PKS: Pemerintah Harus Prioritaskan Papua, Jangan Asyik Urusi IKN Saja

Mula AkmalMula Akmal - Selasa, 29 Maret 2022
PKS: Pemerintah Harus Prioritaskan Papua, Jangan Asyik Urusi IKN Saja

(Foto: Twitter/@DrSukamta)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com- Terjadinya serangan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Nduga, Papua yang menyebabkan dua orang prajurit TNI gugur bukanlah pertama kalinya terjadi.

Menurut Anggota Komisi 1 DPR RI, Sukamta, serangan itu memprihatinkan, mengingat kejadian penyerangan KKB semakin sering terjadi dalam tiga bulan terakhir.

Baca Juga:

Will Smith Akhirnya Meminta Maaf Kepada Chris Rock

“Dengan kejadian yang baru ini, sejak awal tahun 2022 sudah ada lima anggota TNI dan delapan warga sipil tewas akibat serangan KKB," kata Sukamta kepada wartawan di Jakarta, Selasa (29/3).

Menurut Sukamta, kejadian teror KKB selalu menggunakan persenjataan yang lebih kuat. Ini mengindikasikan ada peningkatan kemampuan tempur dari kelompok yang sudah dicap teroris itu.

"Artinya upaya pemerintah dengan berbagai pendekatan untuk mengatasi KKB selama ini bisa dikatakan tidak berjalan efektif," jelas Sukamta.

Anggota DPR RI asal Yogyakarta ini melihat Pemerintah terkesan setengah hati dalam memberikan perhatian kepada Papua.

Ia mencontohkan, dalam pembangunan infrastruktur kelihatan jor-joran, namun dalam soal Papua, otonomi khusus, kebijakan keamanan, penyelesaian kasus HAM, terkesan berjalan setengah-setengah dan tidak tuntas.

“Jangan hanya asyik urusi pemindahan ibukota negara," kata dia.

Sukamta menuturkan, skala prioritas perlu dibuat oleh pemerintah dengan mendasarkan tujuan dalam konstitusi. Yaitu melindungi warga negara, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

"Papua dalam hal tersebut, wajib untuk diprioritaskan,” tutur Sukamta.

Oleh sebab itu Wakil Ketua Fraksi PKS ini meminta pemerintah segera melakukan evaluasi total.

Khususnya terhadap kebijakan dan pendekatan keamanan di Papua yang berfokus kepada peningkatan sistem pengamanan bagi petugas keamaman dan warga sipil.

Jenazah Marinir TNI Lettu Anumerta Marinir Muhammad Iqbal tiba di Bandara Haluoleo Kendari, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin (28/3/2022). (ANTARA/HO)
Jenazah Marinir TNI Lettu Anumerta Marinir Muhammad Iqbal tiba di Bandara Haluoleo Kendari, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin (28/3/2022). (ANTARA/HO)

Termasuk upaya melemahkan kekuatan KKB dan perlu ada pendekatan baru untuk menyelesaikan persoalan yang ada di Papua secara tuntas.

“Harus ada peningkatan kerja tim intelejen untuk memetakan secara presisi dinamika sosial, politik dan keamanan yang berkembang," imbuh Sukamta.

Ia meyakini, penanganan KKB tidak sama dengan cara atasi GAM di Aceh atau teroris oleh Densus 88. Ada kompleksitas persoalan yang lebih banyak di Papua.

Ini membutuhkan kebijakan yang komprehensif dan tuntas untuk menyelesaikan seluruh persoalan.

"Kasihan prajurit TNI dan POLRI di lapangan kalau tidak segera ada perbaikan kebijakan yang jelas,” tutup Sukamta.

Sekedar informasi, KKB Papua kembali beraksi di Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga.

Mereka menyerang Pos Marinir Perikanan Quari Bawah yang menyebabkan satu prajurit gugur dan lima lainnya luka-luka.

"Ini merupakan sekian kalinya gerombolan KST (KKB Papua) melakukan aksinya. Selain membunuh warga sipil juga menembak dan membunuh aparat TNI yang sedang mengemban tugas negara," ujar Wakapendam XVII/Cenderawasih Letkol Inf Candra Kurniawan dalam keterangannya, Minggu (27/3).

Serangan tersebut dilakukan KKB Papua pimpinan Egianus Kogoya pada Sabtu (26/3) sore.

Saat penyerangan, enam (kemudian dilaporkan 10) prajurit TNI yang menjadi korban sedang menjalani tugas di Pos Marinir Perikanan Quari Bawah di Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga.

