NasDem Tegaskan Tetap Bersama Demokrat dan PKS

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 26 Januari 2023
NasDem Tegaskan Tetap Bersama Demokrat dan PKS

Perwakilan anggota DPP Partai NasDem menyambangi Sekretariat Bersama (Sekber) Partai Gerindra-PKB, Jakarta, Kamis (26/1). ANTARA/Melalusa Susthira K.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai NasDem menegaskan tetap serius membicarakan Koalisi Perubahan dengan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Kunjungan ke Sekretariat Bersama (Sekber) Gerindra-Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) siang ini, tidak mengurangi keseriusan NasDem berkoalisi dengan PKS dan Demokrat.

Baca Juga

Tiba di Sekber Gerindra-PKB, Elite NasDem: Kita Mau Minum Kopi

"Kunjungan hari ini tidak mengurangi apa-apa gitu, kami tetap bersama Demokrat dan PKS," kata Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali usai bertemu elite Gerindra-PKB, Kamis (26/1).

Ali menjelaskan, kedatangan dirinya dan para elite NasDem hanya untuk memberikan ucapan selamat atas peresmian Sekber Gerindra-PKB.

Baca Juga

Demokrat Minta Ahmad Ali NasDem Tak Perkeruh Suasana

Menurut anggota Komisi III DPR RI ini, kunjungan ini merupakan silaturahmi yang perlu dilakukan untuk mencairkan situasi politik yang mulai menghangat.

"Menurut kami perlu untuk kita cairkan, perlu untuk kita buat menghadapi kontestasi ini menjadi politik riang gembira. Kita berbeda bukan berarti kita bermusuhan," ujarnya.

Ali memastikan komunikasi NasDem dengan Demokrat dan PKS masih berjalan baik. Bahkan, rencana Koalisi Perubahan hampir matang dan rampung.

"Terus bagaimana dengan NasDem, PKS, Demokrat? Tetap baik-baik saja, sedang dalam berkomunikasi, doakan juga seperti Gerindra dan PKB segera untuk membuat Sekber," kata Ali. (Pon)

Baca Juga

Elite NasDem Sambangi Sekber Gerindra-PKB

#Partai Nasdem #Partai Demokrat #Partai Keadilan Sejahtera (PKS) #Pilpres #Pemilu
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Indonesia
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Apabila RUU Pemilu semakin cepat dibahas lantaran idealnya RUU tersebut sudah selesai pada 2 tahun dan 6 bulan masa pemerintahan saat ini.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Indonesia
Demokrat Tolak Usulan KPK, Masa Jabatan Ketum Parpol Dinilai Urusan Internal
Demokrat menolak usulan KPK terkait masa jabatan ketum parpol. Demokrat menilai, kebijakan itu merupakan urusan internal partai.
Soffi Amira - Jumat, 24 April 2026
Demokrat Tolak Usulan KPK, Masa Jabatan Ketum Parpol Dinilai Urusan Internal
Indonesia
Gerindra Bantah Isu Fusi dengan NasDem, Dasco: Tidak Pernah Dibahas
Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, membantah soal isu merger dengan NasDem. Ia menegaskan, tidak ada pembicaraan resmi.
Soffi Amira - Rabu, 22 April 2026
Gerindra Bantah Isu Fusi dengan NasDem, Dasco: Tidak Pernah Dibahas
Indonesia
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Meski tahapan untuk Pemilu 2029 semakin dekat, tahapan-tahapan itu masih bisa berjalan dengan menggunakan Undang-Undang Pemilu yang lama.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 April 2026
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Bagikan