama ini bisa dikatakan tidak berjalan efektif," jelas Sukamta.

Anggota DPR RI asal Yogyakarta ini melihat Pemerintah terkesan setengah hati dalam memberikan perhatian kepada Papua.

Ia mencontohkan, dalam pembangunan infrastruktur kelihatan jor-joran, namun dalam soal Papua, otonomi khusus, kebijakan keamanan, penyelesaian kasus HAM, terkesan berjalan setengah-setengah dan tidak tuntas.

“Jangan hanya asyik urusi pemindahan ibukota negara," kata dia.

Sukamta menuturkan, skala prioritas perlu dibuat oleh pemerintah dengan mendasarkan tujuan dalam konstitusi. Yaitu melindungi warga negara, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

"Papua dalam hal tersebut, wajib untuk diprioritaskan,” tutur Sukamta.

Oleh sebab itu Wakil Ketua Fraksi PKS ini meminta pemerintah segera melakukan evaluasi total.

Khususnya terhadap kebijakan dan pendekatan keamanan di Papua yang berfokus kepada peningkatan sistem pengamanan bagi petugas keamaman dan warga sipil.

Jenazah Marinir TNI Lettu Anumerta Marinir Muhammad Iqbal tiba di Bandara Haluoleo Kendari, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin (28/3/2022). (ANTARA/HO)
Jenazah Marinir TNI Lettu Anumerta Marinir Muhammad Iqbal tiba di Bandara Haluoleo Kendari, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin (28/3/2022). (ANTARA/HO)

Termasuk upaya melemahkan kekuatan KKB dan perlu ada pendekatan baru untuk menyelesaikan persoalan yang ada di Papua secara tuntas.

“Harus ada peningkatan kerja tim intelejen untuk memetakan secara presisi dinamika sosial, politik dan keamanan yang berkembang," imbuh Sukamta.

Ia meyakini, penanganan KKB tidak sama dengan cara atasi GAM di Aceh atau teroris oleh Densus 88. Ada kompleksitas persoalan yang lebih banyak di Papua.

Ini membutuhkan kebijakan yang komprehensif dan tuntas untuk menyelesaikan seluruh persoalan.

"Kasihan prajurit TNI dan POLRI di lapangan kalau tidak segera ada perbaikan kebijakan yang jelas,” tutup Sukamta.

Sekedar informasi, KKB Papua kembali beraksi di Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga.

Mereka menyerang Pos Marinir Perikanan Quari Bawah yang menyebabkan satu prajurit gugur dan lima lainnya luka-luka.

"Ini merupakan sekian kalinya gerombolan KST (KKB Papua) melakukan aksinya. Selain membunuh warga sipil juga menembak dan membunuh aparat TNI yang sedang mengemban tugas negara," ujar Wakapendam XVII/Cenderawasih Letkol Inf Candra Kurniawan dalam keterangannya, Minggu (27/3).

Serangan tersebut dilakukan KKB Papua pimpinan Egianus Kogoya pada Sabtu (26/3) sore.

Saat penyerangan, enam (kemudian dilaporkan 10) prajurit TNI yang menjadi korban sedang menjalani tugas di Pos Marinir Perikanan Quari Bawah di Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga.

Perwira TNI Letda Mar Moh Iqbal terkena tembakan di bagian tangan sebelah kanan dan meninggal dunia, serta beberapa prajurit lainnya mengalami luka berat dan ringan.(knu)

Baca Juga:

