Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo telah melantik dan mengambil sumpah jabatan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) masa jabatan tahun 2022-2027, Selasa (12/3).
Dalam ratas persiapan pemilu, 10 April 2022, Kepala Negara meminta agar alokasi dana untuk persiapan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 dapat segera diputuskan, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Baca Juga:
DPR Berharap Pelantikan KPU-Bawaslu Akhiri Polemik Penundaan Pemilu
"Sudah disampaikan ke saya, diperkirakan anggarannya sebesar Rp 110,4 triliun, KPU dan Bawaslu. KPU-nya Rp 76,6 triliun dan Bawaslunya Rp 33,8 triliun. Ini saya minta didetailkan lagi, dihitung lagi, dikalkulasi lagi dengan baik dalam APBN maupun dalam APBD dan dipersiapkan secara bertahap," kata Jokowi.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana segera melakukan rapat dengan KPU anyar, untuk membahas berbagai hal karena tahapan pemilu akan digelar pada Juni 2024 mendatang.
KPU menyambut positif rencana DPR untuk membahas anggaran pemilu pada masa reses DPR. KPU menyatakan siap membahas anggaran Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 dengan DPR dan pemerintah pada masa reses.
"Kami menyambut baik sekiranya itu dimungkinkan konsultasi atau RDP di tengah-tengah reses," kata Ketua KPU Hasyim Asy'ari di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (12/4).
Hasyim mengungkapkan, dalam komunikasi dengan pimpinan DPR, pembahasan hal-hal mendesak sangat dimungkinkan dilakukan pada masa reses. Apalagi, masa persiapan menuju dimulainya tahapan Pemilu 2024 tersisa 2 bulan lebih.
"Pimpinan DPR juga merespon menyampaikan komunikasi kepada KPU, sangat dimungkinkan pada masa reses apabila diperlukan hal-hal pembicaraan-pembicaraan untuk menuntaskan dalam rangka menuju persiapan masuknya tahapan Pemilu 2024," ujarnya.
Hasyim mengatakan, KPU sudah mengirimkan rancangan alokasi anggaran penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 ke Badan Anggaran DPR. Bahkan, KPU sudah melakukan rasionalisasi anggaran tersebut dari Rp 86 triliun menjadi Rp 76 triliun.
"Jadi, anggaran masih kita bisa review lagi yang mana mendesak, yang harus dibiayai nanti akan dapat angka yang lebih pasti," tutup Hasyim. (Pon)
Baca Juga:
Jadi Ketua KPU, Hasyim Asy'ari Pimpin Anak Buahnya Persiapkan Pemilu 2024