Perwira TNI Letda Mar Moh Iqbal terkena tembakan di bagian tangan sebelah kanan dan meninggal dunia, serta beberapa prajurit lainnya mengalami luka berat dan ringan.(knu)

Baca Juga:

KPK Periksa Sekretaris DPC Demokrat Terkait Dugaan Suap Bupati PPU

#Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) #Papua #Pemerintahan #DPR RI #Sukamta
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Bongkar Ironi Jaksa di Daerah Terpencil dan Wilayah Kepulauan, untuk Pulang Kampung Saja Enggak Cukup
Gaji dan tunjangan yang diterima saat ini bahkan tidak cukup untuk menunjang mobilitas tugas maupun keperluan pribadi yang mendasar
Angga Yudha Pratama - Jumat, 06 Februari 2026
DPR Bongkar Ironi Jaksa di Daerah Terpencil dan Wilayah Kepulauan, untuk Pulang Kampung Saja Enggak Cukup
Indonesia
DPR Percepat RUU Migas, Pertamina PHE Jadi Calon Tunggal Pengelola Kontrak Energi
Saat ini terdapat tiga skenario utama dalam pembentukan BUK yang tertuang dalam naskah akademik
Angga Yudha Pratama - Kamis, 05 Februari 2026
DPR Percepat RUU Migas, Pertamina PHE Jadi Calon Tunggal Pengelola Kontrak Energi
Indonesia
Pasien Cuci Darah Nyaris 'Lewat' Gara-gara BPJS Mati Mendadak, DPR Ngamuk Minta Aktivasi Darurat Sekarang
Komisi IX DPR RI berencana memanggil Menteri Sosial, Direktur Utama BPJS Kesehatan, dan Menteri Kesehatan dalam rapat kerja mendatang
Angga Yudha Pratama - Kamis, 05 Februari 2026
Pasien Cuci Darah Nyaris 'Lewat' Gara-gara BPJS Mati Mendadak, DPR Ngamuk Minta Aktivasi Darurat Sekarang
Indonesia
DPR Cecar Dewas BPKH Soal Transparansi Uang Jemaah, Nasib Uang Haji di Ujung Tanduk?
Salah satu yang sangat dipentingkan adalah bagaimana menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan ibadah haji melalui keamanan dan keselamatan daripada keuangannya
Angga Yudha Pratama - Kamis, 05 Februari 2026
DPR Cecar Dewas BPKH Soal Transparansi Uang Jemaah, Nasib Uang Haji di Ujung Tanduk?
Indonesia
DPR Endus Kekuatan Besar di Balik Perputaran Uang Rp 992 Triliun Tambang Emas Ilegal
Ini menjadi alarm keras bagi kedaulatan ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 03 Februari 2026
DPR Endus Kekuatan Besar di Balik Perputaran Uang Rp 992 Triliun Tambang Emas Ilegal
Indonesia
Korban Rentan Dijadikan Tersangka karena Bela Diri dari Ancaman Kejahatan, DPR Peringatkan Polisi Jangan Terlalu 'Kaku' Terapkan Aturan
Nasir menyampaikan keprihatinannya atas proses hukum yang menimpa Hogi Minaya, yang dinilainya perlu dilihat secara lebih utuh dan berkeadilan, tidak semata-mata hitam-putih berdasarkan pasal.
Dwi Astarini - Selasa, 03 Februari 2026
Korban Rentan Dijadikan Tersangka karena Bela Diri dari Ancaman Kejahatan, DPR Peringatkan Polisi Jangan Terlalu 'Kaku' Terapkan Aturan
Indonesia
DPR Minta RI Aktif dan Kritis di Board of Peace
Kita bukan negara follower. Kita punya hak bersuara dan ikut menentukan arah.
Dwi Astarini - Selasa, 03 Februari 2026
DPR Minta RI Aktif dan Kritis di Board of Peace
Indonesia
Komisi I DPR Kecam Serangan Israel ke Gaza, Singgung Peran Board of Peace
Israel terus melanggar norma kemanusiaan dan hukum internasional tanpa sanksi yang jelas. ?
Dwi Astarini - Senin, 02 Februari 2026
Komisi I DPR Kecam Serangan Israel ke Gaza, Singgung Peran Board of Peace
Indonesia
Orang Dekat Prabowo sebut Isu Polri di Bawah Kementerian Disengaja untuk Melemahkan Presiden
Polri di bawah kementerian berpotensi melemahkan kekuasaan Presiden Prabowo Subianto.
Dwi Astarini - Senin, 02 Februari 2026
Orang Dekat Prabowo sebut Isu Polri di Bawah Kementerian Disengaja untuk Melemahkan Presiden
Indonesia
Cegah Virus Nipah, DPR Dorong Kampanye Digital Protokol Kesehatan
Tantangan kesehatan di masa depan banyak bersumber dari zoonosis seperti virus Nipah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Januari 2026
Cegah Virus Nipah, DPR Dorong Kampanye Digital Protokol Kesehatan
Bagikan