Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

DPR Berharap Pelantikan KPU-Bawaslu Akhiri Polemik Penundaan Pemilu

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 13 April 2022
DPR Berharap Pelantikan KPU-Bawaslu Akhiri Polemik Penundaan Pemilu

Anggota Bawaslu terpilih periode 2022-2027. (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi II DPR RI mengucapkan selamat kepada anggota KPU dan Bawaslu yang telah dilantik Presiden Jokowi, Selasa (12/4).

DPR berharap, pelantikan anggota KPU RI dan anggota Bawaslu RI masa jabatan 2022-2027 di Istana Negara akan mengakhiri polemik penundaan Pemilu dan wacana perpanjangan masa jabatan presiden.

Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus mengatakan, sikap Komisi II sejak awal adalah tegak lurus dengan amanah konstitusi dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Baca Juga:

Jadi Ketua KPU, Hasyim Asy'ari Pimpin Anak Buahnya Persiapkan Pemilu 2024

"Mudah-mudahan dengan pelantikan KPU dan Bawaslu ini akan mengakhiri wacana penundaan pemilu dan wacana tiga periode," ujarnya.

Guspardi mengungkapkan, sejak awal Komisi II tidak pernah berbicara mengenai wacana penundaan dan perpanjangan masa jabatan presiden. Komisi II komitmen terhadap pembahasan yang telah diputuskan bersama dengan pemerintah dan penyelenggara pemilu sebelumnya.

Bahwa pelaksanaan pemilu serentak diputuskan tanggal pemungutannya pada tanggal 14 Februari 2024, pilkada pada tanggal 27 November 2024. Pemerintah sendiri sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo pada rapat kabinet sudah menegaskan perihal jadwal pemilu tersebut.

"Insyaallah besok (hari ini) Komisi II akan melanjutkan proses pembahasan melalui rapat dengar pendapat dengan KPU dan Bawaslu untuk membicarakan tindak lanjut mengenai tahapan, program dan anggaran Pemilu 2024," ujarnya.

Baca Juga:

Anggota KPU Baru Janji Kebut Penyelesaian Aturan Pemilu 2024

Kepada anggota KPU dan Bawaslu yang baru saja dilantik, legislator dari daerah pemilihan Sumatera Barat II itu berharap fokus bekerja menyukseskan penyelenggaraan pemilu. Yakni dengan menjaga integritas, independensi dan profesionalitas.

"Komisi II berharap KPU dan Bawaslu yang dilantik akan menyukseskan Pemilu yang demokratis, tidak hanya pemilu prosedural, tetapi pemilu yang benar-benar langsung, umum, bebas dan rahasia serta tidak terintervensi oleh pihak mana pun," pungkasnya.

Untuk diketahui, Presiden Jokowi telah melantik 7 anggota KPU RI dan 5 anggota Bawaslu RI hasil fit and proper test di Komisi II DPR RI. Ketujuh Anggota KPU RI itu adalah Betty Epsilon Idroos, Hasyim Asy’ari, Mochammad Afifuddin, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik dan August Mellaz.

Sedangkan 5 Anggota Bawaslu RI yang dilantik, masing-masing Lolly Suhenty, Puadi, Rahmat Bagja, Totok Hariyono dan Herwyn Jefler Hielsa Malonda. Baik KPU maupun Bawaslu menjabat sebagai penyelenggara Pemilu untuk masa jabatan 2022-2027. (Pon)

Baca Juga:

Rahmat Bagja Terpilih Jadi Ketua Bawaslu Periode 2022-2027

#Bawaslu #KPU #Pemilu #Pilpres
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Bahkan kawasan kerap mendapatkan julukan sebagai daerah pemilihan terketat mengingat keberadaan sejumlah figur politisi berbobot tinggi
Angga Yudha Pratama - Senin, 27 Juli 2026
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Indonesia
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Ada empat pilar utama yang mendesak dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang saat ini sedang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Indonesia
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Secara ideal, RUU Pemilu seharusnya bisa dituntaskan pada tahun 2026 sehingga pada tahun 2027 cukup waktu untuk menyosialisasikan
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Indonesia
Komisi II DPR Sesalkan Penggunaan Helikopter KPU, Minta Sanksi Tegas
Helikopter digunakan pada 25 Januari 2024, sedangkan revisi anggaran yang menjadi dasar pembiayaan baru dilakukan lima hari kemudian.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Komisi II DPR Sesalkan Penggunaan Helikopter KPU, Minta Sanksi Tegas
Indonesia
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Sejak awal berdiri, DKPP memang menghadapi tantangan untuk memperkenalkan keberadaannya kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Indonesia
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Media memiliki peran penting dalam membangun transparansi sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses penegakan kode etik penyelenggara pemilu.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Indonesia
Gerindra soal Safari Politik Jokowi: Kami Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Gerindra menegaskan, bahwa pihaknya belum membahas Pilpres. Mereka masih fokus menyukseskan program Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Rabu, 01 Juli 2026
Gerindra soal Safari Politik Jokowi: Kami Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Indonesia
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Wacana tersebut memicu perdebatan karena sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah memutuskan penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 Juli 2026
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Indonesia
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Berdasarkan arahan pimpinan DPR, Komisi II juga akan menggelar pertemuan dengan partai-partai nonparlemen.
Dwi Astarini - Senin, 29 Juni 2026
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Indonesia
Bawaslu Siapkan 'Kuburan' Buat Caleg Curang, DPR Dukung Blacklist Permanen Pelaku Politik Uang
Saat ini, praktik politik uang dapat dilakukan melalui transfer saldo digital, voucher elektronik, pulsa, hingga berbagai bentuk insentif non-tunai lainnya
Angga Yudha Pratama - Selasa, 02 Juni 2026
Bawaslu Siapkan 'Kuburan' Buat Caleg Curang, DPR Dukung Blacklist Permanen Pelaku Politik Uang
Bagikan