PKS Minta Komisioner KPU-Bawaslu Gelar Pemilu 2024 Tepat Waktu

Mula AkmalMula Akmal - Rabu, 13 April 2022
PKS Minta Komisioner KPU-Bawaslu Gelar Pemilu 2024 Tepat Waktu

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu. (Foto: Instagram)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu mengucapkan selamat atas pelantikan Komisioner KPU dan Bawaslu pada Selasa (12/4).

Ahmad Syaikhu meminta mereka untuk mengawal Pemilu 2024 tepat waktu sesuai jadwal yang ditentukan.

Baca Juga:

Mendagri Minta KPU Kalkulasi Anggaran Pemilu Secara Matang

"Selamat kepada seluruh Komisioner KPU dan Bawaslu. Kita berharap dapat bekerja maksimal mempersiapkan hajatan demokrasi 2024 mendatang," kata Syaikhu dalam keterangannya, Rabu (13/4).

Menurut Syaikhu, salah satu hal penting yang perlu dilakukan adalah mengawal agenda Pemilu 2024 sesuai dengan jadwal, yakni 14 Februari 2024.

"Komisioner KPU dan Bawaslu yang baru dilantik harus mengawal terselenggaranya Pemilu 2024 sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan," tegas Syaikhu.

Kepastian ini perlu menjadi perhatian, karena menurut Syaikhu, isu penundaan pemilu masih berhembus di tengah masyarakat.

"Ini harus jadi perhatian KPU dan Bawaslu. Sebab wacana terkait penundaan Pemilu 2024 masih kita dengar," ungkap Syaikhu.

Baca Juga:

Capai Rp 110 T, DPD RI Nilai Estimasi Biaya Pemilu 2024 Tak Rasional

Ditambahkan Syaikhu, adanya kepastian pelaksanaan Pemilu 2024 sesuai jadwal akan membuat persiapan berlangsung optimal.

"Insya Allah akan optimal persiapannya," imbuhnya.

Anggota Komisi I DPR RI itu juga meminta untuk belajar dari pengalaman Pemilu 2019. Dan memastikan pemilu nanti berlangsung jujur, bebas dan adil.

"Pengalaman Pemilu 2019 harus jadi pelajaran. Jangan sampai hal-hal yang jadi catatan evaluasi terulang kembali. Juga pastikan Pemilu 2024 berlangsung jujur, bebas dan adil," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

KPU Segera Bahas Anggaran Pemilu Dengan DPR dan Pemerintah

#Pemilu #Pemilu 2024 #Pilpres
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Sistem tersebut menarik karena partai politik memiliki peran dalam menentukan calon yang memperoleh mandat rakyat.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Indonesia
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Pembahasan mengenai mekanisme tersebut, masih terus dilakukan id antara partai politik sebagai bagian dari penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Indonesia
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Wacana-wacana itu masih merupakan perbincangan di antara partai politik dan belum masuk tahapan pembahasan di DPR RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 22 September 2026
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Indonesia
PDIP Tunggu Naskah Akademik Capres-Cawapres Harus Diusung 2 Fraksi DPR
Deddy meminta pembahasan mengenai mekanisme tersebut dilakukan setelah dokumen resmi revisi UU Pemilu tersedia.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 21 September 2026
PDIP Tunggu Naskah Akademik Capres-Cawapres Harus Diusung 2 Fraksi DPR
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Demokrat lebih menyoroti potensi banyaknya suara rakyat yang hangus akibat penerapan PT.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Indonesia
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Komisi II DPR juga tetap memperhatikan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemilu hingga masukan-masukan dari akademisi dan masyarakat sipil.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 15 September 2026
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Dunia
Partai Kanan Ekstrem Alternatif Jerman Menang Besar di Negara Bagian, Bersiap Tarung di Pemilu Federal
Seusai menang besar dalam pemilu di negara bagian Sachsen-Anhalt, Jerman bagian timur, partai kanan ekstrem Alternatif untuk Jerman (Alternative Fur Deutschland/AfD) kini mengincar kemenangan dalam pemilu federal.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
Partai Kanan Ekstrem Alternatif Jerman Menang Besar di Negara Bagian, Bersiap Tarung di Pemilu Federal
Indonesia
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Bahkan kawasan kerap mendapatkan julukan sebagai daerah pemilihan terketat mengingat keberadaan sejumlah figur politisi berbobot tinggi
Angga Yudha Pratama - Senin, 27 Juli 2026
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Indonesia
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Ada empat pilar utama yang mendesak dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang saat ini sedang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Bagikan