KPK Periksa Sekretaris DPC Demokrat Terkait Dugaan Suap Bupati PPU

#Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) #Papua #Pemerintahan #DPR RI #Sukamta
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Gelar Rapat dengan BI dan Pemerintah, Fokus Jaga Stabilitas Ekonomi Nasional
DPR RI menggelar rapat bersama BI dan Pemerintah. Pertemuan itu membahas perkembangan kondisi ekonomi Indonesia saat ini.
Soffi Amira - Minggu, 07 Juni 2026
DPR Gelar Rapat dengan BI dan Pemerintah, Fokus Jaga Stabilitas Ekonomi Nasional
Indonesia
DPR Dukung Imunisasi Syarat SPMB, tetapi Hak Pendidikan Anak Harus Tetap Dijamin
Anggota Komisi X DPR RI Andi Muawiyah Ramly (Amure) menanggapi kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang mewajibkan calon peserta didik melampirkan sertifikasi imunisasi lengkap dalam proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 untuk jenjang PAUD dan SD.
Frengky Aruan - Sabtu, 06 Juni 2026
DPR Dukung Imunisasi Syarat SPMB, tetapi Hak Pendidikan Anak Harus Tetap Dijamin
Indonesia
Harga MinyaKita bakal Naik, DPR Ingatkan Sanksi Tegas bagi Penimbun dan Permainan Distribusi
Penaikan HET harus diikuti langkah pengawasan yang ketat agar tidak dimanfaatkan oknum untuk menimbun barang atau memainkan distribusi demi meraup keuntungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 06 Juni 2026
Harga MinyaKita bakal Naik, DPR Ingatkan Sanksi Tegas bagi Penimbun dan Permainan Distribusi
Indonesia
Pasca Ledakan Biak, Dua Mortir PD II Ditemukan di Jayapura
Tim Jibom Gegana Brimob Polda Papua amankan dua mortir peninggalan PD II di Jayapura. Sehari sebelumnya, UXO berisiko tinggi ditemukan di Sentani.
Wisnu Cipto - Kamis, 04 Juni 2026
Pasca Ledakan Biak, Dua Mortir PD II Ditemukan di Jayapura
Indonesia
Pemerintah Diminta Maksimalkan UU P2SK Guna Tahan Kejatuhan Nilai Tukar Rupiah
Cucun menegaskan otoritas keuangan wajib menyikapi pergerakan nilai tukar mata uang secara tepat dan cepat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Pemerintah Diminta Maksimalkan UU P2SK Guna Tahan Kejatuhan Nilai Tukar Rupiah
Indonesia
Harga Obat Terancam Melambung Tingg Buntut Rupiah Melemah, Pemerintah Diminta Bersikap
Pemerintah perlu memperkuat produksi bahan baku obat domestik melalui dukungan riset, insentif industri, dan kolaborasi lintas kementerian
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Harga Obat Terancam Melambung Tingg Buntut Rupiah Melemah, Pemerintah Diminta Bersikap
Indonesia
Mardani Ali Sera Tuntut Pemerintah Jemput Bola ke Pengungsian Kemayoran Buntut Kebakaran Pasar Jiung
Penanganan korban kebakaran Kemayoran wajib mencakup pemulihan fisik serta mental secara terintegrasi melalui posko pelayanan satu pintu
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Mardani Ali Sera Tuntut Pemerintah Jemput Bola ke Pengungsian Kemayoran Buntut Kebakaran Pasar Jiung
Indonesia
Waka Komisi IX DPR Minta Kepala BGN Baru Benahi Tata Kelola MBG, Utamakan Kualitas Gizi
Persoalan yang muncul dalam pelaksanaan MBG selama ini menunjukkan perlunya pembenahan menyeluruh, terutama dalam aspek pengawasan dan kontrol kualitas.
Frengky Aruan - Kamis, 04 Juni 2026
Waka Komisi IX DPR Minta Kepala BGN Baru Benahi Tata Kelola MBG, Utamakan Kualitas Gizi
Indonesia
Sufmi Dasco Ahmad Garansi Revisi UU Pemilu Komisi II DPR Lebih Kebal Gugatan
DPR RI memetik pelajaran penting dari rentetan kekalahan hukum masa lalu
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Sufmi Dasco Ahmad Garansi Revisi UU Pemilu Komisi II DPR Lebih Kebal Gugatan
Indonesia
Pimpinan Badan Gizi Nasional Dirombak, DPR Ingatkan Jangan Main-Main dengan Anggaran Jumbo Makan Gratis
Legislator daerah pemilihan Sumatra Selatan II ini menaruh harapan besar pada pundak pimpinan baru BGN
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Juni 2026
Pimpinan Badan Gizi Nasional Dirombak, DPR Ingatkan Jangan Main-Main dengan Anggaran Jumbo Makan Gratis
Bagikan