PKS: Pemerintah Harus Prioritaskan Papua, Jangan Asyik Urusi IKN Saja

Mula AkmalMula Akmal - Selasa, 29 Maret 2022
PKS: Pemerintah Harus Prioritaskan Papua, Jangan Asyik Urusi IKN Saja

(Foto: Twitter/@DrSukamta)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com- Terjadinya serangan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Nduga, Papua yang menyebabkan dua orang prajurit TNI gugur bukanlah pertama kalinya terjadi.

Menurut Anggota Komisi 1 DPR RI, Sukamta, serangan itu memprihatinkan, mengingat kejadian penyerangan KKB semakin sering terjadi dalam tiga bulan terakhir.

Baca Juga:

Will Smith Akhirnya Meminta Maaf Kepada Chris Rock

“Dengan kejadian yang baru ini, sejak awal tahun 2022 sudah ada lima anggota TNI dan delapan warga sipil tewas akibat serangan KKB," kata Sukamta kepada wartawan di Jakarta, Selasa (29/3).

Menurut Sukamta, kejadian teror KKB selalu menggunakan persenjataan yang lebih kuat. Ini mengindikasikan ada peningkatan kemampuan tempur dari kelompok yang sudah dicap teroris itu.

"Artinya upaya pemerintah dengan berbagai pendekatan untuk mengatasi KKB selama ini bisa dikatakan tidak berjalan efektif," jelas Sukamta.

Anggota DPR RI asal Yogyakarta ini melihat Pemerintah terkesan setengah hati dalam memberikan perhatian kepada Papua.

Ia mencontohkan, dalam pembangunan infrastruktur kelihatan jor-joran, namun dalam soal Papua, otonomi khusus, kebijakan keamanan, penyelesaian kasus HAM, terkesan berjalan setengah-setengah dan tidak tuntas.

“Jangan hanya asyik urusi pemindahan ibukota negara," kata dia.

Sukamta menuturkan, skala prioritas perlu dibuat oleh pemerintah dengan mendasarkan tujuan dalam konstitusi. Yaitu melindungi warga negara, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

"Papua dalam hal tersebut, wajib untuk diprioritaskan,” tutur Sukamta.

Oleh sebab itu Wakil Ketua Fraksi PKS ini meminta pemerintah segera melakukan evaluasi total.

Khususnya terhadap kebijakan dan pendekatan keamanan di Papua yang berfokus kepada peningkatan sistem pengamanan bagi petugas keamaman dan warga sipil.

Jenazah Marinir TNI Lettu Anumerta Marinir Muhammad Iqbal tiba di Bandara Haluoleo Kendari, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin (28/3/2022). (ANTARA/HO)
Jenazah Marinir TNI Lettu Anumerta Marinir Muhammad Iqbal tiba di Bandara Haluoleo Kendari, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin (28/3/2022). (ANTARA/HO)

Termasuk upaya melemahkan kekuatan KKB dan perlu ada pendekatan baru untuk menyelesaikan persoalan yang ada di Papua secara tuntas.

“Harus ada peningkatan kerja tim intelejen untuk memetakan secara presisi dinamika sosial, politik dan keamanan yang berkembang," imbuh Sukamta.

Ia meyakini, penanganan KKB tidak sama dengan cara atasi GAM di Aceh atau teroris oleh Densus 88. Ada kompleksitas persoalan yang lebih banyak di Papua.

Ini membutuhkan kebijakan yang komprehensif dan tuntas untuk menyelesaikan seluruh persoalan.

"Kasihan prajurit TNI dan POLRI di lapangan kalau tidak segera ada perbaikan kebijakan yang jelas,” tutup Sukamta.

Sekedar informasi, KKB Papua kembali beraksi di Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga.

Mereka menyerang Pos Marinir Perikanan Quari Bawah yang menyebabkan satu prajurit gugur dan lima lainnya luka-luka.

"Ini merupakan sekian kalinya gerombolan KST (KKB Papua) melakukan aksinya. Selain membunuh warga sipil juga menembak dan membunuh aparat TNI yang sedang mengemban tugas negara," ujar Wakapendam XVII/Cenderawasih Letkol Inf Candra Kurniawan dalam keterangannya, Minggu (27/3).

Serangan tersebut dilakukan KKB Papua pimpinan Egianus Kogoya pada Sabtu (26/3) sore.

Saat penyerangan, enam (kemudian dilaporkan 10) prajurit TNI yang menjadi korban sedang menjalani tugas di Pos Marinir Perikanan Quari Bawah di Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga.

