KPU Segera Bahas Anggaran Pemilu Dengan DPR dan Pemerintah

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 13 April 2022
 KPU Segera Bahas Anggaran Pemilu Dengan DPR dan Pemerintah

Komisioner KPU. (Foto: Sekretariat Presiden)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo telah melantik dan mengambil sumpah jabatan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) masa jabatan tahun 2022-2027, Selasa (12/3).

Dalam ratas persiapan pemilu, 10 April 2022, Kepala Negara meminta agar alokasi dana untuk persiapan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 dapat segera diputuskan, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Baca Juga:

DPR Berharap Pelantikan KPU-Bawaslu Akhiri Polemik Penundaan Pemilu

"Sudah disampaikan ke saya, diperkirakan anggarannya sebesar Rp 110,4 triliun, KPU dan Bawaslu. KPU-nya Rp 76,6 triliun dan Bawaslunya Rp 33,8 triliun. Ini saya minta didetailkan lagi, dihitung lagi, dikalkulasi lagi dengan baik dalam APBN maupun dalam APBD dan dipersiapkan secara bertahap," kata Jokowi.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana segera melakukan rapat dengan KPU anyar, untuk membahas berbagai hal karena tahapan pemilu akan digelar pada Juni 2024 mendatang.

KPU menyambut positif rencana DPR untuk membahas anggaran pemilu pada masa reses DPR. KPU menyatakan siap membahas anggaran Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 dengan DPR dan pemerintah pada masa reses.

"Kami menyambut baik sekiranya itu dimungkinkan konsultasi atau RDP di tengah-tengah reses," kata Ketua KPU Hasyim Asy'ari di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (12/4).

Hasyim mengungkapkan, dalam komunikasi dengan pimpinan DPR, pembahasan hal-hal mendesak sangat dimungkinkan dilakukan pada masa reses. Apalagi, masa persiapan menuju dimulainya tahapan Pemilu 2024 tersisa 2 bulan lebih.

Anggota KPU. (Foto: Antara)
Anggota KPU. (Foto: Antara)

"Pimpinan DPR juga merespon menyampaikan komunikasi kepada KPU, sangat dimungkinkan pada masa reses apabila diperlukan hal-hal pembicaraan-pembicaraan untuk menuntaskan dalam rangka menuju persiapan masuknya tahapan Pemilu 2024," ujarnya.

Hasyim mengatakan, KPU sudah mengirimkan rancangan alokasi anggaran penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 ke Badan Anggaran DPR. Bahkan, KPU sudah melakukan rasionalisasi anggaran tersebut dari Rp 86 triliun menjadi Rp 76 triliun.

"Jadi, anggaran masih kita bisa review lagi yang mana mendesak, yang harus dibiayai nanti akan dapat angka yang lebih pasti," tutup Hasyim. (Pon)

Baca Juga:

Jadi Ketua KPU, Hasyim Asy'ari Pimpin Anak Buahnya Persiapkan Pemilu 2024

#Pemilu #KPU #Bawaslu #Pilpres
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Status Perkawinan Pemilih Diusulkan Dihapus di RUU Pemilu
Usulan tersebut mempertimbangkan batas usia anak yang berakhir pada usia 18 tahun serta praktik mayoritas negara di dunia yang menetapkan usia memilih pada batas tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 17 November 2026
Status Perkawinan Pemilih Diusulkan Dihapus di RUU Pemilu
Dunia
Update Pemilu Amerika: Demokrat Resmi Kunci Mayoritas Kongres, Republik Terseok
Update hasil pemilu AS terbaru hari ini! Partai Demokrat diproyeksikan sukses menyapu bersih mayoritas kursi DPR dan Senat. Simak data lengkap kehancuran benteng Republik di sini.
Angga Yudha Pratama - Rabu, 04 November 2026
Update Pemilu Amerika: Demokrat Resmi Kunci Mayoritas Kongres, Republik Terseok
Dunia
Lula da Silva Menangkan Masa Jabatan Presiden Brasil ke-4
Kemenangan tersebut memberi Lula masa jabatan presiden keempat yang tidak berurutan, setelah menang pada 2002, 2006, dan 2022.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 26 Oktober 2026
Lula da Silva Menangkan Masa Jabatan Presiden Brasil ke-4
Indonesia
KPU Jelaskan Proses Verifikasi Syarat Pendidikan Gibran di Pilpres 2024
KPU akhirnya menjelaskan proses verifikasi syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.
Soffi Amira - Kamis, 08 Oktober 2026
KPU Jelaskan Proses Verifikasi Syarat Pendidikan Gibran di Pilpres 2024
Indonesia
Penjelasan Detail KPU Soal Verifikasi Ijazah Gibran Saat Pencalonan Pilpres
KPU bertanggung jawab melakukan verifikasi dokumen persyaratan calon, sedangkan penilaian dan penyetaraan pendidikan luar negeri merupakan kewenangan kementerian
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Oktober 2026
Penjelasan Detail KPU Soal Verifikasi Ijazah Gibran Saat Pencalonan Pilpres
Indonesia
Gugatan Syarat Pendidikan Gibran Sampai di Meja MK, Putusan Dibacakan Malam Ini
MK akan membacakan putusan gugatan terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka pada Selasa (6/10) pukul 20.00 WIB.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Oktober 2026
Gugatan Syarat Pendidikan Gibran Sampai di Meja MK, Putusan Dibacakan Malam Ini
Indonesia
10 Isu Strategis Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu
Isu-isu strategis yang akan dibahas itu menjadi dasar bagi panja untuk mengundang pihak-pihak terkait guna menyampaikan saran dan masukannya terhadap sistem Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
10 Isu Strategis Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu
Dunia
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Calon presiden Flavio Bolsonari memperoleh suara 47,23 persen. Kemudian, Lula da Silva memperoleh suara 44,93 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Indonesia
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Sistem tersebut menarik karena partai politik memiliki peran dalam menentukan calon yang memperoleh mandat rakyat.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Indonesia
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Pembahasan mengenai mekanisme tersebut, masih terus dilakukan id antara partai politik sebagai bagian dari penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Bagikan