PKS Tegaskan tidak Paksakan Aher jadi Cawapres Anies

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 27 Januari 2023
PKS Tegaskan tidak Paksakan Aher jadi Cawapres Anies

Anies Baswedan dan Ahmad Heryawan. Foto: Instagram/@aheryawan

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan tidak ada paksaan di Koalisi Perubahan dalam memilih calon wakil presiden (cawapres) pendamping Anies Baswedan.

Hal itu sekaligus membantah pernyataan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menyebut PKS juga memiliki aspirasi agar Ahmad Heryawan atau Aher menjadi cawapres Anies.

Baca Juga

PKS Sambut Baik Usulan Pembentukan Sekretariat Perubahan

"Tidak ada paksaan dalam memilih bakal calon wakil presiden. PKS sejak dari awal mengedepankan kebersamaan dan rasionalitas dalam menentukan bacawapres," kata Jubir PKS Muhammad Kholid, Jumat (27/1).

Kholid mengatakan, PKS menghargai keinginan Partai Demokrat yang menyodorkan nama AHY sebagai cawapres Anies.

Baca Juga

PKS tidak Masalah AHY jadi Cawapres Anies

Prinsipnya, kata Kholid, PKS akan mendukung sosok terbaik, yang bisa melengkapi dan mendongkrak peluang kemenangan di Pilpres 2024.

"PKS menghormati aspirasi partai-partai dan pilihan bakal calon wakil presiden.

Menurut Kholid, nama Aher hanya salah satu opsi atau alternatif, yang bisa dipertimbangkan dalam pembahasan di koalisi.

"Pembahasan dalam Koalisi Perubahan sudah sangat baik, tinggal dituntaskan bersama," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

NasDem Tegaskan Tetap Bersama Demokrat dan PKS

#Partai Keadilan Sejahtera (PKS) #Partai Demokrat #Ahmad Heryawan #Agus Harimurti Yudhoyono #Anies Baswedan #Pilpres #Pemilu
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kejurnas Tinju Amatir Piala Menko IPK 2026 Bakal Digelar di Jakarta, Diikuti 35 Provinsi
Kejuaraan Nasional Tinju Amatir Piala Menko Infrastruktur 2026 bakal digelar di Pluit Village Mall, Jakarta Utara, pada 19-25 Oktober mendatang.
Soffi Amira - Sabtu, 17 Oktober 2026
Kejurnas Tinju Amatir Piala Menko IPK 2026 Bakal Digelar di Jakarta, Diikuti 35 Provinsi
Indonesia
10 Isu Strategis Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu
Isu-isu strategis yang akan dibahas itu menjadi dasar bagi panja untuk mengundang pihak-pihak terkait guna menyampaikan saran dan masukannya terhadap sistem Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
10 Isu Strategis Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu
Dunia
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Calon presiden Flavio Bolsonari memperoleh suara 47,23 persen. Kemudian, Lula da Silva memperoleh suara 44,93 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Indonesia
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Sistem tersebut menarik karena partai politik memiliki peran dalam menentukan calon yang memperoleh mandat rakyat.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Indonesia
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Pembahasan mengenai mekanisme tersebut, masih terus dilakukan id antara partai politik sebagai bagian dari penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Indonesia
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Wacana-wacana itu masih merupakan perbincangan di antara partai politik dan belum masuk tahapan pembahasan di DPR RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 22 September 2026
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Indonesia
PDIP Tunggu Naskah Akademik Capres-Cawapres Harus Diusung 2 Fraksi DPR
Deddy meminta pembahasan mengenai mekanisme tersebut dilakukan setelah dokumen resmi revisi UU Pemilu tersedia.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 21 September 2026
PDIP Tunggu Naskah Akademik Capres-Cawapres Harus Diusung 2 Fraksi DPR
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Demokrat lebih menyoroti potensi banyaknya suara rakyat yang hangus akibat penerapan PT.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Indonesia
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Komisi II DPR juga tetap memperhatikan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemilu hingga masukan-masukan dari akademisi dan masyarakat sipil.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 15 September 2026
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Bagikan