Perwira TNI Letda Mar Moh Iqbal terkena tembakan di bagian tangan sebelah kanan dan meninggal dunia, serta beberapa prajurit lainnya mengalami luka berat dan ringan.(knu)

Baca Juga:

KPK Periksa Sekretaris DPC Demokrat Terkait Dugaan Suap Bupati PPU

#Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) #Papua #Pemerintahan #DPR RI #Sukamta
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Sidang MKD DPR, Ahli Sebut Aksi Joget Anggota Dewan Picu Kemarahan Publik
Lima anggota nonaktif DPR itu yakni Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari NasDem, Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) dan Surya Utama (Uya Kuya) dari PAN, serta Adies Kadir dari Golkar.
Dwi Astarini - 1 jam lalu
Sidang MKD DPR, Ahli Sebut Aksi Joget Anggota Dewan Picu Kemarahan Publik
Indonesia
Desak Polisi Usut Tuntas Temuan 2 Kerangka Manusia di Kwitang secara Profesional, DPR: Jangan Sampai Menimbulkan Banyak Spekulasi
Penemuan 2 kerangka manusia diduga berkaitan dengan peristiwa kebakaran gedung saat demonstrasi besar pada akhir Agustus 2025 lalu.
Frengky Aruan - Senin, 03 November 2025
Desak Polisi Usut Tuntas Temuan 2 Kerangka Manusia di Kwitang secara Profesional, DPR: Jangan Sampai Menimbulkan Banyak Spekulasi
Indonesia
OJK Sebut Indonesia Pemain Utama Ekonomi Digital ASEAN, DPR: Jangan Berpuas Diri
OJK sebelumnya menyebut nilai ekonomi digital Indonesia berpotensi menembus Rp 4.500 triliun pada tahun 2030, dengan peluang besar menjadi pusat pertumbuhan digital di ASEAN.
Frengky Aruan - Senin, 03 November 2025
OJK Sebut Indonesia Pemain Utama Ekonomi Digital ASEAN, DPR: Jangan Berpuas Diri
Indonesia
2 Syarikah Ditunjuk Urus Haji 2026, DPR Ingin Pastikan Komitmen Pelayanan Terbaik
2 perusahaan penyedia layanan haji (syarikah) yang ditunjuk yakni Rakeen Mashariq Al Mutayizah Company for Pilgrim Service dan Albait Guest.
Frengky Aruan - Sabtu, 01 November 2025
2 Syarikah Ditunjuk Urus Haji 2026, DPR Ingin Pastikan Komitmen Pelayanan Terbaik
Indonesia
Air Hujan Tercemar Mikroplastik, Komisi XII DPR Minta Pemerintah Perkuat Pengendalian Polusi
Anggota Komisi XIII DPR, Ratna Juwita Sari, meminta pemerintah untuk memperkuat pengendalian polusi.
Soffi Amira - Jumat, 31 Oktober 2025
Air Hujan Tercemar Mikroplastik, Komisi XII DPR Minta Pemerintah Perkuat Pengendalian Polusi
Indonesia
DPR Dorong Regulasi Upah Buruh tak Bergantung UMR, tapi Omzet Perusahaan
Perusahaan besar dengan omzet miliaran rupiah semestinya mampu memberi upah lebih baik.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
DPR Dorong Regulasi Upah Buruh tak Bergantung UMR, tapi Omzet Perusahaan
Indonesia
Dasco Terima Kunjungan Abu Bakar Ba'asyir di DPR, Apa Saja yang Dibahas?
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menerima kunjungan tokoh ulama Abu Bakar Ba'asyir, Kamis (30/10).
Soffi Amira - Kamis, 30 Oktober 2025
Dasco Terima Kunjungan Abu Bakar Ba'asyir di DPR, Apa Saja yang Dibahas?
Indonesia
MKD DPR Tindak Lanjuti Perkara Ahmad Sahroni CS
Keputusan itu diambil lewat rapat internal tertutup, Rabu (29/10).
Dwi Astarini - Kamis, 30 Oktober 2025
MKD DPR Tindak Lanjuti Perkara Ahmad Sahroni CS
Indonesia
Iwakum Nilai Keterangan DPR dan Dewan Pers di MK Tak Jawab Substansi Perlindungan Wartawan
Iwakum menilai keterangan DPR RI dan Dewan Pers dalam sidang uji materiil UU Pers di Mahkamah Konstitusi belum menjawab substansi persoalan perlindungan hukum bagi wartawan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 30 Oktober 2025
Iwakum Nilai Keterangan DPR dan Dewan Pers di MK Tak Jawab Substansi Perlindungan Wartawan
Indonesia
MKD DPR Gelar Sidang Etika Ahmad Sahroni dkk Hari Ini
Sidang awal ini digelar pada masa reses DPR untuk memastikan proses pemeriksaan dapat berjalan sesuai jadwal dan tidak tertunda.
Dwi Astarini - Rabu, 29 Oktober 2025
MKD DPR Gelar Sidang Etika Ahmad Sahroni dkk Hari Ini
Bagikan