PKS Minta Luhut Tak "Baperan" saat Terima Kritik


Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. (ANTARA/HO Kemenko Kemaritiman dan Investasi)
MerahPutih.com - Banyaknya jabatan yang diemban Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan menuai kritik dari sejumlah pihak, termasuk dari kalangan legislator Senayan.
Luhut pun merespons kritikan tersebut. Dia meminta kepada seluruh anggota DPR agar lebih bijak dalam melontarkan kritik dan jangan mencari popularitas. Dia mengaku, jabatan-jabatan tersebut hanya melaksanakan tugas dari Presiden Jokowi.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan agar tak terlalu sensitif kala menerima kritikan dari kalangan legislatif.
Baca Juga:
Saran Luhut ke Jokowi Tentang Status Endemi COVID-19 Kado 17 Agustus
"Pak Luhut Binsar Panjaitan ini jangan baperan (bawa perasaan) terkait soal-soal publik dengan membawanya ke ranah privat, apalagi kalau melibatkan emosi," kata Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Mulyanto, Jumat (10/6).
Menurut Mulyanto, perlu dibedakan antara masalah pribadi dengan masalah publik. Terlebih, kata dia, kritik yang dilayangkan legislator Senayan kepada Luhut terkait tata-kelola pemerintahan bukan hujatan yang menyerang pribadi.
"Jadi pejabat publik, tidak boleh tipis telinga atas kritik publik, termasuk dari legislatif. Apalagi seorang menteri, harus siap menerima, menghadapi dan mengelola kritik. Sehingga terjadi dialektika-konstruktif rasional bukan ditanggapi secara emosional baperan," tegas dia.
Baca Juga:
Di Depan DPR, Luhut Jelaskan Alasan Kenapa Punya Banyak Jabatan
Mulyanto menambahkan, kritik dalam alam demokrasi merupakan saluran pengawasan publik yang positif untuk mewujudkan kontrol yang baik terhadap pemerintah.
"Karenanya perlu disikapi secara dingin dan direspons secara rasional substantif, sehingga terjadi konvergensi bagi perbaikan kebijakan publik," pungkasnya. (Pon)
Baca Juga:
Luhut Sebut Kenaikan Tiket Candi Borobudur Jadi Rp 750 Ribu Belum Final
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
F-PKS DPRD DKI Minta Transjakarta Perluas Rute Mikrotrans

DPR dan Pemerintah Sepakati 52 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2025, Termasuk Perampasan Aset dan PRT

DPR Dorong OJK Perketat Pengawasan Bank Himbara dan Prioritaskan Kredit UMKM

Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, PKS Ingatkan Tantangan Berat

Revisi UU LPSK Dorong Restitusi Diperluas Hingga Pemulihan Hak Korban secara Menyeluruh

DPR Sebut Stok BBM Aman, Kelangkaan di SPBU Swasta Hanya Terjadi di Jabodetabek

Pemerintah Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Canggih Berbasis Integrasi Data

Bukan Tugas Enteng, Menkopolkam Djamari Chaniago Diharap Jaga Stabilitas Politik dan Keamanan di Tengah Krisis Kepercayaan Publik

Kepala SMPN 1 Prabumulih Batal Dicopot, Komisi II DPR Tegaskan jangan Ada lagi Kepala Daerah yang Arogan

12 Siswa Diduga Keracunan Makanan Bergizi Gratis di Kabupaten Bandung, Legislator Tekankan Pentingnya Keterlibatan Ahli Gizi
