Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

PKS Tegaskan tidak Paksakan Aher jadi Cawapres Anies

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 27 Januari 2023
PKS Tegaskan tidak Paksakan Aher jadi Cawapres Anies

Anies Baswedan dan Ahmad Heryawan. Foto: Instagram/@aheryawan

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan tidak ada paksaan di Koalisi Perubahan dalam memilih calon wakil presiden (cawapres) pendamping Anies Baswedan.

Hal itu sekaligus membantah pernyataan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menyebut PKS juga memiliki aspirasi agar Ahmad Heryawan atau Aher menjadi cawapres Anies.

Baca Juga

PKS Sambut Baik Usulan Pembentukan Sekretariat Perubahan

"Tidak ada paksaan dalam memilih bakal calon wakil presiden. PKS sejak dari awal mengedepankan kebersamaan dan rasionalitas dalam menentukan bacawapres," kata Jubir PKS Muhammad Kholid, Jumat (27/1).

Kholid mengatakan, PKS menghargai keinginan Partai Demokrat yang menyodorkan nama AHY sebagai cawapres Anies.

Baca Juga

PKS tidak Masalah AHY jadi Cawapres Anies

Prinsipnya, kata Kholid, PKS akan mendukung sosok terbaik, yang bisa melengkapi dan mendongkrak peluang kemenangan di Pilpres 2024.

"PKS menghormati aspirasi partai-partai dan pilihan bakal calon wakil presiden.

Menurut Kholid, nama Aher hanya salah satu opsi atau alternatif, yang bisa dipertimbangkan dalam pembahasan di koalisi.

"Pembahasan dalam Koalisi Perubahan sudah sangat baik, tinggal dituntaskan bersama," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

NasDem Tegaskan Tetap Bersama Demokrat dan PKS

#Partai Keadilan Sejahtera (PKS) #Partai Demokrat #Ahmad Heryawan #Agus Harimurti Yudhoyono #Anies Baswedan #Pilpres #Pemilu
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Ada empat pilar utama yang mendesak dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang saat ini sedang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Alwan Ridha Ramdani - 2 jam, 24 menit lalu
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Indonesia
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Secara ideal, RUU Pemilu seharusnya bisa dituntaskan pada tahun 2026 sehingga pada tahun 2027 cukup waktu untuk menyosialisasikan
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Indonesia
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Sejak awal berdiri, DKPP memang menghadapi tantangan untuk memperkenalkan keberadaannya kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Indonesia
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Media memiliki peran penting dalam membangun transparansi sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses penegakan kode etik penyelenggara pemilu.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Indonesia
Merasa Tidak Diperhatikan AHY, Ketua DPC Demokrat Solo Mundur
Berbagai aspirasi yang selama ini disampaikan kepada pengurus di tingkat atas tidak pernah diwujudkan dalam bentuk dukungan nyata.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 02 Juli 2026
Merasa Tidak Diperhatikan AHY, Ketua DPC Demokrat Solo Mundur
Indonesia
Gerindra soal Safari Politik Jokowi: Kami Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Gerindra menegaskan, bahwa pihaknya belum membahas Pilpres. Mereka masih fokus menyukseskan program Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Rabu, 01 Juli 2026
Gerindra soal Safari Politik Jokowi: Kami Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Indonesia
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Wacana tersebut memicu perdebatan karena sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah memutuskan penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 Juli 2026
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Indonesia
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Berdasarkan arahan pimpinan DPR, Komisi II juga akan menggelar pertemuan dengan partai-partai nonparlemen.
Dwi Astarini - Senin, 29 Juni 2026
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Indonesia
Demokrat Balik Serang Deddy Sitorus: Terusik karena AHY Benar
Tak ada hasutan, AHY hanya menjelaskan peran partai politik dalam sistem demokrasi.
Dwi Astarini - Rabu, 24 Juni 2026
Demokrat Balik Serang Deddy Sitorus: Terusik karena AHY Benar
Indonesia
Demokrat Pertanyakan Posisi Politik PDIP agar Tidak Abu-abu, Ganjar Pranowo Beri Jawaban
Partai Demokrat ikut mempertanyakan posisi politik PDI Perjuangan (PDIP) terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Frengky Aruan - Senin, 22 Juni 2026
Demokrat Pertanyakan Posisi Politik PDIP agar Tidak Abu-abu, Ganjar Pranowo Beri Jawaban
Bagikan