DPR Berharap Pelantikan KPU-Bawaslu Akhiri Polemik Penundaan Pemilu

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 13 April 2022
DPR Berharap Pelantikan KPU-Bawaslu Akhiri Polemik Penundaan Pemilu

Anggota Bawaslu terpilih periode 2022-2027. (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi II DPR RI mengucapkan selamat kepada anggota KPU dan Bawaslu yang telah dilantik Presiden Jokowi, Selasa (12/4).

DPR berharap, pelantikan anggota KPU RI dan anggota Bawaslu RI masa jabatan 2022-2027 di Istana Negara akan mengakhiri polemik penundaan Pemilu dan wacana perpanjangan masa jabatan presiden.

Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus mengatakan, sikap Komisi II sejak awal adalah tegak lurus dengan amanah konstitusi dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Baca Juga:

Jadi Ketua KPU, Hasyim Asy'ari Pimpin Anak Buahnya Persiapkan Pemilu 2024

"Mudah-mudahan dengan pelantikan KPU dan Bawaslu ini akan mengakhiri wacana penundaan pemilu dan wacana tiga periode," ujarnya.

Guspardi mengungkapkan, sejak awal Komisi II tidak pernah berbicara mengenai wacana penundaan dan perpanjangan masa jabatan presiden. Komisi II komitmen terhadap pembahasan yang telah diputuskan bersama dengan pemerintah dan penyelenggara pemilu sebelumnya.

Bahwa pelaksanaan pemilu serentak diputuskan tanggal pemungutannya pada tanggal 14 Februari 2024, pilkada pada tanggal 27 November 2024. Pemerintah sendiri sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo pada rapat kabinet sudah menegaskan perihal jadwal pemilu tersebut.

"Insyaallah besok (hari ini) Komisi II akan melanjutkan proses pembahasan melalui rapat dengar pendapat dengan KPU dan Bawaslu untuk membicarakan tindak lanjut mengenai tahapan, program dan anggaran Pemilu 2024," ujarnya.

Baca Juga:

Anggota KPU Baru Janji Kebut Penyelesaian Aturan Pemilu 2024

Kepada anggota KPU dan Bawaslu yang baru saja dilantik, legislator dari daerah pemilihan Sumatera Barat II itu berharap fokus bekerja menyukseskan penyelenggaraan pemilu. Yakni dengan menjaga integritas, independensi dan profesionalitas.

"Komisi II berharap KPU dan Bawaslu yang dilantik akan menyukseskan Pemilu yang demokratis, tidak hanya pemilu prosedural, tetapi pemilu yang benar-benar langsung, umum, bebas dan rahasia serta tidak terintervensi oleh pihak mana pun," pungkasnya.

Untuk diketahui, Presiden Jokowi telah melantik 7 anggota KPU RI dan 5 anggota Bawaslu RI hasil fit and proper test di Komisi II DPR RI. Ketujuh Anggota KPU RI itu adalah Betty Epsilon Idroos, Hasyim Asy’ari, Mochammad Afifuddin, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik dan August Mellaz.

Sedangkan 5 Anggota Bawaslu RI yang dilantik, masing-masing Lolly Suhenty, Puadi, Rahmat Bagja, Totok Hariyono dan Herwyn Jefler Hielsa Malonda. Baik KPU maupun Bawaslu menjabat sebagai penyelenggara Pemilu untuk masa jabatan 2022-2027. (Pon)

Baca Juga:

Rahmat Bagja Terpilih Jadi Ketua Bawaslu Periode 2022-2027

#Bawaslu #KPU #Pemilu #Pilpres
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Status Perkawinan Pemilih Diusulkan Dihapus di RUU Pemilu
Usulan tersebut mempertimbangkan batas usia anak yang berakhir pada usia 18 tahun serta praktik mayoritas negara di dunia yang menetapkan usia memilih pada batas tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 17 November 2026
Status Perkawinan Pemilih Diusulkan Dihapus di RUU Pemilu
Dunia
Update Pemilu Amerika: Demokrat Resmi Kunci Mayoritas Kongres, Republik Terseok
Update hasil pemilu AS terbaru hari ini! Partai Demokrat diproyeksikan sukses menyapu bersih mayoritas kursi DPR dan Senat. Simak data lengkap kehancuran benteng Republik di sini.
Angga Yudha Pratama - Rabu, 04 November 2026
Update Pemilu Amerika: Demokrat Resmi Kunci Mayoritas Kongres, Republik Terseok
Dunia
Lula da Silva Menangkan Masa Jabatan Presiden Brasil ke-4
Kemenangan tersebut memberi Lula masa jabatan presiden keempat yang tidak berurutan, setelah menang pada 2002, 2006, dan 2022.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 26 Oktober 2026
Lula da Silva Menangkan Masa Jabatan Presiden Brasil ke-4
Indonesia
KPU Jelaskan Proses Verifikasi Syarat Pendidikan Gibran di Pilpres 2024
KPU akhirnya menjelaskan proses verifikasi syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.
Soffi Amira - Kamis, 08 Oktober 2026
KPU Jelaskan Proses Verifikasi Syarat Pendidikan Gibran di Pilpres 2024
Indonesia
Penjelasan Detail KPU Soal Verifikasi Ijazah Gibran Saat Pencalonan Pilpres
KPU bertanggung jawab melakukan verifikasi dokumen persyaratan calon, sedangkan penilaian dan penyetaraan pendidikan luar negeri merupakan kewenangan kementerian
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Oktober 2026
Penjelasan Detail KPU Soal Verifikasi Ijazah Gibran Saat Pencalonan Pilpres
Indonesia
Gugatan Syarat Pendidikan Gibran Sampai di Meja MK, Putusan Dibacakan Malam Ini
MK akan membacakan putusan gugatan terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka pada Selasa (6/10) pukul 20.00 WIB.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Oktober 2026
Gugatan Syarat Pendidikan Gibran Sampai di Meja MK, Putusan Dibacakan Malam Ini
Indonesia
10 Isu Strategis Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu
Isu-isu strategis yang akan dibahas itu menjadi dasar bagi panja untuk mengundang pihak-pihak terkait guna menyampaikan saran dan masukannya terhadap sistem Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
10 Isu Strategis Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu
Dunia
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Calon presiden Flavio Bolsonari memperoleh suara 47,23 persen. Kemudian, Lula da Silva memperoleh suara 44,93 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Indonesia
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Sistem tersebut menarik karena partai politik memiliki peran dalam menentukan calon yang memperoleh mandat rakyat.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Indonesia
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Pembahasan mengenai mekanisme tersebut, masih terus dilakukan id antara partai politik sebagai bagian dari penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Bagikan