PKS Munculkan Sejumlah Nama Layak Maju Pilgub DKI 2024

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 30 Januari 2023
PKS Munculkan Sejumlah Nama Layak Maju Pilgub DKI 2024

Wakil Ketua Bidang Pembinaan Wilayah Banten, Jakarta, dan Jawa Barat (Banjabar) PKS Karyatin Subiyantoro. (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta mengaku telah melakukan penjaringan sosok yang layak bertarung dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2024 mendatang.

Penjaringan nama-nama yang pantas menggantikan Pj Budi Heru Hartono nanti, bukan hanya dari internal PKS, menyasar juga pihak luar.

"Kita sudah menjaring tokoh internal dan eksternal. Bahkan DKI sekarang sedang melakukan survei yang akan selesai pertengahan Februari untuk memetakan proses-proses untuk kita munculkan sebagai bacaleg untuk maju di Pilgub 2024," terang Wakil Ketua Bidang Pembinaan Wilayah Banten, Jakarta, dan Jawa Barat (Banjabar) PKS Karyatin Subiyantoro di Jakarta, Senin (30/1).

Baca Juga:

PKS Tegaskan Dukung Anies Baswedan Jadi Capres

Sejauh ini, sudah terjaring sejumlah nama baik dari PKS dan eksternal. Untuk pihak internal mencuat nama anggota DPR Mardana Ali Sera, Ketua DPW PKS DKI Khoirudin, dan anggota Komisi III DPR RI Achmad Dimyati Natakusumah, dan eks Wali Kota Payakumbuh Reza Pahlevi.

"Internal ada Mardana Ali Sera, Khoirudin, dari pusat juga ada Dimyati Natakusumah yang sekarang di DPR RI, ada dari Sumatera, Reza Pahlevi mantan Wali Kota Payakumbuh," paparnya.

Namun, Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta ini tak mau mengungkap siapa sosok eksternal yang dijagokan PKS sebagai calon yang didorong maju Pilgub DKI.

Baca Juga:

PKS Ungkap Alasan Belum Deklarasi Anies Jadi Capres

"Kalau dari eksternalnya banyak, tapi saya gak sebut karena takut geer. Lihat saja nanti, kita akan memunculkan di hasil survei," cetusnya.

"Karena dari hasil survei akan muncul peta eksternal yang diinginkan masyarakat," sambungnya.

Karyatin menerangkan, sosok-sosok yang dimunculkan tersebut belum resmi dimajukan sebagai calon gubernur ataupun calon wakil gubernur DKI. Hal itu karena masih ada pembahasan lebih matang lagi di internal PKS.

"Didorong untuk muncul yang memang layak karena kami memang menyadari tidak cukup hanya didukung oleh internal. Tapi juga perlu didorong dengan dukungan masyarakat lain," pungkasnya. (Knu)

Baca Juga:

PKS Tegaskan tidak Paksakan Aher jadi Cawapres Anies

#PKS #Pilkada Dki
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Tolak Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI, Dinilai Berisiko Picu Banjir
Anggota DPR, Muhammad Kholid, menolak rencana pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Hutan Kota UI. Ia meminta pemerintah memprioritaskan kelestarian lingkungan.
Soffi Amira - Rabu, 18 November 2026
DPR Tolak Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI, Dinilai Berisiko Picu Banjir
Indonesia
Mensos Diminta Cari Lokasi Alternatif Sekolah Rakyat, Hutan UI tak Boleh Digunakan
Pemerintah masih memiliki sejumlah pilihan lokasi lain yang dapat dimanfaatkan tanpa harus mengalihfungsikan kawasan hutan kota.
Dwi Astarini - Rabu, 18 November 2026
Mensos Diminta Cari Lokasi Alternatif Sekolah Rakyat, Hutan UI tak Boleh Digunakan
Indonesia
PKS Harap Calon Wapres Pengganti Gibran Punya Integritas dan Kapasitas
Kriteria tersebut penting agar calon wakil presiden mampu menjalankan amanah kenegaraan sekaligus membantu Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan.
Dwi Astarini - Senin, 16 November 2026
PKS Harap Calon Wapres Pengganti Gibran Punya Integritas dan Kapasitas
Indonesia
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Kebijakan perpajakan terhadap pembalut perlu mempertimbangkan aspek keadilan, kesehatan, serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Almuzzammil Yusuf menginstruksikan pejabat partai menyisihkan gaji untuk korban karhutla, menyiapkan layanan kesehatan darurat, dan mendesak penegakan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
PKS mendesak Presiden Prabowo Subianto memimpin upaya ASEAN mengatasi kabut asap lintas batas akibat karhutla dan memperkuat kerja sama dengan Malaysia.
Frengky Aruan - Sabtu, 10 Oktober 2026
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
Indonesia
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
salah satu persoalan yang perlu diperjelas adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap aset setelah dilakukan penyitaan maupun perampasan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
Bagikan